“Kami berharap melalui dialog ini dapat mendorong partisipasi aktif ulama dan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi serta mengedukasi dan membentuk kesadaran politik,” kata Bobby Nasution saat membuka Dialog Politik Kebangsaan tersebut.

Dihadapan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Medan sekaligus Ketua Baznas Provinsi Sumut Prof Dr H Mohammad Hatta, Ketua Umum MUI Kota Medan H Hasan Matsum beserta jajaran, Ketua FKUB Kota Medan Yasir Tanjung, para ormas Islam Kota Medan serta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, Bobby Nasution juga mengajak seluruh peserta yang hadir dalam dialog tersebut untuk mengedukasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

“Kota Medan merupakan daerah yang memiliki partisipasi rendah dalam memilih. Oleh karenanya, saya minta agar MUI dapat mengedukasi masyarakat agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Bobby Nasution menambahkan siapa pun pasangan calon presiden yang nantinya menang, baik itu yang dipilih atau tidak dipilih tujuannya untuk bangsa Indonesia dan Kota Medan pada khususnya. Oleh karenanya orang nomor satu di Pemko Medan ini meminta masyarakat jangan terlalu berlebih-lebihan jelang Pemilu ini hingga terpecah belah karena saling menjelek-jelekkan.

“Yang paling penting adalah persatuan dan silaturahmi. Artinya, persaudaraan sesama kita itu adalah yang paling utama, urusan pemilihan itu yang kedua. Kita harap partisipasi masyarakat ikut memilih dalam Pemilu 2024 nanti meningkat, karena bukan hal yang sulit untuk memberikan suara dan berpartisipasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum menyampaikan bahwa Dialog Politik Kebangsaan ini digelar karena MUI memiliki tanggungjawab dalam menguatkan ghirah atau semangat umat Islam untuk berpartisipasi mensukseskan Pemilu 2024 yang beradab dan jauh dari perpecahan.

“MUI Kota Medan memiliki tanggungjawab membangun ghirah atau semangat umat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dengan hadir di TPS yang telah disiapkan penyelenggara pemilu,” ujar Hasan Matsum.

Sebagai ulama, kata Hasan, pastinya akan ikut memilih, tapi umat dan masyarakat lainnya belum tentu sadar untuk berpartisipasi dan memilih nantinya. Oleh karenanya, imbuhnya, melihat kondisi ini para ulama memiliki tanggungjawab membangun ghirah politik umat dan kebersamaan guna mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Partisipasi pemilih saat pemilu sebelum-sebelumnya menurun, sehingga menjadi tanggungjawab bersama mengajak masyarakat yang memilih hak pilih untuk ikut memilih dalam Pemilu 2024 ini,” paparnya.

Terakhir, Hasan Matsum menambahkan MUI sebagai lembaga tidak punya kepentingan dengan calon presiden, eksekutif dan legislatif karena MUI bersifat independen. Tapi kepentingan pada Pemilu 2024 ini, lanjutnya, MUI dalam membangun kemaslahatan umat, mau tidak mau harus ikut memberi dan menjalankan peran membimbing dan melayani umat.

“MUI terus bergerak memberi pendidikan politik kepada umat, karena Islam menilai politik itu penting. Serta peran MUI dalam menangkal isu SARA, hoax, menyebar kebencian dan memecahkan umat,” pungkasnya. (Adl)

The post Bobby Nasution Ajak MUI Edukasi Masyarakat Gunakan Hak Pilih appeared first on SLN70-News.

“Kiranya dapat menciptakan suasana kondusif saat ini. Menggunakan kata santun dan bijak menjaga kesatuan,” sebut anggota DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution, kemarin.

Ditambahkannya, Pemilu Serentak 2024 sebagai sebuah pesta demokrasi dijalani dengan baik dan penuh kegembiraan, tanpa ada ujaran kebencian, berita bohong serta fitnah-memfitnah di media sosial.

“Jangan ada ujaran kebencian. Jangan ada lagi berita bohong, banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya. Terutama di medsos, di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi jangan lagi ada fitnah-fitnahan, utamanya juga di medsos,” pinta politisi muda satu ini.

Dia menekankan perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal wajar. Kemudian, perbedaan pilihan jangan direspons dengan saling bertengkar atau saling menjelekkan satu sama lain apalagi mengarah SARA.

“Hentikan semua itu, mari kita menatap ke depan menuju Indonesia emas 2045,” sebutnya.(adl)

The post Masyarakat Diajak Hindari Perpecahan karena Perbedaan Pilihan appeared first on SLN70-News.

Harapan ini disampaikan Bobby Nasution saat menerima kedatangan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan di Balai Kota Medan, Rabu (13/9). Selain bersilaturahmi, rombongan yang hadir diketuai David Reynold tersebut juga sekaligus memperkenalkan jajaran komisioner di Bawaslu Kota Medan.

Di samping proses gelaran Pemilu, Bobby Nasution juga berharap agar Bawaslu Kota Medan berperan dalam menjaga dan meningkatkan jumlah pemilih dalam pesta demokrasi. Sebab, Kota Medan pernah tercatat sebagai daerah dengan tingkat partisipasi pemilih terendah.

“Medan pernah menjadi daerah dengan tingkat pemilih terendah. Suksesnya pemilihan umum juga ditandai dengan tingkat pemilih, maka kami harap Bawaslu juga berperan untuk mendorong peningkatan angka pemilih di Kota Medan,” kata Bobby Nasution.

Didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Medan HM Sofyan dan Kaban Kesbangpol Andi Mario, orang nomor satu di Pemko Medan ini juga meminta Bawaslu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait area mana saja yang boleh dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat berkampanye agar semua pihak dapat terinformasi dengan baik.

“Bawaslu tugasnya sebagai pengawas, melakukan pengawasan. Kami harap, apa yang menjadi aturan-aturan dalam Pemilu bisa disampaikan secara luas dan massif. Dengan begitu, mudah-mudahan masyarakat juga memahami apa yang sebenarnya menjadi esensi Pemilu,” ungkapnya.

Terakhir, Bobby Nasution berharap, nantinya masyarakat dapat menyambut pesta demokrasi dengan damai dan saling menghargai pilihan masing-masing. “Kita ciptakan bersama iklim pemilu yang damai di Kota Medan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Medan David Reynold yang datang bersama komisioner lain minta kolaborasi Pemko Medan dalam mendukung netralitas ASN saat pemilu. “Kami siap bangun kolaborasi dengan jajaran yang ada terkait sosialisasi dan edukasi aturan dalam pemilu,” bilang David. (Adl)

The post Bobby Nasution Ingin Tingkat Pemilih di Pemilu 2024 Meningkat appeared first on SLN70-News.

Apalagi, kolaborasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan selaku konterpart Komisi I DPRD Medan terus ditingkatkan. Hal itu dinilai penting guna mendukung 5 program prioritas Walikota Medan M Bobby Afif Nasution dalam upaya peningkatan pembangunan di Kota Medan demi kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana fungsi DPRD yakni Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Fungsi Anggaran, yakni Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan fungsi Pengawasan yakni kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Medan Robby Barus SE, M.A.P kepada wartawan, Kamis (26/1/2023). Menjelang tahun politik akan lebih fokus berkordinasi serta mengawasi seluruh stakeholder penyelenggara Pemilu. Sehingga pesta demokrasi dapat berjalan lancar. Sama halnya pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap netral dan tidak berpihak kepada siapa saja demi suksesnya pesta demokrasi.

“Kita minta kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kota Medan agar terus mengingatkan seluruh ASN dan pegawai hingga Kepling (Kepala Lingkungan) di Kota Medan dapat mensukseskan pesta demokrasi dan tetap menjaga netralitas,” tegas Robby Barus yang juga Ketua Fraksi PDI P DPRD Medan itu.

Disampaikan Robby, pihaknya mengingatkan seluruh perangkat penyelenggara Pemilu dan seluruh stakeholder supaya mematangkan program kerjanya. Begitu juga, rapat rapat koordinasi sudah dapat dimulai.

“Terutama kepada Pemko Medan supaya lebih teliti terkait kebutuhan prioritas. Begitu juga soal sikap netral ASN harus dijaga menghindari kecurangan dikemudian hari,” tandas Robby.

Begitu juga terkait hal keamanan, Robby mengharapkan Pemko supaya lebih awal dan segera melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian. “Saya yakin, pihak Kepolisian sudah melakukan persiapan soal keamanan. Untuk itu, Pemko supaya berkolaborasi disegala hal,” sebutnya.

Ditambahkan Robby, dalam waktu dekat ini pihaknya (red_Komisi I DPRD Medan) akan segera mengundang instansi terkait selaku konterpart Komisi I untuk rapat koordinasi persiapan Pesta Demokrasi.

“Kita harapkan semua pihak dapat memberi masukan dan sifat mendukung agar saat hari Pesta Demokrasi dapat berjalan sukses,” ungkap Robby. (adl)

The post Komisi I Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024 appeared first on SLN70-News.

Seperti dilansir CNNIndonesia, Selasa (22/3), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengaku bahwa penyederhanaan surat suara dilakukan berdasarkan evaluasi pemilu 2019 yang memakan korban sakit hingga meninggal dunia pada petugas selama proses pemilu.

“Ini adalah ikhtiar kami agar kemudian mengaca pada Pemilu 2019 bahwa kita ada korban, dari petugas kami dan juga ada persoalan persoalan yang kemudian membuat Pemilu 2019 begitu rumit dalam teknis pelaksanaannya,” kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3).

Ketua KPU sebelumnya, Arief Budiman mengungkap ada 894 petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit. Kala itu, Arief mengaku beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia.

Berdasarkan fakta itu, Ilham mengatakan, penyederhanaan kerja petugas pemilu 2024 perlu dilakukan demi menghindari korban dari petugas yang sakit hingga tertekan. Sekain itu juga untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan formulir C.

Sebelumnya pemungutan suara pada pemilu 2019 terdiri dari 5 surat suara. Pada simulasi kali ini, KPU menyediakan dua model surat suara.

Model pertama, kata Ilham, yakni dua surat suara yang terdiri dari Presiden dan DPR RI, kemudian DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Lalu model kedua, tiga surat suara yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan DPR RI, kemudian DPD RI sendiri, dan DPRD Provinsi, Kabupaten, serta. Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Melgia Carolina Van Harling mengatakan, dari simulasi ini, diharapkan KPU akan mendapatkan saran dan masukan terkait penyederhanaan desain surat suara dan formulir yang sedang dikerjakan.

“Mendapatkan desain formulir C yang efisien dan efektif bagi peserta dan penyelenggara. Sehingga pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu 2024 menjadi lebih efisien dan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat,” ucap Melgia.

Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Pemilihan Suara dalam Pemilu. Simulasi dilaksanakan secara tatap muka di halaman Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.(adl)

The post KPU Akan Sederhanakan Surat Suara Pemilu 2024 appeared first on SLN70-News.

“Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024,” ucap Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia pada rapat tersebut.

“Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024,” lanjut Doli.

Kesepakatan itu tercapai usai pembahasan kurang lebih delapan bulan. Ketiga pihak sempat menunda keputusan karena tak kunjung menemukan kesepakatan soal tanggal pemilu dan pilkada 2024.

Pada September 2021, kesepakatan hampir tercapai. Saat itu, rapat konsinyering KPU, DPR, dan pemerintah telah menyepakati tanggal 21 Februari untuk pemilu dan 27 November untuk pilkada.

Keputusan ditunda pada detik akhir karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak hadir pada rapat tanggal 6 September 2021. Tito beralasan mendapat tugas dadakan dari Presiden Joko Widodo untuk meninjau persiapan PON XX di Papua.

Rapat diundur ke 16 September 2021. Pada saat itu, Tito hadir. Namun, ia justru mengajukan penundaan keputusan soal tanggal Pemilu 2024.

“Kami meminta penentuan waktu pemungutan suara 2024 diputuskan di Rapat Kerja Komisi II, di rapat berikutnya, sebelum masa reses,” ungkap Tito pada 16 September 2021.

Usai rapat ditunda, pemerintah membuat kajian soal opsi tanggal pemilu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan keputusan pemerintah untuk menggelar pemilu pada 15 Mei 2024 dengan alasan keamanan.

Perbedaan pendapat itu membuat kesepakatan terus ditunda. KPU sempat keberatan karena jeda waktu antara pemilu dan pilkada sangat sempit jika opsi itu dipilih. Mereka pun mengajukan opsi pengunduran pilkada ke 2025 jika pemerintah bersikukuh menggelar pemilu pada 15 Mei 2024.

Pembicaraan soal tanggal pemilu sempat lenyap jelang pergantian tahun. Pada awal 2022, KPU kembali berbicara ke publik soal hal itu. Mereka mengajukan opsi baru, yaitu Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.

Keputusan KPU itu disampaikan usai ada isu penolakan sejumlah pihak terhadap opsi pemilu 21 Februari 2024. Kabar yang beredar menyebut penolakan dilakukan karena tanggal 21 Februari dibaca 212, mirip dengan nama gerakan politik keagamaan.

Opsi tersebut pun diajukan KPU pada rapat di Kompleks Senayan kemarin. Tanpa perdebatan panjang, pemerintah dan DPR menyetujui opsi ini. Pemerintah pun tak lagi membawa-bawa alasan keamanan, alasan utama mereka saat meminta penundaan pemilu ke 15 Mei 2024.

“Untuk tanggal, kami kira dari pemerintah sepakat 14 Februari sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya Pilkada Serentak [2024] yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November,” ujar Tito pada rapat dengan Komisi II DPR RI dan KPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).

sumber: cnnindonesia.com

The post Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November appeared first on SLN70-News.