Bupati Asahan dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin SSos MSi mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional sesuai dengan prinsip – prinsip Good Governance. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2025 Pedoman Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Nasional. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut, salah satunya perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas seperti yang dilaksanakan KPP Pratama Kisaran hari ini.

Lebih lanjut Wakil Bupati Asahan juga menyampaikan dukungan atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan atas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran semoga KPP Pratama Kisaran berhasil melaksanakan dan mendapatkan predikat Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi.

Wakil Bupati juga mengucapkan selamat atas pencapaian KPP Pratama Kisaran dalam melampaui target penerimaan pajak yang diamanahkan.

“Kabupaten Asahan turut berbahagia atas pencapaian ini, karena artinya ada peningkatan ekonomi di Kabupaten Asahan, semoga pencapaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi pada tahun-tahun yang akan datang, tentunya ini bisa tercapai berkat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan KPP Pratama Kisaran,” pungkas Wakil Bupati.

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Drs Peni Hirjanto Ak MBA dalam sambutannya mengatakan bahwa Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik melalui penataan pada 6 area perubahan dengan baik. Enam (6) area perubahan Zona Integritas tersebut adalah: Tata Laksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Manajemen Perubahan.

“Semoga KPP Pratama Kisaran dapat mewujudkan Kantor Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara Kepala BPS Kabupaten Asahan Dra Minda Flora Ginting MM, Ketua STMIK Royal Kisaran Wan Mariatul Kifti SE MM, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Nibung Tutut Basuki SE MM, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Balai Fedrioka Kasmar SE, Kepala Kantor KPKNL Kisaran Agus Budianta SE MM, Rektor UNA Prof Dr Tri Harsono MSi dan Undangan Lainnnya. (WK)

The post Wakil Bupati Hadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran appeared first on SLN70-News.