Rapat paripurna dipimpin Ketua Sementara DPRD Medan Drs Wong Cun Sen (PDI P) didampingi Wakil Ketua sementara Ir Syaiful Ramadhan (PKS). Saat rapat dimulai, Ketua DPRD Medan sementara Drs Womg Cun Sen mengumumkan 35 orang anggota DPRD Medan telah menandatangani daftar hadir.

Selanjutnya Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar membacakan nama 9 Fraksi di DPRD Medan periode 2024-2029 sekaligus mengumumkan susunan komposisi personalia. (Adl)

The post DPRD Medan Umumkan Fraksi dan Susunan Komposisi Personalia di Paripurna appeared first on SLN70-News.

Pembatalan disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (24/6/2024). Disebutkan Rajudin Sagala, sekaligus membacakan surat permohonan dari Pemko Medan untuk penjadwalan ulang dalam surat bernomor 1.12.1/4447 yang ditanda tangani Pj Sekda Medan Topan Obaja Putra Ginting.

Dalam surat tersebut, Pemko Medan minta pergeseran jadwal pelaksanaan paripurna menjadi 25 Juni 2024. Adapun alasan permintaan pergeseran jadwal karena waktu yang bersamaan Walikota Medan memiliki jadwal kegiatan di luar kota.

Diketahui, sesuai hasil Banmus DPRD Medan untuk bulan Juni 2024 telah dijadwalkan penyampaian laporan Badan Anggara, pendapat fraksi fraksi DPRD Kota Medan dan pengambilan keputusan DPRD Medan, sskaligus persetujuan bersama atas Ranperda Kota Medan tentang laporan peetanggung jawaban (Lpj) pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 pada hari Senin 24 Juni 2024. (Adl)

The post Wali Kota Tidak Hadir, Paripurna Pendapat Fraksi atas Lpj Pelaksanaan APBD 2023 Batal appeared first on SLN70-News.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala serta anggota DPRD Medan. Agenda rapat difasilitasi Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar bersama Kabag Persidangan Andreas Willy Simanjuntak. Hadir Wakil Walikota Medan Aulia Rahman dan sejumlah OPD Pemko Medan.

Dalam penjelasan yang disampaikan Wakil Walikota Medan Aulia Rachman menyebutkan perubahan Perda merupakan penyesuaian terhadap UU No 2 Tahun 2023 tentang penetapan Permen pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi UU.

UU tersebut mensyaratkan perubahan terhadap UU No 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, dimana perubahan itu mencakup pelatihan kerja, penetapan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, cutih, upah dan pemutusan hubungan kerja.

Dengan perubahan poin poin diatas diharapkan menciptakan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang baik untuk menumbuhkan tren industrialisasi di negara RI yang berdampak ke Kota Medan.

Dalam hal itu tambah Aulia Rachman, sebagai regulator hadir menjadi penengah antara pekerja pekerja dan pengusaha. Sehingga kedua duanya dapat bergandengan tangan dapat saling berkembang dan bekerjasama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Aulia Rachman mengatakan sangat berharap usulan perubahan Perda dapat dibahas bersama dengan sebaik baiknya.

Kemudian, Wakil DPRD Medan Rajudin Sagala menskor rapat menunggu penjadwalan rapat berikutnya oleh Banmus DPRD Medan dalam agenda pemandangan umum Fraksi Fraksi. (Adl)

The post DPRD Medan Gelar Paripurna Penjelasan Perubahan Perda No 3 Tahun 2019 appeared first on SLN70-News.

Hal ini terungkap pada nota  Tanggapan Wali Kota Medan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Penyampaian Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Senin (10/06/2023).

Rapat yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., didampingi, Wakil Ketua, H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H., ini merupakan lanjutan dari Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan pada rapat paripurna 4 Juni yang lalu.

Dalam nota Tanggapan Wali Kota Medan yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, S.E., dan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Topan Obaja Putra Ginting, S.S.T.P., M.S.P., mengatakan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 belum sepenuhnya sesuai keinginan yang diharapkan, keterbatasan sumber daya pembangunan yang dimiliki belum seluruhnya dapat diimplementasikan secara optimal.

“Namun perlu kita syukuri karena berbagai indikator utama capaian pembangunan kota di bidang sosial ekonomi tetap dapat kita capai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan”, kata Aulia Rachman.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., mengatakan tanggapan dan jawaban yang disampaikan Wali Kota Medan masih secara umum yang nantinya akana dibahas secara detail oleh Badan Anggaran DPRD Kota Medan terkait Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan ini juga dihadiri para Anggota DPRD Kota Medan lainnya, para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta Camat se-Kota Medan.

Rapat ditutup dengan penyerahan nota tanggapan Kepala Daerah oleh Wakil Wali Kota Medan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan. (Adl)

The post DPRD Medan Gelar Paripurna Tanggapan Wali Kota Terhadap PU Fraksi appeared first on SLN70-News.

Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Erwin Siahaan, mengatakan bahwa salah satu tahapan pembentukan peraturan daerah adalah perencanaan dalam bentuk penyusunan program.

Pembentukan peraturan daerah yang memuat judul rancangan perda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berisi keterangan mengenai konsepsi yang meliputi latar belakang, tujuan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arahan pengatur dalam rancangan perda yang diusulkan.

“Untuk itu disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendukung usulan Ranperda Kota Medan tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Kota Medan, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan ranperda sebagai Peraturan Daerah Kota Medan yang sah”, kata Erwin Siahaan.

Sementara itu, Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan yang disampaikan oleh Dedy Aksyari Nasution, S.T., menyapaikan bahwa berubahnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah menjadi latar belakang harus diubahnya Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

Hal itu dikarenakan penanganan sampah yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kebersihan, kini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian Wali Kota Medan mengalikan pengelolaan persampahan kepada Kecamatan, namun dalam Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan belum mengatur pengelolaan persampahan oleh Kecamatan.

“Atas pertimbangan dan permasalahan tersebut dan sebagai wakil rakyat yang sering mendapat laporan dari masyarakat terkait pengelolaan persampahan yang kurang efektif di Kota Medan, untuk itu perlu kiranya Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan diubah agar pengelolaannya menjadi lebih baik”, kata Dedy Aksyari. (Adl)

The post DPRD Medan Gelar Paripurna Penyusunan Program Pembentukan Perda appeared first on SLN70-News.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE dan dihadiri sejumlah anggota dewan menyebut akan melaksanakan beberapa agenda kegiatan.

Disampaikan Hasyim, diawal Tahun 2024 menggelar rapat paripurna sekaligus mengagendakan jadwal kegiatan DPRD Medan ke depan.

Adapun dalam masa persidangan kesatu ini, DPRD Kota Medan akan melaksanakan beberapa agenda kegiatan yakni pelaksanaan Sosialisasi Peraturan (Sosper) Daerah. Kemudian pelaksanaan Reses kesatu Tahun 2024.

Ditambahkan Hasyim SE yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu, selain Sosper dan Reses juga akan melakukan pembahasan beberapa Ranperda Kota Medan yang menjadi prioritas.

Kemudian akan melakukan beberapa agenda rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Medan, seperti rapat komisi, Bamus dan kunjungan kerja. (Adl)

The post DPRD Medan Gelar Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2024 appeared first on SLN70-News.

Hal itu dikatakan Hasyim, PAW akan dilakukan terhadap empat orang Anggota DPRD Medan, yakni Siti Suciati (Fraksi Gerindra), D Edy Eka Suranta S Meliala (Fraksi Gerindra), M. Afri Rizki Lubis (Fraksi Golkar), dan Irwansyah (Fraksi PKS).

“Sidang PAW nya dilakukan untuk empat orang langsung. Dua dari Fraksi Gerindra, satu dari Fraksi Golkar, dan satu dari Fraksi PKS,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Medan itu.

Terkait SK Gubernur yang menetapkan PAW terhadap empat orang tersebut, Hasyim menyebutkan bahwa DPRD Kota Medan telah menerimanya.

Terpisah, Sekwan DPRD Medan Ali Sipahutar pun menegaskan bahwa sidang Paripurna PAW itu akan dilaksanakan pada Selasa (12/12) mendatang karena pihaknya telah mendapatkan SK Gubernur Sumatera Utara terkait penetapan PAW terhadap empat orang tersebut.

Dijelaskan Ali, nantinya ada empat orang yang akan dilantik sebagai Anggota DPRD Medan untuk menggantikan empat orang Anggota DPRD Medan yang di PAW.

Berdasarkan KepGub Sumatera Utara No. 188.44/1017/KPTS/2023, akan dilantik atas nama Jaya Saputra (Gerindra).

Berdasarkan KepGub Sumatera Utara No. 188.44/1018/KPTS/2023, akan dilantik atas nama H. Ilhamsyah SH (Golkar).

Berdasarkan KepGub Sumatera Utara No. 188.44/1007/KPTS/2023, akan dilantik atas nama Bukhari SE (PKS).

Berdasarkan KepGub Sumatera Utara No. 188.44/1006/KPTS/2023, akan dilantik atas nama Abdullah Roni (Gerindra).

“Keempatnya akan dilantik sekaligus, secara bersamaan di Sidang Paripurna PAW hari Selasa nanti,” pungkasnya.

Seperti diketahui, adapun empat orang Anggota DPRD Medan yang akan di PAW pada Selasa nanti, yakni Siti Suciati (Fraksi Gerindra), D Edy Eka Suranta S Meliala (Fraksi Gerindra), M. Afri Rizki Lubis (Fraksi Golkar), dan Irwansyah (Fraksi PKS).(adl)

The post DPRD Medan Agendakan Paripurna PAW Empat Anggota Dewan appeared first on SLN70-News.

Melalui Pemandangan umum diharapkan terciptanya semangat, kolaborasi dan kemitraan yang tangguh antara eksekutif dan legislatif sehingga melahirkan Perda yang efektif.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, T Bahrumsyah dan para anggota DPRD Medan, Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar serta Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak. Sedangkan dari Pemko Medan hadir Wakil Walikota Medan H Aulia Rachman, sekda Pemko Wiria Alrachman dan para pimpinan OPD Pemko Medan serta para Camat.

Dalam nota jawabannya, Walikota Medan melalui Wakil Walikota Aulia Rachman menanggapi pendapat Fraksi PDI P, terkait menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pemanasan global akibat pesatnya pembangunan perumahan. Untuk itu, Pemko Medan tetap mengacu dalam aturan RDTR terkait koefisian dasar hijau yang harus dipatuhi setiap prngembangan dalam pembangunan.

Begitujuga soal skema yang dipersiapkan Pemko Medan bagi warga yang belum memiliki rumah. Aulia menyebut bahwa kebutuhan atas rumah bagi masyarakat tidak mampu sudah menjadi prioritas. Penyediaan rumah bagi warga miskin dan peningkatan kualitas, fasilitas pelaksanaan bedah rumah dan fasilitas penyaluran dana CSR.

Anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya untuk biaya penyediaan lahan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi keluarga MBR seperti penyediaan rumah susun.

Setelah Wakil Walikota menyampaikan tanggapan, lalu Ketua DPRD Medan menskor rapat 10 menit untuk koordinasi guna menentukan anggota fraksi yang duduk di pansus Ranperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.(adl)

The post DPRD Medan Gelar Paripurna Ranperda Perumahan Pemukiman appeared first on SLN70-News.

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 yang telah disepakati menjadi Grand Design Pembangunan Kota Medan untuk 5 tahun ke depan sudah diimplementasikan dari Tahun 2021 dan 2022. Sebagaimana diketahui penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan, tetapi seluruh sektor dan sendi perekonomian dan sosial masyarakat mengalami tekanan hebat dan kontraksi perekonomian melambat, meningkatnya angka pengangguran serta daya beli masyarakat yang menurun.

Sementara itu dalam penjelasannya, Bobby Nasution mengatakan bahwa perlunya dilakukan penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi sekaligus sebagai respon terhadap perubahan tersebut, baik regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat ataupun peraturan daerah sebagai bahan dalam penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kota.

Di samping itu, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi satu rekomendasi yang penting untuk penajaman program prioritas pembangunan untuk tercapainya target-target pembangunan di masa yang akan datang. (adl)

The post DPRD Gelar Rapat Paripurna Terhadap Ranperda Kota Medan appeared first on SLN70-News.

Dalam perubahan tersebut, Mulia Asri Rambe SH (Bayek) ditetapkan menjadi sekretaris Komisi IV DPRD Medan.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE (PDI P), selain Mulia Asri Rambe (Golkar) sebelumnya Komisi I juga menetapkan perubahan komposisi dewan lainnya yakni M Afri Rizky Lubis (Golkar) di Komisi I yang sebelumnya sekretaris Komisi IV.

Sedangkan perubahan lainnya terjadi di Fraksi PAN, Abdul Rahman Nasution ditetapkan di Komisi I sebelumnya Komisi III, Edi Saputra ditetapkan di Komisi II sebelumnya Komisi I. Sukamto SE ditetapkan di Komosi III sebelumnya di Komisi I.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Medan Hasyim SE menyampaikan, dengan adanya perubahan anggota dewan di Komisi diharapkan dapat meningkatkan etos kerja. Sehingga kinerja dewan dengan menjalankan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi dapat lebih maksimal. (adl)

The post Mulia Asri Rambe Ditetapkan Jadi Sekretaris Komisi IV DPRD Medan appeared first on SLN70-News.