Hal itu ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menghadiri acara sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan tes urine bagi siswa SMP Negeri 26 Medan, di Jalan Pulau Sicanang, Kec.Medan Belawan, Jumat (12/9/2025).

“Karena itu, perhatian dari Pemerintah, Sekolah, dan orang tua menjadi sangat penting agar anak-anak berani menolak ajakan yang merusak masa depan mereka,” kata Rico Waas.

Dalam sosialisasi yang juga dihadiri unsur Forkopimda, Rico Waas mengingatkan, Sekolah harus bisa menjadi pelindung sekaligus orang tua kedua bagi anak-anak. Artinya Sekolah harus mampu menjadi tempat yang aman bagi para siswa untuk bercerita jika menghadapi masalah, sekaligus memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dalam kehidupan sehari-hari.

“Sekolah harus bisa menjadi orang tua kedua. Anak-anak harus merasa nyaman untuk berkeluh kesah agar tidak mencari pelarian yang salah, sehingga nantinya anak-anak bisa memahami apa yang harus dilakukan jika ditawari narkoba, bagaimana mereka harus menjawab, apa hukumannya, serta bahaya yang bisa merusak hidup mereka. Jangan sampai karena tidak tahu, mereka coba-coba lalu terjerumus, itu yang harus kita cegah,” tegas Rico Waas.

Selain itu dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga menyinggung kondisi lingkungan pendidikan di Belawan yang kerap terdampak rob, termasuk di SMP Negeri 26 Medan. Kondisi itu mengakibatkan aktivitas belajar dan mengajar menjadi terganggu karena air pasang yang masuk hingga ke ruang kelas.

“Ini butuh perhatian khusus. Apakah sekolah perlu ditinggikan atau ada solusi teknis lain, Pemerintah kota akan mencari jalan agar anak-anak tetap bisa belajar dengan baik. Kami ingin generasi muda Kota Medan dapat tumbuh kuat, sehat, dan berprestasi. Pendidikan harus menjadi benteng utama mereka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kesbangpol Kota Medan Andy Mario Siregar dalam laporanya menyampaikan kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba ini bertujuan sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di Kec. Medan Belawan sekaligus sebagai sumber data untuk mengambil kebijakan.

“Sosialisasi ini diikuti 120 orang siswa yang kemudian dilanjutkan dengan tes urine,” jelas Andy Mario. (Adl)

The post Pemerintah, Sekolah dan Orangtua Jadi Benteng Melindungi Anak dari Narkoba appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap dua jalur zonasi untuk SMA dan jalur umum untuk SMK di Provinsi Sumatera Utara diumumkan pada Senin (29/6/2020). Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara mengaku mendapat banyak laporan dan keluhan soal PPDB tingkat SMA. Tidak hanya Kota Medan, laporan juga datang dari beberapa daerah seperti Kabupaten Simalungun dan Kota Kisaran.

“Satu hari ini kami terima banyak laporan, baik melalui telepon maupun media sosial soal PPDB tingkat SMA yang hari ini diumumkan. Ada dugaan kecurangan dalam sistem zonasi,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar kepada Kompas.com, Senin.

Menurut Abyadi, ada peserta PPDB yang jarak rumah dengan sekolah lebih dekat, namun dinyatakan tidak lulus. Sementara, ada yang jaraknya lebih jauh, tetapi dinyatakan lulus. “Ada yang melapor kalau ada yang tiba-tiba pindah rumah dekat sekolah.

Dugaan sementara, ada permainan dalam surat keterangan domisili, ada oknum di Dinas Pendidikan yang menjadi panitia PPDB yang memberi informasi celah untuk lulus jalur zonasi,” kata Abyadi.

Laporan lain mengenai warga yang mengadukan bahwa di Kecamatan Jawa Meraja dan Kecamatan Hatonduon, Kabupaten Simalungun, tidak memiliki SMA negeri. Akibatnya, para siswa di dua kecamatan tersebut masuk ke sekolah swasta yang berbiaya mahal. Ombudsman berharap penagduan warga terkait PPDB Sumut ini dapat diselesaikan, sehingga tidak merugikan para murid.

“Kasihan yang mengikuti proses PPDB dengan jujur dan sesuai aturan, tapi dikalahkan orang-orang yang bermain curang. Apalagi kalau kecurangan itu melibatkan oknum-oknum di Disdik atau instansi lain,” ucap Abyadi.

Pihaknya meminta Gubernur Sumut memberi perhatian serius kepada persoalan PPDB yang diduga bermasalah ini. “Kalau masalah ini ada kaitannya dengan permainan surat keterangan domisili, maka pejabatnya harus ditindak tegas. Sesuai laporan masyarakat, kesemrawutan pelaksanaan PPDB ada kaitannya dengan penerbitan surat ini. Harus ditelusuri oleh gubernur kalau benar, segera ambil tindakan tegas,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris PPDB Dinas Pendidikan Sumut Saut Aritonang dalam video conference di Kantor Gubernur Sumut mengatakan, pertimbangan kelulusan sistem ini adalah jarak domisili calon siswa dengan sekolah. “Penilaiannya hanya soal jarak saja, semakin dekat semakin lulus,” kata Saut.

Setelah hasil PPDB Sumut diumumkan, siswa yang lulus harus melakukan verifikasi data dan pendaftaran ulang pada 30 Juni – 6 Juli 2020. Menurut Saut, sosialisasi sudah dilakukan ke sekolah dan melalui media massa. Saut memastikan PPDB Sumut bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Dijamin tidak ada KKN, soalnya kita pakai mesin, pakai aplikasi,” ucap Saut.

sumber: kompas.com

The post Ombudsman Terima Banyak Pengaduan Orangtua Murid Terkait PPDB Sumut appeared first on SLN70-News.