Rakorpem ini merupakan media koordinasi dengan penyampaian beberapa informasi yang terkait perkembangan, pencapaian dan kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Ini disampaikan oleh Bupati Asahan H. Surya, BSc saat membuka Rakorpem bulan September 2022 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (12/09/2022)

Pada Rakorpem ini Bupati menyampaikan kondisi Kabupaten Asahan saat ini, dan ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama yakni dampak kebijakan Pemerintah Pusat terhadap kenaikan harga BBM subsidi. Untuk menyikapi hal tersebut perlu diantisipasi terkait bahan pokok, persediaan BBM subsidi di Kabupaten Asahan dan memperhatikan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas), apabila ada masyarakat yang melakukan unjukrasa terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terhadap kenaikan harga BBM Subsidi.

Selanjutnya terkait pasca pelaksanaan Pilkades serentak 2022 di Kabupaten Asahan. Bupati meminta kepada Dinas PMD agar menyelesaikan dengan baik apabila hasil Pilkades terdapat sengketa suara, tetap menjaga kondusifitas politik di desa dan rekapitulasi suara dilakukan dengan jujur dan adil.
 
“Kepada OPD yang mengelola PAD untuk terus meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk meningkatkan capaian PBB di wilayah kerja masing-masing mengingat batas akhir dari pembayaran PBB pada tanggal 31 September 2022″‘ lanjut Bupati
 
Dan yang terakhir Bupati berharap kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik, pelaksanaan kegiatan kita telah dipenghujung triwulan ketiga, setiap OPD agar lebih cepat dalam bekerja dan melakukan evaluasi agar pencapaian realisasi kegiatan dapat tercapai lebih baik lagi melalui upaya pengendalian secara sistematis.

Dikesempatan ini Kepala BPKAD Kabupaten Asahan Drs. Sofian, M. Pd memberikan ekspos tentang laporan Realisasi Belanja Daerah Per OPD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 09 September 2022 kepada peserta Rakorpem dilanjutkan dengan ekspos dari Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Dahron Siregar, SH terkait target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhitung tanggal 01 Januari sampai dengan 09 September 2022.

Kegiatan ini ditutup oleh Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S. Sos, M. Si yang mengatakan pelaksanaan Rakorpem ini untuk mengevaluasi program setiap OPD, Camat dan Kapus sampai dimana pelaksanaannya dan hasil yang telah dicapai.

Wakil juga berharap, dengan digelarnya Rakorpem secara rutin setiap bulannya dapat menjadikan kita lebih baik lagi dalam menjalankan program kerja di Instansi masing-masing, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan dapat tercapai, mewujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.

Tampak hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Asahan.(WK)

The post Pemkab Asahan Gelar Rakorpem dengan OPD, Camat dan Kapus appeared first on SLN70-News.

Harapan ini disampaikan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi Call Center Disdik Medan yang banyak menerima laporan terkait pungutan liar (Pungli). “Kami mengaparesiasi adanya call center Dinas Pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberantasan pungli di Kota Medan,” kata Rudiyanto kepada wartawan di Rabu (23/03).

Disampaikannya, ratusan pesan dan berbagai aduan yang masuk, diantaranya urusan pungli pemindahan guru dan murid serta kebijakan kepala sekolah hal ini menunjukkan program call center ini sangat bagus.

“Karena itu kami berharap hal ini juga dilakukan kepada OPD-OPD lainnya dijajaran Pemko Medan, agar warga tau melaporkan persoalan mereka dan dipastikan ditindaklanjuti oleh Pemko Medan,” jelasnya.

Dia sangat berharap aduan warga tersebut diapresiasi dan untuk memberikan rangsangan kepada warga agar mau peduli maka warga yang melapor diberi reward. “Kalau boleh warga yang melapor dibeeri reward sebagai bentuk penghargaan,” sarannya.

Pihaknya juga meminta laporan yang telah diterima pihak dinas pendidikan sebaiknya dengan gercep diselesaikan. “Kami yakin Kadis Pendidikan Bapak Laksamana Putra Siregar mau dan mampu melakukan hal itu,” katanya. (adl)

The post Komisi I Minta OPD Tiru Call Center Disdik Medan appeared first on SLN70-News.

Bupati Asahan H. Surya Bsc dalam arahannya mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja merupakan salah satu bagian terpenting dalam siklus penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

“Perjanjian Kinerja merupakan Dokumen yang berisikan penugasan dari saya, selaku pemberi Amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja sebagaimana yang telah ditentukan,” ucap H Surya.

Terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian Kinerja tersebut, antara lain sebagai wujud nyata Komitmen Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat untuk meningkatkan kinerja masing-masing.

Selanjutnya dimaksudkan untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, kemudian sebagai dasar nilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, sekaligus sebagai penghargaan atau sanksi kepada perangkat daerah.

Tujuan lainnya pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kinerja pada hari ini dimaksudkan untuk dapat menjadi dasar penilaian untuk melakukan monitoring, pengendalian serta evaluasi, supervisi atas pengembangan dan kemajuan kinerja dari para kepala perangkat daerah.

Menurut Bupati, tujuan akhir yang ingin dicapai yakni, sebagai dasar dalam penempatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja ini juga akan menjadi dasar Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2021 yang akan datang sesuai amanat Permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Beberapa point diatas harus dapat diimplementasikan secara optimal oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Tentunya harus diawali dengan perjanjian kinerja yang baik” katanya.

Dilanjutkannya, agar tujuan perjanjian penandatanganan Kinerja tersebut dapat tercapai, terdapat beberapa point penting yang harus segera dilaksanakan, seperti dengan segera menyusun perjanjian kinerja untuk esselon 3, 4 dan non esselon.

Kemudian, melakukan percepatan kinerja pada perangkat masing-masing, hingga kinerja pemerintahan Kabupaten Asahan menjadi baik.

“Memperbaiki pola pemanfaatan anggaran kinerja positif agar menghasilkan berbagai prestasi yang ada dan pada akhirnya dapat meningkat level pemerintah Kabupaten Asahan, baik di tingkat provinsi maupun nasional, kedepannya,” harap Bupati.

Mengakhiri arahannya Bupati Asahan meminta kepada seluruh Kepala OPD dan Camat untuk patuh dan taat melaksanakan 3 T, yaitu Tertib Administrasi, Tertib Anggaran dan Tertib Bertugas untuk Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026.

“Saya juga mengingatkan untuk tetap memerangi Covid 19 dengan senantiasa melaksanakan Protokol Kesehatan yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, dan Menjaga Jarak serta tetap memakai masker” pungkas Bupati.

Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi, Sekdakab Asahan Drs. Jhon Hardi Nasution, MSi, Para Asisten. (Wiku)

The post OPD dan Camat se-Asahan Tanda Tangani Perjanjian Kinerja appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan dituntut untuk menyelesaikan laporan keuangan (LK) secara baik, lengkap dan komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM ketika memberikan Pengarahan atas Pemeriksaan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut terhadap LK Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat III, Balai Kota Medan, Selasa (26/1).

Dengan LK yang baik, maka diharapkan dapat menghindari terjadinya kekeliruan dalam proses audit yang dilakukan tim BPK.

“Sudah beberapa hari ini tim BPK melakukan audit terhadap kelengkapan administrasi di semua OPD. Secara keseluruhan, LK Pemko Medan akan baik, jika LK masing-masing OPD pun baik. Maka dari itu, kami ingatkan agar semua OPD membenahi LK T.A 2020 secara teliti,” kata Sekda.

Didampingi Asisten Administrasi Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat, Kepala Bappeda Irwan Ritonga, Plt Kepala Inspektorat Saruddin Hutasuhut dan Kepala BPKAD T Ahmad Sofyan, Sekda berpesan agar setiap pimpinan OPD mengawasi dan mengikuti progress kinerja pegawai yang berkaitan langsung dengan penyelesaian LK.

“Kepala OPD harus mengontrol semua kinerja pegawainya. Dengan begitu, maka akan diketahui letak kesulitan, kendala dan mungkin hambatan yang dihadapi. Jangan sampai kurangnya atensi dan koordinasi berdampak pada hasil audit yang dilakukan tim BPK,” pesannya mengingatkan.

Selanjutnya, di hadapan para kadis, camat dan kepala bagian di lingkungan Pemko Medan, Sekda pun mengajak untuk bekerja semakin baik dan terus termotivasi termasuk dalam penyelesaian LK sehingga nantinya dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Saya minta kita semua bekerja dengan sebaik-baiknya agar meraih WTP. Jadikan tahun-tahun sebelumnya sebagai pembelajaran untuk menyelesaikan LK. Jangan sampai ada OPD yang LK-nya tidak lengkap,” tegasnya seraya mengungkapkan bahwa LK secara final akan diserahkan pada minggu kedua bulan Februari untuk selanjutnya tim BPK akan melakukan audit terinci.(adl)

The post BPK Audit Laporan Keuangan Pimpinan OPD Pemko Medan appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan untuk terus menurunkan Tim Satgas Covid-19 mengawasi stakeholdernya (para pelaku usaha).

Demikian disampaikannya saat memimpin Rapat Membahas Tentang dan Penindakan Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melaksanakan Protokol Kesehatan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Rabu (14/10/2020). Tujuannya agar para pelaku usaha lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Didampingi Asisten Administrasi Umum (Asmum) Setda Kota Medan Renward Parapat, Sekda mengatakan Pemko Medan telah melakukan berbagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Kota Medan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Perwal No 27/2020 tentang Pedoman AKB Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan.

“Didalam Perwal No.27/2020 semua sudah diatur termasuk mengatur agar para pelaku usaha dapat melakukan aktivitas asalkan disiplin menjalankan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19. Semua sudah diatur didalam Perwal tersebut, misalkan kalau di tempat makan harus tersedia tempat cuci tangan, jarak antara satu dengan yang lainnya minimal 1 meter dan wajib menggunakan masker,” jelas Sekda.

Sekda juga menekankan agar OPD terkait untuk melakukan penegakan Perwal No.27/2020 dengan sungguh-sungguh dan tegas. Ia juga menyatakan agar OPD terkait untuk terus menurunkan Tim Satgas untuk memantau tempat-tempat usaha agar disiplin menjalankan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru yang telah diatur dalam Perwal No 27/2020.

“Ayo bangkitkan lagi semangat kalian untuk menegakkan Perwal No 27/2020 tersebut. Turunkan Tim Satgas kalian untuk terus memantau tempat-tempat usaha agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Bekerja dengan sungguh-sungguh karena apa yang kita lakukan ini untuk menyelamatkan nyawa manusia,” tegasnya.(adl)

The post OPD Terkait Terus Pantau Para Pelaku Usaha Dalam Penerapan Protokol Kesehatan appeared first on SLN70-News.