Rakor ini digelar untuk menyikapi kondisi dan situasi yang terjadi dan berkembang di berbagai wilayah dalam beberapa hari ini. Terkait itu para kepala daerah di Indonesia diminta untuk dapat menjaga stabilitas keamanan dan kekondusifan wilayahnya masing-masing.

Dalam arahannya, Tito Karnavian minta para kepala daerah untuk saling berkoordinasi dengan unsur Forkopimda. Di samping itu, imbuhnya, melakukan langkah-langkah pencegahan, serta membaca peta situasi untuk mencegah dan meredam kondisi yang tidakbdiinginkan.

“Saling berbagi tugas, membangun komunikasi dengan Forkopimda dan berbagai tokoh, lakukan pendekatan dengan masyarakat. Bahkan, turun langsung, temui dan berdialog dengan masyarakat,” kata Tito Karnavian.

Mantan Kapolri tersebut menuturkan, situasi keamanan sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah. “Kalau terjadi instabilitas keamanan, maka tidak mungkin pembangunan akan terjadi. Jadi kami mohon, Bapak dan Ibu untuk mengantisipasi situasi yang ada,” pesannya.

Dalam rapat yang juga diikuti Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan, Tito Karnavian juga mengingatkan agar seluruh pejabat daerah dapat menahan diri dari kesan boros dan bermewah-mewahan apalagi dipertontonkan dan dipamerkan.

“Semisal menunjukkan diri bepergian ke luar negeri di masa yang sangat sensitif ini. Itu bisa memicu reaksi masyarakat. Jadi tolong, benar-benar untuk dijaga dan dipahami bersama. Karena, mencegah lebih baik, sebelum semuanya terjadi apalagi sampai memakan korban,” pintanya. (Adl)

The post Wakil Wali Kota Medan Ikuti Rakor Bersama Mendagri Melalui Zoom Meeting appeared first on SLN70-News.

Raker ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se Indonesia yang dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Dalam pidatonya Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, tindak pidana korupsi yang dilakukan berdampak kepada sistem Pemerintahan kita, dimana Publik tidak akan lagi mempercayai sistem Pemerintahan yang kita jalankan.

Oleh karena itu, saya berharap kepada Kepala Daerah dapat menekan seminimal mungkin tindak pidana korupsi di wilayahnya, agar kepercayaan publik dapat kembali, sehingga dapat merubah bangsa ini menjadi lebih lagi kedepannya.

Tito juga mengatakan, tindak pidana korupsi dapat terjadi karena 3 faktor yaitu sistem, Integritas dan Budaya. Maka dari itu kita harus memutuskan faktor ini semua dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Jika Pemerintahan bersih, kita dapat mendongkrak kesejahteraan rakyat dan aset daerah dapat meningkat,” ucap Tito.

Menanggapi Raker tersebut Bupati Asahan H Surya BSc mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan berupaya semaksimal mungkin memutus tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Asahan, sehingga apa yang diharapkan pada Raker hari ini dapat tercapai.

“Kami juga akan menindak tegas jika ada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Bupati Asahan.

Menutup pembicaraannya Bupati Asahan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan mendukung sepenuhnya Pemerintah RI dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. (WK)

The post Bupati Ikuti Raker Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Secara Virtual dengan Mendagri appeared first on SLN70-News.

“Setiap kepala daerah dan Forkopimda agar mengidentifikasi potensi kerumunan di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan ekonomi seperti pasar, mall, dan lain-lain, di beberapa kasus sudah terjadi, harus diantisipasi,” kata Mendagri.

Tak hanya aktivitas perekonomian, Mendagri juga menekankan antisipasi dilakukan dalam potensi kerumunan kegiatan keagamaan seperti kegiatan buka puasa bersama, hingga open house pada saat hari raya. Bahkan dirinya juga menyoroti kasus pelarangan penggunaan masker pada saat ibadah, padahal, hal itu dilakukan sebagai upaya menghindari penularan  Covid-19.

“Kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan seperti nanti ada buka puasa bersama, kemudian open house mungkin, kemudian pada saat tarawih, masih banyak masjid yang tarawih tanpa protokol kesehatan, penuh dan tidak memakai masker, bahkan ada yang tidak membolehkan pakai masker,” bebernya.

Peran kepala daerah bersama Forkopimda dalam penegakan aturan dan protokol kesehatan dinilainya menjadi kunci dalam pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Termasuk di dalamnya rencana aksi dalam melakukan pencegahan di setiap kegiatan atau tempat yang berpotensi terjadi penularan.

“Perlu ada langkah-langkah dari Forkopimda untuk melakukan antisipasi, mengidentifikasi daerah yang mana, apa bentuk kegiatannya, pasar mana, masjid mana, mall mana, kemudian lakukan langkah-langkah pencegahan termasuk penegakan aturan,” tandas Mendagri. (rel)

The post Mendagri Minta Kepala Daerah dan Forkopimda Antisipasi Potensi Kerumunan appeared first on SLN70-News.

Dalam rapat yang diikuti Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku pimpinan rapat, mengintruksikan Gubernur membentuk tim yang diketuai Sekda  atau Asisten Pemerintahan untuk menjadi pengendali penyelesaian batas daerah dan melakukan langkah percepatan penyelesaian batas dengan membuat rencana aksi percepatan batas.

Mendagri juga mendorong Bupati/Wali Kota untuk segera melaksanakan penyelesaian batas daerah. Selain itu para kepala daerah juga diminta melakukan penguatan personil dan dukungan anggaran dalam penanganan batas ini.

Dalam rapat tersebut, Mendagri memaparkan status segmen batas daerah di Indonesia. Disebutkannya, total segmen batas daerah sebanyak 979, yang terbagi atas 165 segmen antarprovinsi dan 814 segmen antarkabupaten/kota. Dari 165 segmen antarprovinsi yang belum selesai adalah 27 dan dari 814 segmen antarkabupaten/kota yang belum selesai 234 segmen.

“Total yang sudah selesai sebanyak 668 segmen, sedangkan belum selesai 311 segmen,” ucapnya.    

Manfaat ditetapkannya batas daerah, jelas Mendagri, adanya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, menciptakan pelayanan kepada masyarakat, kejelasan luas wilayah, kejelasan pengaturan tata ruang, kejelasan administrasi kependudukan. Selain itu, penetapan batas daerah ini juga memberi kejelasan daftar pemilih pemilu maupun pilkada, kejelasan administrasi pertanahan, dan kejelasan perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Mendagri juga mengatakan, penetapan batas daerah ini juga termasuk mandat UU Cipta Kerja yang salah satu tujuannya menciptakan lapangan kerja.  Maka terbitlah PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang ditetapkan 2 Februari 2021, yang menyebutkan bahwa batas daerah yang ditetapkan oleh Mendagri menjadi acuan dan diintegrasikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

UU Cipta Kerja itu juga diikuti dengan terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah yang juga ditetapkan pada 2 Februari 2021. Dalam PP ini dinyatakan, apabila selama lima bulan belum ada kesepakatan antarpemerintah daerah yang berbatasan, Mendagri memutuskan dan menetapkan penegasan batas paling lama satu bulan.

Mengacu PP Nomor 43 Tahun 2021 itu, lanjut Mendagri, pemerintah daerah yang berbatasan harus sudah menemui kesepakatan batas daerah sebelum 21 Juli 2021. Jika tidak ada titik temu, maka Mendagri yang akan memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah tersebut.

Dalam Rakor itu, Plh Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Indra Gunawan, S.E, memberikan penjelasan teknis percepatan penegasan batas daerah. Dia menjelaskan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah penyiapan dokumen, baik Undang-undang, DOB, PP, Perda, Peta Wilayah, Peta Dasar, dan Citra Satelit. Setelah itu dilakukan pelacakan wilayah, pengukuran penentuan posisi batas, dan pembuatan peta batas. Hal ini dilakukan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat dan Provinsi.

Disebutkannya pula, adanya kesepakatan antardaerah kabupaten/kota yang berbatasan diusulkan bersama-sama kepada Menteri melalui Gubernur. Sedangkan kesepakatan antardaerah provinsi diusulkan bersama-sama langsung kepada Menteri. Dalam pemaparannya, Indra juga menyebutkan penegasan batas daerah Medan dan Deliserdang akan difasilitasi oleh Pemprov Sumut.

Wali Kota Medan didampingi Plt Asisten Pemerintahan dan Sosial, Khairul Syahnan, Kadis Perumahan Permukiman dan Penataan Ruang Kota, Benny Iskandar, dan Kabag Tata Pemerintahan Setdako Medan, Rasyid Ridho, mengikuti pertemuan tersebut dengan penuh perhatian. Dia mencatat berbagai poin penting yang disampaikan Mendagri maupun Plh Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Wali Kota juga tampak memberikan arahan kepada Kabag Tapem mau Kadis Perumahan Permukiman dan Penataan Ruang Kota agar hasil rakor ini dapat diikuti dengan tepat dan sebaik-baiknya. (Wiku)

The post Mendagri Intruksikan Gubernur Bentuk Tim Percepatan Penegasan Batas Daerah appeared first on SLN70-News.

Dengan begitu, pelantikan Akhyar Nasution yang saat ini menjabat Plt Wali Kota Medan itu, segera dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, atas nama Mendagri.

“Oh Pak Akhyar, SK-nya sudah keluar per tanggal 8, baru kami terima hari ini,” ujar Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut, Ahmad Rasyid Ritonga, kepada wartawan, Selasa (09/02/2021).

Lalu kapan persisnya Akhyar dilantik? Menurut Rasyid Ritonga sedang dijadwalkan. “Jadi mungkin kita jadwalkan minggu ini pelantikannya,” jelasnya.

The post Mendagri Teken SK Akhyar Nasution Dilantik Minggu Ini appeared first on SLN70-News.