Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendata masyarakat kota Medan khususnya yang ada di Kecamatan Medan Denai agar masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga kedepannya dapat menerima bantuan.

“Bapak Wali Kota Medan ingin seluruh masyarakat kota Medan yang kondisinya memang dinilai perlu di bantu, wajib harus di masukan kedalam DTKS agar kesejahteraanya meningkat”.kata Sekda Kota Medan.

Dengan terdaftarnya masyarakat ke dalam DTKS tersebut maka kedepanya masyarakat dapat menerima bantuan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

“Ini hari masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan akan kita data kembali, agar kedepanya masyarakat dapat menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.”Ujar Sekda.

Adapun jumlah masyarakat yang saat ini di data berjumlah sebanyak 60 orang. Namun sebut Sekda ini hanya pendataan permulaan, artinya apabila nanti di temukan lagi masyarakat yang kurang mampu maka akan kembali di data.

“Ini tidak terbatas kepada 60 masyarakat yang hadir saja, artinya apabila nanti ditemukan lagi masyarakat yang kurang mampu akan kita data ulang, dan bagi masyarakat apabila mengetahui ada tetangganya  yang pantas untuk di bantu silahkan sampaikan agar tidak ada lagi masyarakat yang susah di kota Medan.”jelas Sekda.

Sebab Sekda meyakinin apabila masyarakat kota Medan sejahtera maka kota Medan juga akan ikut sejahtera.

Sementara itu Camat Medan Denai, Muhammad Ali Sipahutar,S.STP.,MAP mengatakan mengingat keterbatasan tempat dan guna menghindari penyebaran virus covid-19, maka masyarakat hari ini yang di data sebanyak 60 orang yang ditempatkan di dua lokasi berbeda diantaranya Kantor Camat Medan Denai dan Kantor Kelurahan Binjai.

“Kita memang ditugaskan oleh Pak Kadis Sosial untuk mendata sebanyak-banyaknya masyarakat namun karena saat ini masih pandemi covid-19 maka kita batasin 10 orang setiap Kelurahan yang hadir, jadi jumlahnya sebanyak 60 orang.”jelas Muhammad Ali Sipahutar

Hingga saat ini Camat Medan Denai masih terus mencari masyarakat yang dianggap pantas menerima bantuan dan yang sama sekali belum pernah menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (Wiku)

The post Masyarakat Kota Medan yang Kurang Mampu Harus Terdaftar di DTKS appeared first on SLN70-News.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan ketika mewakili Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution,SE.,MM dalam Pertemuan Forum Komunikasi dengan Pemangku kepentingan BPJS Kesehatan di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (24/03).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekda Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman,MM, pimpinan OPD terkait dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr.Sari Quratul Ainy, MM.,AAK tersebut, Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan ingin agar seluruh masyarakat kota Medan terproteksi kesehatannya karenanya Wakil Wali Kota Medan telah menginstruksikan jajaranya untuk mendata seluruh peserta BPJS Kesehatan yang ada di setiap Kecamatan untuk di sesuaikan datanya dengan yang di miliki oleh BPJS Kesehatan Kota Medan.

“Kita ingin agar warga kota Medan terproteksi kesehatannya, kita sudah minta data dari BPJS dan data yang kita miliki untuk kita sesuaikan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS.”Kata Wakil Wali Kota Medan.

Setelah semuanya terdata, Wakil Wali Kota Medan selanjutnya akan mengclaster mana masyarakat pemilik BPJS Mandiri yang masih sanggup membayar dan mana masyarakat pemilik BPJS Mandiri yang tidak sanggup lagi membayar.

“Jadi akan kita claster mana masyarakat pemilik BPJS mandiri yang masih mampu bayar dapat dilanjutkan, namun yang tidak sanggup bayar akan kita usulkan masuk ke UHC, apalagi ditengah pandemi covid-19 saat ini semuanya serba susah, banyak masyarakat yang malah terhutang BPJS.”Ujar Wakil Wali Kota Medan.

Universal Health Coverage (UHC) sendiri merupakan program penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya terjangkau.

Melalui pertemuan ini Wakil Wali Kota Medan berharap dapat lebih mempertajam kerjasama antara Pemko Medan dengan BPJS Kesehatan Kota Medan sehingga seluruh masyarakat dapat tercover dengan baik khususnya terhadap masyarakat yang ada di kelas 3.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr.Sari Quratul Ainy, MM.,AAK yang hadir didampingi para Kabid dalam paparanya mengatakan peserta JKN-KIS Kota Medan saat ini berjumlah 2.016.735 (79,89%). Dari jumlah tersebut, untuk segmen pekerja bukan penerimah upah (PBPU) masih banyak mengalami tunggakan diantaranya untuk kelas 3 sebanyak 201.002 jiwa, untuk kelas 2 sebanyak 50.507 jiwa, sedangkan untuk kelas 1 sebanyak 49.856 jiwa.

Dalam pertemuan ini juga di dengarkan berbagai masukan dari pimpinan OPD terkait lainya. (Wiku)

The post Wakil Walikota Medan Ingin Seluruh Masyarakat Kota Medan Tercover BPJS Kesehatan appeared first on SLN70-News.