JAKARTA, sln70-news.com – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa tidak mudah bagi Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak digelar tahun ini.

Mardani membeberkan sebelumnya ada tiga opsi, yakni digelar 9 Desember 2020, Maret 2021 dan September 2021.Konsultasi juga sempat dilakukan dengan Doni Monardo yang saat itu sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Pertanyaan kita begini, pak kalau kita tunda, ada enggak kasus Covid-19 di bulan Maret atau di September, tidak ada kepastian bahwa Covid-19 akan berakhir di September atau di Maret 2021, tidak pastinya juga di Desember. Tetapi kalau kita tunda akan ada Plt (Pelaksana tugas) kepala daerah massal,” ujar Mardani dalam Webinar Fokus SINDO bertajuk Kampanye di Masa Pandemi, Rabu (22/7/2020).

Sebab banyak kepala daerah yang berakhir masa baktinya di bulan Februari 2021. “Tapi kalau kita tunda September 2021, Kemendagri sebagai pihak penanggung jawab Plt juga keberatan karena ini tidak sehat. Ada 270 daerah semuanya Plt di bawah Kemendagri. Ini berbahaya buat demokrasi,” ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sehingga, pihaknya mendalami lagi berbagai mitigasi risikonya. “Bismillah Komisi II, KPU sama Kemendagri ketok palu melalui Perppu Nomor 2 Selasa pekan lalu sudah dijadikan sah jadi undang-undang. Perppu penundaan Pilkada di 2020 ke 9 Desember. Nah di situ juga diikuti dengan PKPU yang memastikan bahwa protokol Covid-19 berjalan,” ungkapnya.

Mardani melanjutkan, Komisi II DPR RI akan betul-betul mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020. “Menjaga betul-betul tidak boleh ada klaster baru dari Covid-19 ini akibat dari Pilkada Desember 2020,” pungkasnya.

sumber: sindonews.com

The post Pilkada Serentak Ditunda, Bakal Ada Plt Kepala Daerah Massal appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Juru Bicara GTPP Covid-19 Medan Mardohar Tambunan mengatakan, dari 3.925 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemko Medan yang telah mengikuti rapid test massal selektif, ditemukan 78 PNS reaktif Covid-19 dan 75 di antaranya terkonfirmasi positif.

“Hingga saat ini, total ada 3.925 pegawai yang telah periksa dari berbagai kategori, seperti petugas Satpol PP, petugas lapangan PD Pasar, pegawai BKD, Dinas PU, dan beberapa instansi lainnya, dan ditemukan 78 PNS reaktif Covid-19 dan 75 di antaranya positif Covid-19,” ujar Mardohar, kepada Tri bun-Medan.com, Minggu (28/6/2020).

Ia mengatakan data tersebut telah dihimpun sejak bulan Mei 2020 lalu, dan hingga saat ini, beberapa ASN sudah sembuh dan dipulangkan ke rumah masing-masing.

“Itu data keseluruhan sejak bulan Mei lalu kita melakukan rapid test massal, saat ini sudah ada beberapa yang sembuh dan pulang ke rumah namun belum kita data berapa orang karena penambahan dan pengurangan data Covid-19 ini sangat dinamis, berubah setiap harinya,” katanya.

Ia mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Medan telah melaksanakan rapid test dan swab massal terhadap 3.925 PNS di lingkungan Pemko Medan dalam tiga pekan terakhir.

Mardohar mengatakan sebagian besar PNS tersebut, terpapar saat menjalankan tugas.

Ia mengatakan, Pemko Medan masih akan terus melakukan rapid tes massal ke pegawai yang bekerja di Pemko Medan.

“Hasil rapid test kemarin kami temukan ada 78 reaktif, kemudian dilanjutkan swab dan 75 orang dinyatakan positif. Rata-rata mereka ini memang terpapar saat menjalankan tugas. Nanti apabila ada data tambahan akan segera kita infokan,” katanya.

Selanjutnya Mardohar memaparkan hingga Minggu (28/6/2020) pukul 17.50 WIB warga yang terpapar Covid-19 di Medan berjumlah 960 orang.

Rinciannya, dirawat 661 orang, sembuh 241, dan meninggal 58 orang.

Selain itu jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sudah berjumlah 115 orang.

sumber: tribunnews.com

The post Hasil Rapid Tes Massal di Pemko Medan, 75 PNS Positif Covid-19 appeared first on SLN70-News.