“Sehingga umat Kristiani yang melakukan kegiatan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) berlangsung nyaman dan sukses,” katanya, Sabtu (7/12/2024)

“Kita minta Dishub agar Lpju disetiap lingkungan Gereja kondisi bagus apalagi menjelang Nataru,” ujar Modesta Marpaung menyikapi keluhan peserta reses.

Disampaikan Modesta, Lpju yang rusak di lingkungan Gereja supaya diperbaiki dan yang belum ada biar dipasang Lpju nya. “Disaat menjelang Nataru banyak kegiatan di Gereja, maka butuh penerangan yang tentu juga meminimalisir tindak kejahatan,” ungkapnya.

Begitu juga kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar dapat mensiasati kelancaran penerangan listrik ke Gereja. Tidak ada lagi pemadaman aliran listrik ke lingkungan Gereja. “Bahkan bila terjadi gangguan listrik karena dampak bencana alam, supaya pihak PLN mempersiapkan genset bantuan darurat,” pintanya. (Adl)

The post Modesta Marpaung : “Jelang Nataru Pastikan Lingkungan Gereja Dapat Lpju” appeared first on SLN70-News.

“Tolong pak dewan, tempat kami Gg Kubis sepanjang 100 meter agar dipasang Lpju. Warga merasa kurang nyaman karena gelap di malam hari,” pinta Tiurlan, Jumat (19/1/2024) sore.

Tiurlan menyampaikan, agar Pemko Medan dapat memperhatikan keluhan mereka. Fasilitas umum penerangan jalan dinilai sangat perlu sebagai kepentingan umum.

Keluhan yang sama juga disampaikan Tetti Parhusip agar Pemko Medan dapat memperbaiki Lpju disepanjang Jl Dahlia. “Sudah lama Lpju di sepanjang Jl Dahlia mati. Ada puluhan titik lampu yang tidak berfungsi, mohon perbaikan,” ujar Tetti.

Sementara itu, Rinawati Silalahi selaku warga Jl Pendidikan mengeluhkan kondisi banjir bila hujan turun. “Daerah itu sering banjir karena parit terlalu kecil tak sanggup nampung air hujar. Mohon lah pak diperbaiki,” tukas Rinawati.

Menyikapi keluhan warga terkait Lpju, Bendahara Fraksi PDI P DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak yang saat selaku Caleg DPRD Medan (PDI P) No Urut 1 Dapil III (Medan Tembung, Perjuangan, Timur dan Deli) minta Dinas Perhubungan supaya menindaklanjuti aspirasi warga.

Dikatakan Paul MAS, warga berhak mendapat penerangan Lpju karena sudah membayar pajak penerangan jalan yang dibayar setiap bulannya 7 % dari tagihan listrik. “Tuntutan warga supaya direalisasikan. Karena itu hak mereka. Lagi pula seiring program Pemko untuk menjadikan Kota Medan terang benderang agar direalisasikan,” kata Paul.

Bukan itu saja, diakhir sambutannya Paul MAS mengatakan seluruh aspirasi warga akan ditabulasi dan disampaikan ke Pemko Medan secara resmi melalui rapat paripurna. Paul pun mengaku aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti guna percepatan realisasi.. (adl)

The post Warga Medan Tembung Keluhkan Lpju Belum Terpasang appeared first on SLN70-News.

“Bila lingkungan terang benderang akan mengurangi tindak kejahatan seperti pencurian dan tindak kriminal lainnya,” ujar Sukamto SE.

Pernyataan Sukamto tersebut disampaikan saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke II Tahun 2022 Pemko Medan No 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan di Jl Karya Wisata Komplek J City, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Senin (7/2/2022).

Hadir saat sosper mewakili Camat Medan Johor selaku Trantib Hafifuddin, mewakili Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan Erwinsyah, pendamping PKH Rina Sari Pelawi, sejumlah Kepling, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Dikatakan Sukamto, DKP Kota Medan berkewajiban memasang lampu jalan karena warga memiliki hak yang sama mendapatkan penerangan lampu jalan karena telah membayar pajak 7,5 % dari jumlah tagihan listrik setiap bulannya.

Hal tersebut tertuang di Perda Kota Medan No 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan. “Maka itu, Pemerintah harus memberikan palayanan lampu jalan,” cetus Sukamto asal politisi PAN itu.

Pada kesempatan itu, selain keluhan soal Lpju, warga juga banyak mengeluhkan tidak terdaftar sebagai penerima sejumlah bantuan serta belum memiliki kartu BPJS.

Menyahuti keluhan warga soal bantuan sosial, Sukamto memberikan penjelasan dan membantu memfasilitasi kepada pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisasikan yakni No 16 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan terdiri dari XVI BAB dan 41 Pasal. Ditetapkan di Medan pada 30 Desember 2011 oleh Walikota Medan Drs Rahudman Harahap. Diundangkan 16 Desember 2011 oleh Sekda Medan Ir Syaiful Bahri.(adl)

The post Sukamto Minta DKP Proaktif Sahuti Keluhan Warga Soal Lpju appeared first on SLN70-News.