Mantan Pangkostrad itu mengatakan akan memeriksa lebih lanjut temuan di rumah Bupati Langkat tersebut lantaran kerangkeng hanya bisa dikelola aparat penegak hukum.

“Untuk apa di rumahnya ada kerangkeng? Saya cek dulu. Yang pastinya, kalau itu untuk menghakimi orang kan enggak boleh,” ujar Edy, Senin (24/01/2022).

Menurut Edy, tak seorang pun boleh menahan orang lain di dalam kerangkeng. Sebab kewenangan itu hanya ada pada aparat hukum

“Penjara saja, sebelum putusan hakim inkrah, tak boleh menahan orang di kerangkeng, itu yang sah ya, apalagi di rumah ada kerangkeng,” kata Edy.

Edy menceritakan dahulu ketika masih aktif berdinas di militer, memang dipersiapkan kerangkeng di setiap satuan. Namun kini tempat tersebut hanya ada di satuan Polisi Militer.

“Dulu zaman saya kapten, masing masing satuan, punya penjara satuan. Sekarang nggak boleh itu, adanya hanya di POM,” ungkap dia yang juga pernah menjadi Pangdam Bukit Barisan itu.

Polda Sumut masih mendalami masalah perbudakan modern yang diduga dilakukan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin. Di rumah pribadi Ketua DPD Golkar Langkat itu, terdapat dua bangunan kerangkeng yang disebut-sebut digunakan untuk menahan para pekerjanya.

Kasus itu terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Terbit di Jalan Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat pada Rabu (19/1).

Terbit terjerat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Dia diduga menerima uang suap dari pengaturan paket proyek infrastuktur dan proyek Dinas Pendidikan tahun anggaran 2020-2022.

Saat itu, Polda Sumut ikut melakukan pengamanan. Dari penggeledahan itulah ditemukan dua bangunan kerangkeng yang berada di belakang rumah sang bupati. Dari pemeriksaan sementara, bangunan itu digunakan menjadi tempat rehabilitasi para pencandu narkoba. Namun polisi masih mendalami kebenarannya. Selain itu, tempat rehabilitasi yang berdiri sejak 10 tahun terakhir itu tak mengantongi izin.

Bukan hanya Polda Sumut, Komnas HAM pun ikut terjun untuk memeriksa dugaan kerangkeng manusia Bupati Langkat tersebut.

sumber: cnnindonesia.com

The post Edy Rahmayadi Heran Ada Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat appeared first on SLN70-News.

Seperti dilansir cnnindonesia.com, Senin (24/01/2022), kerangkeng itu terungkap saat tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah politisi Partai Golkar tersebut usai Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Saat kita mem-back-up teman-teman KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi bupati, memang ada ditemukan tempat menyerupai kerangkeng diisi tiga atau empat orang saat itu,” kata Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Senin (24/1).

Menurut dia, kerangkeng itu digunakan Terbit Rencana secara pribadi untuk tempat rehabilitasi para pecandu narkoba yang sudah berlangsung 10 tahun. Akan tetapi, tempat itu tidak mengantongi izin.

“Dan ternyata dari hasil pendalaman kita memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. Untuk merehabilitasi korban narkoba. Kegiatan itu sudah berlangsung 10 tahun. Itu pribadi belum ada izinnya,” jelas Panca.

Selain itu, kata Kapolda, Terbit Rencana mempekerjakan warga binaan yang sudah sehat dari ketergantungan narkoba untuk bekerja dengannya. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan para pecandu, bekerjasama dengan pihak puskesmas.

“Dari penjelasannya, di sana mempekerjakan warga binaan yang sudah sehat, dipekerjakan lagi di sana. Dan ini saya dorong, sebenarnya niatnya baik, tapi harus difasilitasi untuk secara resmi melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut,” paparnya.

Sebelumnya, Migrant CARE menerima laporan temuan kerangkeng manusia di lahan belakang rumah Bupati Langkat dan melaporkannya ke Komnas HAM, Senin (24/1). (adl)

The post Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Dihuni 3-4 Orang appeared first on SLN70-News.