Kick off program Data dan Peta Lingkungan Bersama Kepling Jadi Mudah (Tangan Berkah) yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini, digelar dalam sebuah apel di Stadion Teladan, Jumat (17/11).

Bertindak sebagai pembina apel Wali Kota Medan, Bobby Nasution. “Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada 2001 kepala lingkungan yang hadir pada apel ini sebagai penanda mulainya Pendataan Potensi Penduduk Medan.Pendataan ini sangat penting karena setiap kebijakan dan program harus berlandaskan data kuat dan valid,” ungkapnya Bobby Nasution dalam amanatnya.

Melalui pendataan ini, lanjutnya, bisa dilihat setiap jengkal wilayah Medan, setiap jiwa yang mendiami, potensi, dan kendalanya.

“Jika kita berhasil mendapatkan data yang valid, saya yakin data ini juga akan bermanfaat bagi generasi mendatang,” sebutnya.

Pendataan potensi penduduk Medan ini berbasis geospasial. Dengan teknologi geospasial data yang disajikan juga menunjukkan lokasi geografis, dimensi, karakteristik objek yang berada di permukaan bumi.

Kepala Bappeda Medan, Benny Iskandar didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan Arrahmaan Pane mengatakan, pendataan potensi penduduk berbasis geospasial ini pertama kali dilakukan Pemko Medan.

“Selama ini data yang ada dari BPS dan hasil pendataan Disdukcapil terhadap Kartu Keluarga dan KTP yang diterbitkan. Data riil di lapangan tentu diperlukan akan program dan kebijakan yang dilakukan tepat sasaran,” sebutnya.

Seluruh data ini, lanjutnya, akan masuk ke dalam sistem Dinas Kominfo Medan. Selanjutnya tim dari perangkat daerah terkait akan menganalisa data ini. “Jika ada kesalahan plot, kesalahan input, bisa di-clear-kan oleh kawan-kawan Dinas Kominfo Medan,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Medan, Arrahmaan Pane melaporkan, pendataan ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi penduduk Kota Medan yang pada akhir menyediakan database penduduk Kota Medan yang lengkap dan akurat untuk perencanaan pembangunan Kota Medan yang berkelanjutan.

Selain itu, lanjutnya, pendataan ini memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran. Dia menambahkan, dalam mendata kepling menggunakan aplikasi yang ditautkan dalam Aplikasi Mercy (Medan Smart City). “Seluruh Kepala Lingkungan telah dilatih oleh Staf Kecamatan melalui Workshop Training of Trainee,” lapornya. (Adl)

The post 2001 Kepling di Medan Data Potensi Penduduk Berbasis Geospasial appeared first on SLN70-News.

Sebab, masih banyak masyarakat miskin yang pantas ditolong tetapi tidak pernah menikmati bantuan karena tidak mengetahui informasi syarat dan jalur prosesnya mendapatkannya.

“Tolong sosialisasikan program pemerintah dan bantu masyarakat tanpa pilih kasih. Tentu ada skala prioritas agar bantuan tepat sasaran,” harap Paul Mei Anton Simanjuntak, Sabtu (28/10/2023).

Disampaikan Paul, peningkatan kesejahteraan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kesehatan. “Apabila bantuan sudah tepat sasaran maka warga miskin dapat bangkit dan berdaya menjaga kesehatan. Jadi lebih baik menjaga dari mengobati,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Paul Simanjuntak mendorong Pemko Medan membantu masyarakat untuk urusan segala hal. Bahkan Paul menyebut tetap bersedia membantu dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

“Saya siap memfasilitasi terkait kebutuhan warga. Untuk itu saya menyiapkan rumah aspirasi di tempat tinggal saya Jl Sei Kera, untuk diskusi, sharing guna membantu kebutuhan warga. Ayo manfaatkan rumah aspirasi untuk pelayanan konsultasi apa saja,” kata Paul seraya mengajak masyarakat bersikap kritis guna perbaikan peningkatan pembangunan segala hal.(adl)

The post Paul Mei Simanjuntak Minta Kepling Bantu Warga Daftar DTKS appeared first on SLN70-News.

Selain pemahaman manfaat media sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, peserta juga mendapatkan materi teknik dasar menulis caption dan menata tampilan visual media sosial.

Kegiatan di aula kantor kecamatan itu diawali paparan Kadis Komunikasi dan Informatika Medan Arrahmaan Pane yang mengugah kesadaran peserta akan pentingnya memanfaatkan kekuatan media sosial. Menurutnya, media sosial serta ramainya pengguna media sosial memberikan kemudahan dalam menyampaikan program prioritas Pemko Medan.

“Yang diperlukan saat ini adalah kemampuan membuat dan mengemas pesan-pesan agar sampai dengan baik dan menarik kepada masyarakat,” sebutnya dalam kegiatan yang turut dihadiri lurah se-Kecamatan Medan Baru itu.

Dalam kegiatan yang dibuka Camat Medan Baru Frans S.R.H Siahaan diwakili Sekretaris Muhammad Husnul Hafis itu, Arrahmaan juga mengemukakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan, kelurahan, maupun kepala lingkungan haruslah disampaikan kepada masyarakat dengan baik. Penyampaian yang baik melalui berbagai media, termasuk akun media sosial resmi, akan memberikan pemahaman dan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Program dan kegiatan yang telah dan tengah dilakukan Pemko Medan haruslah disampaikan dengan baik dan menarik kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami dan pada akhirnya mendukung serta merasakan kehadiran Pemko Medan di tengah-tengah dalam kehidupan masyarakat,” ungkap Arrahmaan.

Mendukung pelaksanaan kegiatan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika menurunkan narasumber guna menyampaikan berbagai materi kepada peserta. Di antaranya adalah Kabid Statistik dan Informasi Publik, Rizka Firdahlia, yang menekankan pentinganya media sosial dalam pelayanan publik.

Rizka menyebutkan, menurut hasil penelitian We Are Social, per Januari 2023, jumlah pengguna internet di Indonesias sebanyak 212,9 juta. Itu artinya 77 persen dari total populasi kita yang sebesar 276,4 juta jiwa. “Dan jumlah pengguna media sosial aktif itu ada 167 juta atau 60,4 persen dari populasi,” ungkapnya.

Dengan komunikatif dan bahasa sederhana, Rizka menjelaskan dimensi pemanfaatan media sosial dalam komunikasi pemerintah. Dia menyebutkan, media sosial memungkinkan terjalinnya komunikasi dua arah. Selain itu, melalui media sosial pemerintah juga dapat menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat.

Tantangannya, lanjut Rizka, adalah informasi yang disajikan harus berkesinambungan, bebas dari misinformasi dan hoaks. ”Selain itu, kurangnya kecakapan digital untuk memproduksi konten secaera professional dan kesiapan untuk terus-menerus berinteraksi dengan khalayak,” lanjutnya.

Di akhir paparannya, Rizka mengingatkan peserta untuk mampu memilih platform medsos yang tepat serta menyajikan konten pelayanan publik yang tepat pula, melatih kecakapan digital, menghasilkan konten yang mampu mengedukasi masyarakat, terutama berkaitan dengan pelayanan publik.

Pada kegiatan ini, peserta juga mendapat pelatihan teknik dasar menulis dan menata tampilan visual media sosial. Selain penggunaan bahasa yang sederhana, singkat, dan menarik, peserta diingatkan untuk memahami tujuan, mengenali khalayak, serta menguasai pesan yang ingin disampaikan dalam menulis konten. (adl)

The post Kepling se-Medan Baru Latihan Manfaatkan Medsos appeared first on SLN70-News.

Harapan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke I Tahun 2022 Pemko Medan No 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepling Kota Medan di Jl Pendidikan Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur, Senin (31/1/2022).

“Kita harapkan Kepling bersedia menjadi pelayan di tengah masyarakat. Bekerjasama dengan warga menciptakan lingkungan bersih dan kondusif,” ujar Paul Mei Anton Simanjuntak asal politisi PDI Perjuangan itu.

Guna terwujudnya harapan tersebut, Paul Simanjuntak minta kepada masyarakat agar benar benar memilih sosok Kepling yang bermasyarakat dan mampu bekerja keras sebagai pelayan. “Tidak asal memberi dukungan diatas kertas karena kepentingan pribadi, ” sebut Paul.

Sama halnya kepada Lurah dan Camat agar jujur dalam perekrutan pengangkatan Kepling. Diharapkan, Camat dapat menetapkan Kepling yang sesungguhnya keinginan dan oilihan masyarakat terbanya.

“Camat harus benar benar menjalankan mekanisme pengangkatan Kepling sesuai Perda dan Perwal No 21 Tahun 2021,” tandas Paul.

Pada kesempatan itu dalam sosialisasi Perda yang dihadiri Kepling 4 Kel GD I Pangihutan H, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat, Paul pun menyampaikan maksud dan tujuan Perda. Sebagaimana disebut BAB II Pasal 2 dan 3 yakni untuk memperjelas landasan hukum terhadap keberadaan lingkungan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di tingkat Kelurahan.

Perda sebagai pedoman dalam pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. Memberikan kepastian hukum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lingkungan.

Sedangkan untuk pembentukan lingkungan baru diatur pada BAB IV Pasal 5 terkait pemekaran dan penggabungan lingkungan. Dalam Pasal 6 terkait pemekaran lingkungan berupa pemecahan untuk menjadi dua atau lebih lingkungan baru. Dimana untuk pembentukan lingkungan merupakan hasil dari penataan wilayah lingkungan.

Sedangkan syarat pemekaran pembentukan lingkungan sebagaimana Pasal 8 diatur syarat yakni jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan. Namun sebelum Walikota menetapkan pembentukan lingkungan, terlebih dahulu meminta persetujuan kepada DPRD melalu rapat paripurna.

Untuk syarat pembentukan satu lingkungan sebagaimana Pasal 9 disebutkan wajib memiliki jumlah penduduk minimal 150 Kepala Keluarga kecuali kawasan perdagangan atau industri dan lainnya. Sedangkan terkait luas wilayah sesuai Pasal 10, dalam satu lingkungan minimal 1 Hektar. Terkait wilayah kerja wajib memiliki peta lingkungan yang ditetapkan pemerintah daerah. Serta sarana dan prasarana pemerintah wajib memiliki tempat pelayanan masyarakat.

Dalam BAB VI disebutkan persyaratan calon kepala lingkungan yang dituangkan Pasal 14 yakni berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan umur minimal 23 Tahun sampai 55 Tahun. Penduduk setempat dan paling kurang 2 tahun terakhir terhitung sebelum berkas diterima pihak Lurah. Bertempat tinggal di lingkungan setempat dalam wilayah kelurahan selama menjabat.

Begitu juga soal syarat Kepling di Pasal 14, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan. Tidak sedang berstatus sebagai ASN / tenaga honorer/harian lepas/karyawan BUMN/BUMD. Tidak sedang memiliki anggota Partai Politik atau menduduki jabatan politik.

Sedangkan dalam BAB IX Pasal 19 mengatur soal pemberhentian Kepala Lingkungan yakni oleh Camat atas usulan Lurah. Pada Pasal 20 disebut masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepling kepada Camat melalui Lurah dengan beberapa alasan. Dalam BAB X Pasal 22 juga diatur masa bakti Kepling yakni 3 Tahun dan dapat diangkat kembali sesuai mekanisme.

Diketahui, Perda No 9 Tahun 2017 terdiri 28 Pasal dan XIV BAB. Ditetapkan di Medan pada 2 Oktober 2017 oleh Walikota Medan Dzulmi Eldin dan diundangkan Sekretaris Daerah Pemko Medan Syaiful Bahri.

Pada kesempatan itu, Paul mengajak seluruh masyarakat tetap mendukung program pemerintah guna peningkatan pembangunan di Kota Medan. Paul juga menyampaikan bahwa Dianya tetap bersedia membantu memfasilitasi keluhan dan kebutuhan warga apalagi soal urusan administrasi kependukan, sosial dan kesehatan. (adl)

The post Paul MA Simanjuntak Gelar Sosper No.9/2017, Kepling Diminta Menjadi Pelayan Masyarakat appeared first on SLN70-News.

“Kami (Komisi I, red) meminta kepada pihak terkait di Pemko Medan seperti lurah dan sekcam, sebagai pelaksana proses pemilihan Kepling dapat menjalankan Perda dan Perwal tentang Kepling seutuhnya,” pinta Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, S.Pd.I kepada wartawan, Rabu (05/01/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan ini menilai, persoalan pemilihan kepling mulai dari tahap pelaksanaannya dilaksanakan secara transfaran.

“Kami juga meminta pelaksanaan ini dilakukan secara transparan, terbuka dan profesional. Tidak boleh ada kepentingan pribadi atau mungkin institusi untuk pemilihan kepling,” ucap mantan anggota DPRD Tanjungbalai ini.

Apalagi, lanjutnya, ada dugaan nilai rupiah dari calon kepling untuk jabatan tersebut.“Kami menerima banyak keluhan dari warga dilingkungan mengenai hal ini, semisal ketidak terbukaan informasi. Diduga ada permainan uang dari jabatan tersebut, kepentingan organisasi atau partai dan lainnya,” terangnya.

Untuk itu, Walikota Medan segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut, agar tidak menjadi persoalan serius bagi Pemko Medan.

“Kekacauan pemilihan Kepling ini bisa jadi akan menurunkan kredibilitas saudara Walikota, jika tidak diselesaikan dengan segera,” tegasnya.

Diketahui, persoalan pemilihan Kepling di Kota Medan masih manjadi masalah dibeberapa wilayah di Kota Medan. Padahal Pemko Medan sudah memiliki payung hukum , namun produk hukum tersebut tidak memberikan efek yang berarti di masyarakat.

Seperti diketahui, dua calon kepling di Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Fitriani Harahap dan Desnila Ariani meminta agar Walikota Medan, Bobby Nasution mendatangi Kantor Camat Medan Amplas.
Ada dugaan kecurangan yang dilakukan pihak panitia pemilihan dimotori oknum Kecamat Medan Amplas.(adl)

The post DPRD Medan Ingatkan Pemko Medan Transparan Soal Pemilihan Kepling appeared first on SLN70-News.

“Awak (saya) bilang sih bagus ya. Kepling diseleksi ketat. Kami warga biasa ini pun merasa dilibatkan karena kami dimintai dukungan tandatangan. Jadi kami tahu siapa yang harus dipilih,” kata Ahmayuddin Helmi salah seorang warga lingkungan XVII Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, Selasa (19/10/2021).

Dia pun mengapresiasi langkah-langkah yang dibuat Pemko Medan.

“Kami dukung gebrakan Pak Walikota Medan Pak Bobby Nasution yang ngadain seleksi calon kepling ini. Kami tunggulah gebrakan gebrakan lainnya,” kata Helmi.

Warga lainnya, Sawaluddin, mengaku pernah didatangi pihak Kecamatan untuk ditanyai tentang dukungan calon kepling.

“Jadi kira-kira dua minggu lalu itu ada orang kecamatan datang. Katanya verifikasi berkas gitu,” kata Sawaluddin yang merupakan warga Lingkungan 3 Karang Berombak Medan Barat.

Sawaluddin pun menilai verifikasi lapangan tersebut merupakan langkah yang tepat dari Pemko Medan.

“Ya harus gitulah kan bang. Dukungan dan tandatangan kami itu ditanyai betul apa enggak. Jangan pula tandatangan kami dipalsukan sama oknum tertentu,” kata Sawaluddin.

Sawaluddin pun mengenal baik Kepling di tempatnya yang telah diangkat oleh Camat Medan Barat.

“Saya kenal baik. Memang orang sini, domisili di sini,” kata Sawaluddin..

Sementara itu Bintoro Siregar dari Komunitas Demi Anak Generasi juga mengapresiasi gebrakan Pemko Medan yang menggelar seleksi Calon Kepling secara terbuka.

“Saya paham sikit-sikit lah soal aturan terkait kepling ini di Perwal nomor 21 tajun 2021. Terutama soal dukungan 30 persen warga kepada calon kepling yang disertai tandatangan. Kami nilai ini sudah betul karena kami harus mengenal siapa kepling kami. Bukan kepling yang tidak kami kenal dan tidak berKTP di sini,” ucap Bintoro.

Bintoro pun mengajak masyarakat untuk tidak termakan kabar miring yang tidak dikenal sumbernya.

“Mari kita bekerja berkolaborasi membangun Kota Medan khususnya di kelurahan kita ini. Pak Walikota Medan sudah punya visi misi yang terukur agar Kota Medan bangkit dan maju. Harus kita dukung dan wujudkan bersama,” tukas Bintoro.

Sebagaimana diketahui, Pemko Medan menggelar seleksi Calon Kepling di Kecamatan Medan Barat. Seleksi itu didasari Perwal Nomor 21 tahun 2021 terkait Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan.(wiku)

The post Masyarakat Apresiasi Walikota Medan Seleksi Kepala Lingkungan appeared first on SLN70-News.

Ini merupakan salah satu poin yang mengemuka dalam Rapat Evaluasi Progres Program Prioritas Pemko Medan dipimpin Wali Kota, Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota, H. Aulia Rachman, Jumat (20/8) sore di Ruang Rapat I, kantor wali kota. Hadir dalam rapat itu antara lain Asisten Umum Renward Parapat, Plt Asisten Pemerintahan M. Sofyan, Kepala Bappeda Benny Iskandar, Kepala Dinas PU, Zulfansyah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Suherman, dan Kabag Tata Pemerintahan Setdako Medan, Rasyid Ridho.    

Wakil Wali Kota mengatakan, data ini penting untuk menjadi landasan kebijakan dan mendukung program yang dijalankan. Aulia mencontohkan tentang penyaluran bantuan sosial. Tepat atau tidaknya sasaran bantuan sosial ini  sangat tergantung pada data yang valid.

“Selain itu, kalau sudah ada data yang valid, saat ada program bantuan sosial, kepling tidak perlu lagi mendatangi rumah warga untuk meminta KK mereka. Kita tak perlu repotkan masyarakat lagi, karena datanya sudah ada pada kepling, kelurahan, juga kecamatan,” ucap Aulia seraya meminta Kabag Tapem agar segera mendorong camat dan lurah merealisasikan pendataan ini.

Aulia juga menegaskan, agar sampai Desember 2021 ini tidak ada pengangkatan kepling baru. Alasannya, pada Desember ini Pemko Medan akan melakukan assessment agar jabatan kepling ini dipegang orang-orang yang berkualitas, termasuk yang akrab dengan teknologi komunikasi.

Pada rapat tersebut, Wakil Wali Kota juga mengingatkan Kadis PU, Zulfansyah agar melakukan percepatan untuk pembenahan infrastruktur, baik jalan maupun drainase. Dia mengingatkan , Wali Kota Medan mempunyai target dua tahun untuk membenahi seluruh jalan milik Pemko Medan.

Wakil Wali Kota juga meminta agar Kadis PU mendata jalan-jalan provinsi di wilayah Kota Medan yang butuh perbaikan. Selanjutnya, berdasarkan pendataan ini, dilayangkan surat ke Pemprovsu untuk memohon agar jalan-jalan tersebut diperbaiki.

Dalam rapat tersebut, Aulia juga mengatakan, untuk melaksanakan program prioritas, tentu dibutuhkan anggaran. Karena itu, Aulia meminta agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan pendapatan daerah.
Aulia meminta agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengkaji upaya untuk menarik pajak dari transaksi elektronik.  

Di akhir rapat, Aulia menekankan agar hasil rapat ini ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Asisten Setdako Medan. Selanjutnya, para Asisten akan merangkum laporan tersebut untuk disampaikan kepada Wali Kota.(Wiku)

The post Kepling Harus Lakukan Pendataan Warga appeared first on SLN70-News.