Hal itu ia sampaikan mengacu pada jumlah dosis vaksin yang sudah diberikan pada tahap satu dan dua. Pada tahap pertama, kata Nadia cakupan dosis sudah 21,33 persen dari target 40 juta sasaran.

“Cakupan ini lebih baik tentunya dari negara-negara di kawasan Eropa,” ucap Nadia secara daring di kanal YouTube Kementerian Kesehatan, Minggu (4/4).

Nadia menjelaskan rincian capaian vaksinasi di Indonesia per 4 April 2021, total ada 12,5 juta vaksin Covid-19 telah diberikan. Khusus pada tahap dua, sudah kurang lebih 8,5 juta orang yang mendapat vaksin.

Klaim capaian vaksinasi Indonesia lebih baik dari negara-negara Eropa, kata dia, mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

“Menurut WHO dinilai lebih lambat karena rata-rata negara-negara di kawasan Eropa ini cakupan vaksinasi dosis mereka masih kurang dari 10 persen,” ujarnya.

Nadia mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan percepatan vaksinasi untuk memenuhi target vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk demi membentuk kekebalan kelompok.

“181,5 juta rakyat Indonesia kami mendorong semua lapisan masyarakat untuk ikut mensosialisasikan pentingnya vaksinasi covid-19,” ucap dia.

Lapisan masyarakat yang menjadi sorotan adalah kelompok lansia. Sebab, kelompok lansia banyak mengalami kendala.

Kendala yang dihadapi di antaranya kesulitan akses sentra vaksinasi, takut aktivitas di luar rumah, keterbatasan fisik mencapai pos-pos vaksin, dan kesulitan melakukan pendaftaran elektronik.

“Saat ini, kita tahu bahwa baru sekitar 8 persen usia di atas 60 tahun yang telah mengikuti vaksinasi Covid-19,” ucapnya.

Untuk itu, ia mengimbau keluarga dan masyarakat membantu warga lansia melakukan vaksinasi. Sebab, kata dia, vaksinasi lansia penting karena kelompok itu memiliki risiko kematian dan kesakitan tiga kali lebih besar dari golongan usia lain.

sumber: cnnindonesia.com

The post Kemenkes Klaim Vaksinasi Indonesia Lebih Baik dari Eropa appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI nomor HK.02.02/I/2875/2020 mengatur tarif maksimal layanan rapid test mandiri Rp 150.000. Hal ini disebut untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.

“Harga yang bervariasi untuk pemeriksaan rapid test menimbulkan kebingungan di masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam masalah pemeriksaan rapid test antibodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan,” tulis surat edaran yang diterima detikcom dan ditulis pada Rabu (8/7/2020).
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr Slamet Budiarto, berkomentar bahwa harga Rp 150.000 tidak cukup untuk menutup seluruh beban biaya pelayanan. Alasannya karena harga tersebut impas dengan harga alat rapid test, sementara masih ada komponen lain dalam pelayanan, seperti bahan habis pakai atau alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), hingga jasa medis.

Ini artinya bila Kemenkes menetapkan tarif maksimal rapid test Rp 150.000, fasilitas kesehatan seperti pihak rumah sakit (RS) yang harus menutupi kekurangan biaya untuk komponen lainnya. Hal ini disebut dr Slamet berpotensi mengacaukan pelayanan.

“Harusnya yang dilakukan oleh Kemenkes adalah mengatur harga maksimal (alat -red) rapid testnya, bukan tarif pelayanan. Sekarang harga dasar rapid test Rp 150-200 ribu tergantung dari buatan mana. Ada buatan China, Eropa, Korea, Amerika,” kata dr Slamet pada detikcom, Rabu (8/7/2020).

“Ada sebagian kecil oknum RS yang membuat tarif mahal, tapi sebagian besar RS tarifnya rasional,” lanjutnya.

dr Slamet menyebut sebaiknya rapid test memang tidak usah digunakan sebagai syarat wajib untuk misalnya bepergian dalam negeri, cukup surat keterangan sehat tidak memiliki gejala penyakit. Karena hal ini salah satu yang membuat rapid test kerap dituduh jadi dibisniskan.

sumber: detik.com

The post Kemenkes Atur Tarif Rapid Test Rp150 Ribu, IDI Ingatkan RS Bakal Nombok appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai batasan tarif rapid test antibodi untuk COVID-19. Tarif tertinggi rapid test Corona hanya Rp 150 ribu.

Batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test Corona disampaikan Kemenkes lewat Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020. Surat ini ditetapkan pada 6 Juli 2020 dan ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo.

“Benar,” kata Dirjen P2P Kemenkes yang juga juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona, Achmad Yurianto, saat dimintai konfirmasi detikcom mengenai kebenaran surat edaran batasan tarif tertinggi rapid test itu, Selasa (7/7/2020).

Dalam surat itu, Kemenkes menyatakan surat edaran ini dimaksudkan guna memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan rapid test antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.

Surat ini meminta pihak-pihak terkait menginstruksikan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengikuti batasan tarif maksimal rapid test. Berikut ini bunyinya:

1. Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi adalah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

2. Besaran tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test antibodi atas permintaan sendiri

3. Pemeriksaan rapid test antibodi dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan

4. Agar fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak yang memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test antibodi dapat mengikuti batasan tarif tertinggi yang ditetapkan.

sumber: detik.com

The post Kemenkes Keluarkan Edaran Tarif Tertinggi Rapid Test Rp150 Ribu appeared first on SLN70-News.