Netty mengajak masyarakat agar proaktif mengikuti program pemerintah masalah Kesehatan dan bantuan sosial. “Guna mendapatkan segala jenis bantuan sosial, harus dipastikan terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya, Senin (30/10/2023).

Sementara untuk mendapatkan berobat gratis bagi warga Medan cukup menunjukkan KTP lewat program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB). “Saat ini tidak perlu kuatir kendati belum memiliki kartu berobat gratis. Semuanya sistem online dan bagi yang memiliki KTP Medan otomatis dilayani berobat gratis,” ujar Netty.

Sebelumnya, perwakilan BPJS Kesehatan Medan Fery Oliver Sinaga menjelaskan, warga belum terdaftar sama sekali sebagai peserta BPJS dengan adanya UHC otomatis dapat berobat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) hanya menunjukkan KTP.

Sedangkan bila peserta memiliki tunggakan di BPJS Mandiri tidak menjadi kendala. “Tunggakan dikesampingkan namun beralih ke UHC,” papar Guru Bala Dewa seraya menjelaskan bila ada kendala, petugas BPJS ada disetiap RS untuk membantu.

Masalah bantuan sosial, Hj Netty Siregar dibantu kordiantor PKH Kota Medan Dedy Irwanto Pardede mengajak warga kurang mampu mendaftarkan diri di DTKS. “Silahkan jumpai Kepling atau pihak Kelurahan. Nanti melalui musyawarah Kelurahan ditetapkan masuk DTKS. Semua penerima bantuan harus terdaftar dulu DTKS,” ujar Netty.(adl)

The post Hj Netty Siregar Sahuti Keluhan Warga Soal Bansos & Berobat Gratis appeared first on SLN70-News.

Saat di lokasi, anggota dewan menyerap dan memfasilitasi aspirasi warga terkait keberatan warga dengan pelebaran parit berdampak penyempitan badan jalan. Peninjauan dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik ST MH bersama Wakil Ketua Komisi Rudiawan Sitorus, Daniel Pinem, Paul Mei Anton Simanjuntak, David Roni Sinaga, Dedy Aksyari Nasution dan Edwin Sugesti Nasution.

Hadir bersama dewan, Kabid Drainase SDABMBK Gibson Panjaitan, mewakili Dishub Kota Medan, Rhicard dan disambut ratusan warga. Setelah mendengarkan keberatan warga yang diwakili Gunawan terkait rencana pelebaran parit. Haris Kelana Damanik ST MH merekomendasi rencana pelebaran parit dilaksanakan namun di atas parit ditutup dan dapat difungsikan badan jalan.

Menurut Gunawan, Jalan Sampali merupakan jalan alternatif yang padat difungsikan warga. Bila dilakukan pelebaran parit dan berdampak penyempitan badan Jalan Sampali yang sebelumnya 4,5 Meter menjadi 2 Meter dinilai sangat berdampak negatif kepada warga. Akibatnya, badan jalan menyempit dan macet, usaha warga menjadi jadi tutup. Dengan lebar badan jalan menjadi 2 Meter akan susah dilintasi, seperti akses mobil besar seperti mobil kebakaran dan ambulance tidak bisa masuk.

Pada kesempatan itu, menyikapi aspirasi warga Paul Mei Anton Simanjuntak mengutarakan proyek perbaikan parit sangat bagus tetapi harus mengakomodir kepentingan warga. Maka karena berdampak penyempitan badan jalan sehingga nantinya macet padat patut disoal warga. “Ini konsep yang salah dan perencanaan yang kurang matang,” imbuh Paul Simanjuntak asal politisi PDIP itu.

Sedangkan anggota lainnya Edwin Sugesti Nasution mengatakan, aspirasi warga kiranya menjadi pertimbangan Pemko Medan. “Saya yakin masyarakat bukan anti pembangunan namun kiranya dapat menyahuti aspirasi dengan humanis. Kita harapkan ke depan ada perencanaan matang. Kita pun kurang setuju adanya penyempitan badan jalan,” kata Edwin.(adl)

The post DPRD Medan Fasilitasi Keluhan Warga Jalan Sampali appeared first on SLN70-News.

“Kita minta Dinas PU Medan berkenan melakukan perbaikan drainase,” pinta Paul MA Simanjuntak menyahuti keluhan warga saat menggelar reses ke I Tahun ke III TA 2022 asal dapil III di Jl Tiga, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Jumat (18/2/2022).

Adapun keluhan warga seperti yang disampaikan R Br Simanjuntak terkait tidak berfungsinya parit di Jl Empat lingkungan 6. Akibatnya, sudah puluhan tahun bila hujan turun selalu air parit meluber ke dalam rumah warga. Kondisi yang sama juga di Jl Perwira Lingkungan 8 dan 9.

Menyikapi hal itu, Paul berharap agar Dinas PU dapat memperlebar parit sehingga mampu menampung debit air. Selain itu, Paul minta agar bisa menormalisasi seluruh parit yang ada di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel.

Sama halnya, Jalan Tiga supaya dilakukan pengaspalan. “Ini akan menjadi laporan Fokir kita dan perbaikan dapat prioritas. Kita pahami keluhan warga yang terdampak banjir selama ini,” cetuas Paul.

Keluhan yang sama juga disampaikan warga terkait krisis air bersih dan masalah sampah di dekat gereja GSJA Kelurahan Polu Brayan Bengkel. Tumpukan sampah dekat gereja yang jarang diangkut menimbulkan bau tidak sedap. Begitu juga masalah kesulitan air bersih disekitar gereja GSJA.

Pada kesempatan itu, Paul minta PDAM Tirtanadi dapat menyikapi keluhan warga. Begitu juga masalah sampah supaya diperhatikan pihak Kepling atau Kecamatan.

Pada kesempatan itu, Paul banyak menerima keluhan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Paul mengatakan, Dianya bersama tim siap memfasilitasi pengurusan adminduk dan kartu BPJS.

Disampaikan Paul, pihaknya akan tetap siap membantu masyarakat untuk pengurusun KTP, BPJS Penerima Bantuan Iuran, PIP, bedah rumah dan KIA ( Kartu Identitas Anak ) secara gratis.Terbukti, pada kesempatan reses tersebut Paul membagikan sejumlah kartu BPJS kepada warga yang telah dibantu sebelumnya.

Pada saat reses juga hadir mewakili PAC Medan Timur Taslim Samosir, Lurah Pulo Brayan Bengkel Saut M Sitorus, Mewakili Dinsos Evan Hasyim Sirrgar Kota Medan, mewakili Dinas PU Kota Medan M Kelana Sembiring, para Kepling, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat.
(adl)

The post Paul MA Simanjuntak Terima Keluhan Warga Pulo Brayan Bengkel Soal Banjir appeared first on SLN70-News.

“Bila lingkungan terang benderang akan mengurangi tindak kejahatan seperti pencurian dan tindak kriminal lainnya,” ujar Sukamto SE.

Pernyataan Sukamto tersebut disampaikan saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke II Tahun 2022 Pemko Medan No 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan di Jl Karya Wisata Komplek J City, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Senin (7/2/2022).

Hadir saat sosper mewakili Camat Medan Johor selaku Trantib Hafifuddin, mewakili Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan Erwinsyah, pendamping PKH Rina Sari Pelawi, sejumlah Kepling, tokoh agama dan ratusan masyarakat.

Dikatakan Sukamto, DKP Kota Medan berkewajiban memasang lampu jalan karena warga memiliki hak yang sama mendapatkan penerangan lampu jalan karena telah membayar pajak 7,5 % dari jumlah tagihan listrik setiap bulannya.

Hal tersebut tertuang di Perda Kota Medan No 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan. “Maka itu, Pemerintah harus memberikan palayanan lampu jalan,” cetus Sukamto asal politisi PAN itu.

Pada kesempatan itu, selain keluhan soal Lpju, warga juga banyak mengeluhkan tidak terdaftar sebagai penerima sejumlah bantuan serta belum memiliki kartu BPJS.

Menyahuti keluhan warga soal bantuan sosial, Sukamto memberikan penjelasan dan membantu memfasilitasi kepada pemerintah.

Sebagaimana diketahui, Perda yang disosialisasikan yakni No 16 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan terdiri dari XVI BAB dan 41 Pasal. Ditetapkan di Medan pada 30 Desember 2011 oleh Walikota Medan Drs Rahudman Harahap. Diundangkan 16 Desember 2011 oleh Sekda Medan Ir Syaiful Bahri.(adl)

The post Sukamto Minta DKP Proaktif Sahuti Keluhan Warga Soal Lpju appeared first on SLN70-News.