Sebab, dari hasil investigas yang dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tidak pernah mengeluarkan rekomendasi, sebagai syarat pengurusan izin lingkungan dan AMDAL proyek senilai Rp13 miliar tersebut.

Praktisi Hukum Kota Tanjungbalai, Ridho Damanik, SH menyayangkan terbitnya
UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP No.27/2012 tentang Izin Lingkungan yang telah memberikan kepastian hukum.

“Dengan kata lain, setiap usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan dan AMDAL.Baik untuk perseorangan, swasta maupun pemerintah,” kata Ridho kepada sln70-news.com, Rabu (03/03/2021)

Ditegaskannya, jika benar proyek tersebut tidak dilengkapi izin lingkungan dan AMDAL, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut bisa terancam terkena sanksi  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dalam aturan Pasal 109 ayat (1) UUPPLH.

“Kami juga akan mengirimkan surat kepada kementerian lingkungan hidup dan juga ke Bareskrim Polri, agar serius mendalami dugaan pelanggaran lingkungan hidup ini. Kami meminta agar proyek ini diberhentikan dulu jika memang benar belum mengantongi izin lingkungan dan AMDAL,” pinta Ridho. (cenoet)

The post Proyek Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumut Diduga Tak Miliki Izin Lingkungan & AMDAL appeared first on SLN70-News.