JAKARTA, sln70-news.com – Presiden Jokowi mengingatkan Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang harus berjalan secara demokratis, luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil).

Namun, kata Jokowi, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, keselamatan dan keamanan dari Covid-19 juga harus menjadi perhatian utama.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2020).

“Ada dua hal yang menjadi penekanan utama bahwa Pilkada 2020 ini harus semakin berkualitas dan aman Covid sehingga aspek kesehatan, keselamatan, petugas, peserta, dan pemilih harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Jokowi menyampaikan bahwa penerapan protokol kesehatan harus konsisten diterapkan untuk mencegah munculnya klaster penularan baru di saat Pilkada serentak tersebut.

Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat pandemi baik tingkat lokal maupun nasional juga diselenggarakan di sejumlah negara seperti Singapura, Jerman, Prancis, hingga Korea Selatan.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan jajarannya untuk memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang dilakukan dengan upaya protokol kesehatan yang memadai sehingga memberi rasa aman.

Presiden menandaskan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah momentum baru untuk melahirkan sekaligus menampilkan cara-cara dan terobosan baru dalam pelaksanaan Pilkada baik dari sisi penyelenggara maupun pesertanya.

“Tentu saja ini menjadi momentum untuk menampilkan cara-cara berpilkada dengan cara baru, inovasi baru, dalam berdemokrasi di masa pandemi baik itu dari sisi penyelenggara maupun peserta,” tutur Jokowi terkait pilkada serentak.

sumber: poskota.co.id

The post Jokowi Ingatkan Pilkada Serentak Harus Berlangsung Luber dan Jurdil appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI nomor HK.02.02/I/2875/2020 mengatur tarif maksimal layanan rapid test mandiri Rp 150.000. Hal ini disebut untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.

“Harga yang bervariasi untuk pemeriksaan rapid test menimbulkan kebingungan di masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam masalah pemeriksaan rapid test antibodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan,” tulis surat edaran yang diterima detikcom dan ditulis pada Rabu (8/7/2020).
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr Slamet Budiarto, berkomentar bahwa harga Rp 150.000 tidak cukup untuk menutup seluruh beban biaya pelayanan. Alasannya karena harga tersebut impas dengan harga alat rapid test, sementara masih ada komponen lain dalam pelayanan, seperti bahan habis pakai atau alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), hingga jasa medis.

Ini artinya bila Kemenkes menetapkan tarif maksimal rapid test Rp 150.000, fasilitas kesehatan seperti pihak rumah sakit (RS) yang harus menutupi kekurangan biaya untuk komponen lainnya. Hal ini disebut dr Slamet berpotensi mengacaukan pelayanan.

“Harusnya yang dilakukan oleh Kemenkes adalah mengatur harga maksimal (alat -red) rapid testnya, bukan tarif pelayanan. Sekarang harga dasar rapid test Rp 150-200 ribu tergantung dari buatan mana. Ada buatan China, Eropa, Korea, Amerika,” kata dr Slamet pada detikcom, Rabu (8/7/2020).

“Ada sebagian kecil oknum RS yang membuat tarif mahal, tapi sebagian besar RS tarifnya rasional,” lanjutnya.

dr Slamet menyebut sebaiknya rapid test memang tidak usah digunakan sebagai syarat wajib untuk misalnya bepergian dalam negeri, cukup surat keterangan sehat tidak memiliki gejala penyakit. Karena hal ini salah satu yang membuat rapid test kerap dituduh jadi dibisniskan.

sumber: detik.com

The post Kemenkes Atur Tarif Rapid Test Rp150 Ribu, IDI Ingatkan RS Bakal Nombok appeared first on SLN70-News.