Menurut Hendra DS kepada wartawan, Selasa (11/06/2024), berdasarkan data neraca keuangan Pemko Medan tahun anggaran (TA) 2022 dan 2023 ternyata aset lancar Pemko Medan TA 2023 jauh lebih sedikit dibanding TA 2022.

Pada neraca Pemko Medan itu diketahui aset lancar yang ada di saldo kas daerah pada TA 2022 berjumlah Rp.540,060 miliar. Sementara, pada tahun anggaran 2023 jumlahnya mengalami penurunan ‘luar biasa’ yakni menjadi Rp.48,587 miliar.

“Artinya, sebesar Rp.500 miliar ‘hilang’. Itulah yang membuat buat keuangan di Pemko Medan cengap-cengap,” sesalnya.

Masih katanya, bahwa dalam laporan pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan terhadap anggaran 2023, bahwa defisitnya kas daerah disebabkan bertambahnya beban bayar di muka dari proyek multiyears yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

Hendra menyebutkan, saat ini penyertaan modal Pemko Medan ke PUD pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.357,373 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp.349,617 miliar.

Diketahui Adapun empat program pembangunan prioritas di masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution yakni revitalisasi Stadion Kebun Bunga, pembangunan Islamic Center, pembangunan UMKM Center di USU, dan lanjutan Revitalisasi Lapangan Merdeka. (Adl)

The post Hendra DS Soroti Kas Pemko Medan Tidak Normal Akibat Proyek Multiyears appeared first on SLN70-News.

“Warga cukup bayar tarif lama saja. Jangan bayar tarif baru karena saat ini DPRD sedang melakukan revisi Perda yang menjadikan naiknya retribusi sangat mahal,” terang Hendra DS menyahuti keluhan warga, Minggu, (26/5/2024).

Dilatakan Hendra, memang dalam Perda yang baru tarif retribusi sangat memberatkan. Maka itu, DPRD sedang melakukan revisi Perda itu. “Kita tunggu saja nanti hasil revisi baru,” ujar Hendra.

Kendati pun demikian, Hendra DS mengajak masyarakat agar tetap menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan karena berdampak buruk bagi kepentingan bersama.

“Tetap membuang sampah pada tempatnya. Mewadahi sampah masing masing. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan demi menjaga kesehatan,” harap Hendra DS. (lamru)

The post Hendra DS: Retribusi Sampah Bayar Tarif Lama Saja, Perda Sedang Direvisi appeared first on SLN70-News.

Hal ini disampaikan, Hendra DS, menanggapi Perda No 1 Tahun 2024 tentang Tarif Retrebusi Pelayanan Kebersihan yang baru disahkan pada bulan Januari dan baru berjalan di bulan Februari 2024. Dimana Perda tersebut banyak mengundang reaksi dari masyarakat, terkait kenaikan tarif retrebusi dinilai sangat signifikan.

Hendra menjelaskan, aturan yang tercantum dalam Perda masih bersifat global. Perwal berfungsi menjelaskan hal-hal teknis yang ada dalam Perda. Alhasil, tanpa Perwal, perda dinilai sekadar produk hukum.

“Perda memang sudah ada, tetapi banyak yang Perwalnya tidak segera disusun. Padahal, Perwal itu menjelaskan pasal-pasal yang ada dalam perda. Ya implementasinya yang susah kalau tanpa Perwal,” ungkapnya kemarin.

Idealnya, lanjut dia, setelah Perda ditetapkan perwal sudah tersusun. Kenyataannya, sejumlah Perda berjalan selama bertahun-tahun tanpa Perwali. Contohnya. Perda yang hingga kini belum ada Perwal yakni Perda No 1Tahun 2024. Dan, sudah dijalankan

“Perwal itu sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda. Memang banyak Perda berjalan tanpa Perwal, ini menunjukkan tidak siapnya Pemko mejalankan Perda. Jadi, Perda tersebut belum bisa diterapkan ke masyarakat tanpa adanya Perwal.” urainya.

Hendra DS menegaskan Bagian Hukum menjadi kunci penyusunan Perwal. Dia menilai banyaknya Perda yang berjalan tanpa Perwal lantaran lemahnya administrasi serta kajian dari Bagian Hukum. (Adl)

The post Pemko Medan Diminta Segera Terbitkan Perwal Lahirnya Perda appeared first on SLN70-News.

“Kita minta Dinkes (Dinas Kesehatan) Kota Medan bersama BPJS Kesehatan berani bertindak tegas terhadap pihak RS. Memutus kerjasama BPJS atau mencabut izin RS,” ujar Hendra DS, Senin (6/11/2023).

Dikatakan Hendra, persoalan itu akan disuarakan terus demi membela hak hak warga misikin. “Mereka bukan gratis di RS tetapi ditanggung APBD Pemko Medan,” ungkapnya.

Hendra minta Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan bersama BPJS Kesehatan supaya memberikan sanksi tegas terhadap Rumah Sakit (RS).

“Saya banyak menerima laporan, ada RS “MM” di Kecamaatan Medan Amplas sering menolak pasien pasien Universal Health Coverage ( UHC) alasan kamar penuh. Ini perlu ditindak tegas,” pinta Hendra.

Disampaikan Hendra DS yang juga Ketua DPC Partai Hanura itu, bila pejabat Dinkes Medan tidak berani memberikan sanksi tegas terhadap RS MM patut dipertanyakan. “Kita minta lagi Walikota Medan supaya mengevaluasi jajaran pejabat Dinkes Medan yang lalai dalam tugas.

Ditambahkan Hendra, Dianya telah banyak menerima pengaduan masyarakat secara langsung dan via telephon selama ini. Pihak RS sering menolak pasien UHC dengan alasan kamar penuh.

“Dan barusan, aku ditelephon warga lagi, ditolak RS MM dengan alasan kamar penuh. Pada hal masih ada 2 bed yang kosong, tapi dibilang penuh Kelas 3,” sebut Hendra.(adl)

The post Hendra DS Soroti Buruknya Kinerja Puskesmas & Rumah Sakit appeared first on SLN70-News.

“Kita minta Dinkes Medan harus berani memberikan sanksi tegas kepada manajemen RS yang menolak pasien miskin. Ini bukti pihak RS tidak mendukung program UHC yang dicanangkan Walikota Medan Bobby Afif Nasution,,” ujar Hendra DS (foto) kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Disampaikan Hendra DS yang juga Ketua DPC Partai Hanura itu, bila pejabat Dinkes Medan tidak berani memberikan sanksi tegas terhadap RS MM patut dipertanyakan. “Kita minta Walikota Medan supaya mengevaluasi jajaran pejabat Dinkes Medan,” ujar Hendra.

Ditambahkan Hendra, Dianya telah banyak menerima pengaduan masyarakat secara langsung dan via telephon selama ini. Pihak RS sering menolak pasien UHC dengan alasan kamar penuh.

“Dan barusan, aku ditelephon warga lagi, ditolak RS MM dengan alasan kamar penuh. Pada hal masih ada 2 bed yang kosong, tapi dibilang penuh Kelas 3,” sebut Hendra.

Untuk itu kata Hendra, patut diberikan sanksi tegas guna memberi efek jera kepada pihak RS yang terbukti selalu menolak pasien warga miskin. “Pada hal, pasien UHC itu anggarannya ditanggung Pemko Medan,” urai Hendra.

Sebagaimana diketahui, peserta UHC adalah pasien warga Kota Medan. Dengan menunjukkan KTP/KK Medan dapat berobat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehataan di ruangan Kelas III.(adl)

The post Tolak Pasien UHC, Hendra DS Minta RS MM Ditindak Tegas appeared first on SLN70-News.

Sebab, disinyalir masih ada Rumah Sakit (RS) di Medan yang menolak pasien gratis. “Sangat kita sayangkan masih ada RS yang menolak pasien peserta UHC. Pada hal warga itu bukan gratis berobat di RS, karena biayanya ditanggung Pemko Medan,” ujar Hendra DS kepada wartawan, Minggu, (10/09/2023) di Medan.

Untuk itu sebut Hendra, Dinkes Medan supaya membuat kotak saran pengaduan di seluruh Puskesmas atau buat Call Centre menampung aspirasi atau keluhan warga terkait kesehatan. Dijelaskan Hendra, untuk tahun 2023 ini saja, Pemko Medan menggelontorkan anggaran untuk program UHC sekitar Rp 231 Miliar. “Itu untuk biaya berobat warga Medan prasejahtera yang ditanggung Pemko Medan, jadi bukan gratis,” terang Hendra.

Maka itu kata Hendra, kalau masih saja ada Rumah Sakit yang menolak atau melayani warga pasien UHC dengan diskriminasi maka perlu dilakukan tindakan tegas. Tindakan tegas itu cukup beralasan dan didukung regulasi yang ada. Dimana, pada Pasal 87 Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Dinkes diatur agar Pemko Medan berhak melakukan tindakan tegas yakni penutupan RS.

“Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar,” katanya mengakhiri. (adl)

The post Dinkes Dianjurkan Buka Kotak Pengaduan Keluhan Peserta UHC JKMB appeared first on SLN70-News.

Sebab dari banjir yang pernah terjadi, banjir pada Minggu (03/09/2023) malam kemarin yang terparah. Padahal proyek U-Ditch sudah berjalan. “Kita melihat sepertinya proyek U-Ditch ini tidak melewati proses kajian studi kelayakan. Elevansinya juga diragukan dan para pekerja proyek diduga tidak mengetahui struktur tanah di Kota Medan sehingga meski U-Ditch telah selesai banjir tetap saja terjadi,”kata Hendra DS saat dikonfirmasi wartawan.

Politisi dari Partai Hanura kota Medan ini mencontohkan lagi, beberapa lokasi yang menjadi langganan banjir parah antara lain Jalan Jermal, Jalan Setia Budi, Jalan Thamrin, Jalan dibawah Fly Over Letjend Jamin Ginting, Jalan Gatot Subroto, Jalan Danau Singkarak, Jalan Ayahanda, Jalan Sutomo, Jalan Willem Iskandar, dan sejumlah ruas lainnya. “Harusnya pengerjaan proyek U-Ditch sudah bisa dilirik oleh aparat penegak hukum agar dapat ditingkatkan pengawasan terhadap pengerjaan tersebut. Jangan sampai proyek U-Ditch mirip dengan proyek lampu taman (lampu pocong) yang dijadikan total lost karena dianggap proyek gagal,”terangnya.

Hendra DS pun berharap Wali kota Medan tetap memantau dan mengawasi proyek U-Ditch tersebut agar hasilnya sesuai dengan harapan. Sementara itu, berdasarkan dari data yang diperoleh dari BPBD Medan, ada sejumlah wilayah yang tergenang air, antara lain di Kampung Aur, Jalan Letjen Suprapto tergenang air dengan ketinggian 20-40 Cm. Di Jalan Gatot Subroto, lebih tepatnya di kawasan Carrefour, tergenang air dengan ketinggian 50 Cm. Di Jalan Dr Mansyur, tepatnya di depan RS USU, tergenang air dengan ketinggian 20-60 Cm.

Di Jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Sunggal, tergenang air setinggi 50-100 Cm. Kemudian di Jalan Ir Juanda, Kecamatan Medan Baru tergenang air setinggi 20 Cm dan masih banyak lainnya.(adl)

The post Anggota DPRD Medan Minta Proyek U-Ditch Ditinjau Ulang appeared first on SLN70-News.

Warga pun disarankan agar peduli dan proaktif berkordinasi dengan Kepling terkait program. “Warga supaya peka dan rajin mencari informasi dari Kepling. Datangi Kepling pertanyakan apa syarat masuk DTKS,” ujar Hendra saat ditanya wartawan, Senin (08/05/2023).

Dikatakan Hendra, bagi warga miskin yang berhak mendapat bantuan sosial jenis apa saja musti yang terdaftar di DTKS. Maka itu, bagi warga yang benar benar miskin diharapkan proaktif mengikuti aturan yang dibuat pemerintah.

Disampaikan Hendra, warga miskin punya hak mendapat pelayanan dan diatur dalam Perda. “Harapan kita Pemko Medan melalui aparat pemerintah supaya serius membantu warganya bangkit dari kemiskinan,” pinta Hendra. Jika saja aparat pemerintah dapat menjalankan ketentuan dengan benar yakni upaya pengentasan kemiskinan dengan bantuan tepat sasaran.

Maka Tahun 2024, warga Medan tidak ada lagi yang miskin. Warga akan mendapat kehidupan yang lebih sejahterah. Pada kesempatan itu masih acara sosialisasi, Hendra menjelaskan isi Perda yang sedang disosialisasikan yakni Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Penanggulangan Kemiskinan. Perda terdiri XII BAB dan 29 Pasal.

Di BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda untuk menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan di BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik.

Selain itu juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan, berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.Bahkan, di Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD.

Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan. (adl)

The post Lurah dan Kepling Diminta Fasilitasi Warga Miskin Terdaftar di DTKS appeared first on SLN70-News.

Hal itu siampaikan Drs Hendra DS saat menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) produk hukum ke III Tahun 2022 Pemko Medan Perda No 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jl Sumber Bakti Lingkunhan XI, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Senin (21/3/2022).

Disampaikan Hendra, pendirian Bank Sampah selain meningkatkan kebersihan juga akan membantu peningkatan ekonomi rumah tangga. Karena sampah akan bernilai ekonomis jika dipilah sesuai jenis sampah organik dan non organik.

Seiring dengan itu, Hendra DS minta Pemko Medan dapat menerapkan Perda dengan benar. “Untuk itu Pemko Medan berkewajiban menyiapkan sarana prasarana tempat panampungan sampah,” imbuh Hendra.

Dikatakan Hendra, persoalan sampah bukan hanya tanggungjawab Pemko Medan tetapi juga masyarakat. “Masyarakat hendaknya mewadahi sampahnya masing masing mulai dari rumah,” harap Hendra.

Diakhir sosialisasi, Hendra juga menyingggung terkait kebersihan lingkungan masalah narkoba. “Saat ini peredaran cukup ganas. Untuk itu peran orang tua sangat diharapkan menjaga anak agar terhindar dari Narkoba. Jangan biarkan anak kita menjadi sampah masyarakat karena terlibat narkoba,” papar Narkoba.

Sebelumnya, Lurah Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Arbi Udayana mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga kebersihan. Hendaknya kebersihan itu bermula dari diri sendiri.

Arbi juga berjanji akan terus meningkatkan kebersihan lingkungan, baik di Jl Protokol maupun di setiap gang.(adl)

The post Hendra DS Tekankan Camat dan Lurah Ajak Seluruh Organisasi Dirikan Bank Sampah appeared first on SLN70-News.

Hendra DS yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan itu memberikan penjelasan serta solusi kepada setiap konstituen yang menyampaikan aspirasi. Dikatakan Hendra, agar masyarakat lebih peduli terhadap perbaikan lingkungan masing masing demi peningkatan kesejahteraan.

“Mari kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan aman. Bila ada persoalan pelayanan publik yang buruk dan infrastruktur yang rusak silahkan sampaikan kepada saya. Tugas saya memfasilitasi ke Pemko Medan untuk ditindaklanjuti dan perbaikan,” ajak Hendra DS.

Selain menerima keluhan secara langsung, Hendra juga memberikan kesempatan bagi warga melalui lembar aspirasi. Dikatakan Hendra, seluruh aspirasi itu nantinya ditabulasi disampaikan ke Pemko Medan melalui rapat paripurna dewan.

Seluruh aspirasi akan masuk menjadi E – Fokir (red-fokok pikiran) anggota DPRD Medan. Sehingga untuk perbaikan dan tindaklanjut, aspirasi saat reses menjadi skala prioritas oleh Pemko Medan.

Seperti aspirasi langsung yang diterima Hendra saat pelaksanaan reses. Keluhan, Nonda salah seorang kader peduli penyakit Tuberkulosis (TBC) di Kecamatan Medan Ampas menyampaikan beberapa keluhan.

Dikatakan Nonda, pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari DPRD Medan untuk pemberantasan penyakit TBC. Saat ini, kader TBC di Kota Medan membuat program pelatihan dan sosialisasi TBC bagi kader kesehatan dan warga beresiko terkena TBC.

Sebab kata Nonda, permasalah ditengah masyarakat saat ini rendahnya penemuan kasus di tengah masyarakat dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat terhadap TBC berikut pencegahannya.

Untuk itu harap Nonda, agar Hendra DS dapat memfasilitasi kepada Pemko Medan dapat dialokasikan anggaran di APBD Pemko Medan. “Tidak besar pak, hanya biaya pelatihan dan sosialisasi bagi kader dan masyarakat,” pinta Nonda.

Keluhan lain juga disampaikan Mustofo terkait jalan rusak di Jl Lukah Gg Mesjid. Kondisi jalan rusak berlumpur dan butuh diaspal. Hal yang sama juga disampaikan Indri Syafitri terkait Jl Panglima Denai Gg Tempira yang rusak dan berdebu.

Kedua warga diatas berharap ke Hendra DS berkenan memfasilitasi ke Pemko Medan agar segera dilakukan perbaikan.

Begitu juga kepada pelaku UMKM supaya pelaku usaha memperhatikan batas waktu yang sudah ditetapkan. Begitu juga masalah kebersihan agar maayarakat peduli dengan kebersihan dan berkenan mewadahi sampah masing masing.

Pada kesempatan yang sama Camat Medan Amplas Irfan Arsandi Siregar menyampaikan kepada masyarakat dengan kondisi pandemi Covid 19 saat ini berharap warga tetap mematuhi Prokes.

“Kita semua agar dapat berkolaborasi menciptakan kota Medan dan lebih baik dan masyarakat akan lebih sejahtera,” harap Irfan.

Hadir saat reses, Camat Medan Amplas Ifan Arshansi Siregar, Lurah Amplas Fitrah Ritonga, mewakili Dinas PU Kota Medan Noris Sembiring, mewakili BPJS Dendi Diyansah, mewakili Puskesmas Amplas dr Sinta Riana Dewi, mewakili Perkimtaru Abram Vincen, mewaliki Dinas Pendidikan Abdul Ghani, sejumlah Kepling, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan konstituen.
(adl)

The post Hendra DS Gelar Reses Serap Aspirasi Warga, Pemko Medan Diminta Tindaklanjuti appeared first on SLN70-News.