Hal itu dilakukan Bawaslu dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.

“Ini juga kita lakukan bersama jajaran dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan,” ujar Ketua Bawaslu Kota Medan, David Reynold didampingi anggota, Fachril Syahputra, Imeldaria Butarbutar dan Ferlando Jubelito Simanungkalit pada apel launching posko dan kawal hak pilih di Kantor Bawaslu Kota Medan, Jalan Sei Bahorok Medan, Rabu, (26/6/2024).

Kemudian, lanjut dijelaskan David, patroli kawal hak pilih dan launching posko tersebut dilaksanakan dalam menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

“Kemudian instruksi ketua Bawaslu RI, Nomor 6235.1 Tahun 2024 tertanggal 24 Juni 2024 yang menginstruksikan jajarannya melakukan kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 hingga hari pemilihan 27 November mendatang,” jelas David.

Kemudian, kata David, pendirian posko dan patroli kawal hak pilih ini bertujuan untuk memastikan pemilih yang memenuhi persyaratan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada serentak mendatang.

“Mengapa kita (Bawaslu) dan jajaran diinstruksikan melakukan patroli pengawasan, karena subtahapan penyusunan DPT ini memiliki potensi kerawanan. Maka dari itu, Bawaslu Kota Medan beserta jajaran melakukan patroli kawal ak pilih tersebut,” pungkas David.

Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Medan, Fachril Syahputra menambahkan, dalam megawal hak pilih, pihaknya bersama jajaran telah menginventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir.

“Kegiatan ‘Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih’ pada masa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pilkada 2024 meliputi beberapa hal,” kata Fachril.

Pertama, selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih.

“Kedua, sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih,” ungkapnya.

Terakhir, kata Fachril, dalam melakukan patroli kawal hak pilih, Bawaslu beserta jajaran hingga kekelurahan secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU.

“Bentuk kegiatan ‘Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih’ lainnya disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing. Untuk pelaporannya disampaikan ke awaslu RI secara berjenjang mulai dari kelurahan atau desa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pantarlih yang bertugas untuk Menyusun DPT Pilkada serentak tahun 2024 resmi dilantik pada hari Senin, 24 Juni 2024.Pantarlih ini bertugas selama satu bulan ke depan hingga tanggal 25 JUli 2024.

Sedangkan Bawaslu Bersama jajaranya tetap melakukan patroli kawal hak pilih hingga hari pemungutan suarara pada Pilkada serentak yang akan dilaksankaan pada 27 NOvember 2024 mendatang. (ril)

The post Bawaslu dan Jajaran Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih appeared first on SLN70-News.

“Kami berharap melalui dialog ini dapat mendorong partisipasi aktif ulama dan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi serta mengedukasi dan membentuk kesadaran politik,” kata Bobby Nasution saat membuka Dialog Politik Kebangsaan tersebut.

Dihadapan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Medan sekaligus Ketua Baznas Provinsi Sumut Prof Dr H Mohammad Hatta, Ketua Umum MUI Kota Medan H Hasan Matsum beserta jajaran, Ketua FKUB Kota Medan Yasir Tanjung, para ormas Islam Kota Medan serta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, Bobby Nasution juga mengajak seluruh peserta yang hadir dalam dialog tersebut untuk mengedukasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

“Kota Medan merupakan daerah yang memiliki partisipasi rendah dalam memilih. Oleh karenanya, saya minta agar MUI dapat mengedukasi masyarakat agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Bobby Nasution menambahkan siapa pun pasangan calon presiden yang nantinya menang, baik itu yang dipilih atau tidak dipilih tujuannya untuk bangsa Indonesia dan Kota Medan pada khususnya. Oleh karenanya orang nomor satu di Pemko Medan ini meminta masyarakat jangan terlalu berlebih-lebihan jelang Pemilu ini hingga terpecah belah karena saling menjelek-jelekkan.

“Yang paling penting adalah persatuan dan silaturahmi. Artinya, persaudaraan sesama kita itu adalah yang paling utama, urusan pemilihan itu yang kedua. Kita harap partisipasi masyarakat ikut memilih dalam Pemilu 2024 nanti meningkat, karena bukan hal yang sulit untuk memberikan suara dan berpartisipasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum menyampaikan bahwa Dialog Politik Kebangsaan ini digelar karena MUI memiliki tanggungjawab dalam menguatkan ghirah atau semangat umat Islam untuk berpartisipasi mensukseskan Pemilu 2024 yang beradab dan jauh dari perpecahan.

“MUI Kota Medan memiliki tanggungjawab membangun ghirah atau semangat umat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dengan hadir di TPS yang telah disiapkan penyelenggara pemilu,” ujar Hasan Matsum.

Sebagai ulama, kata Hasan, pastinya akan ikut memilih, tapi umat dan masyarakat lainnya belum tentu sadar untuk berpartisipasi dan memilih nantinya. Oleh karenanya, imbuhnya, melihat kondisi ini para ulama memiliki tanggungjawab membangun ghirah politik umat dan kebersamaan guna mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024.

“Partisipasi pemilih saat pemilu sebelum-sebelumnya menurun, sehingga menjadi tanggungjawab bersama mengajak masyarakat yang memilih hak pilih untuk ikut memilih dalam Pemilu 2024 ini,” paparnya.

Terakhir, Hasan Matsum menambahkan MUI sebagai lembaga tidak punya kepentingan dengan calon presiden, eksekutif dan legislatif karena MUI bersifat independen. Tapi kepentingan pada Pemilu 2024 ini, lanjutnya, MUI dalam membangun kemaslahatan umat, mau tidak mau harus ikut memberi dan menjalankan peran membimbing dan melayani umat.

“MUI terus bergerak memberi pendidikan politik kepada umat, karena Islam menilai politik itu penting. Serta peran MUI dalam menangkal isu SARA, hoax, menyebar kebencian dan memecahkan umat,” pungkasnya. (Adl)

The post Bobby Nasution Ajak MUI Edukasi Masyarakat Gunakan Hak Pilih appeared first on SLN70-News.