Menyikapi persoalan ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Pemerintah Kota Medan segera menindaklanjuti persoalan ini di lapangan.

“Fraksi PKS mendapatkan masukan dari masyarakat Kota Medan terkait jasa pelayanan parkir tepi jalan, dimana masyarakat menyampaikan bahwa ada yang sudah berlangganan parkir selama setahun tetapi ketika parkir tetap di minta untuk membayar retribusi parkir, ” kata Syaiful dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan yang juga dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, Senin (15/07/2024).

Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Agar tercipta suasana yang nyaman bagi masyarakat Kota Medan yang telah membayar retribusi parkir selama setahun tersebut, kami mengharapkan persoalan ini bisa diselesaikan, ” katanya.

Seperti diketahui, viralnya video seorang pengendara di Medan dimintai biaya parkir oleh seorang pria beredar di media sosial. Padahal pengendara tersebut sudah memiliki stiker parkir berlangganan.

Pria tersebut memaksa meminta uang dan tak mau tahu soal stiker parkir langganan yang sudah ditempel pengendara. Dalam video, pria yang bertugas sebagai penjaga parkir berbaju putih tersebut adu mulut dengan pengendara. Jukir tersebut mengaku pengendara tetap harus bayar meski sudah punya stiker langganan. Ia juga mengaku menyetor uang parkir tersebut ke ormas. (Adl)

The post Fraksi PKS DPRD Medan Pertanyakan Penggunaan Parkir Berlangganan appeared first on SLN70-News.

Harapan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Bukhari SE saat menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dalam sidang paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (3/6/2024).

“Fraksi PKS berharap dengan adanya Perda baru ini, iklim investasi yang ada di Kota Medan dapat lebih baik, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh warga Kota Medan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan, ” kata Bukhari.

Disampaikan Bukhari, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan terhadap penegakan aturan yang sesuai dengan peraturan diatasnya.

“Kami berharap dengan hadirnya Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat menjadi payung hukum terhadap para pelaku usaha dan investor sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, ” harapnya.

Terkait Ranperda ini, Fraksi PKS juga berharap Perda baru ini dapat memenuhi nilai-nilai pada konvensi Stockholm yaitu bahwa tekanan lingkungan hidup semakin tinggi.

“Disisi lain ekonomi juga harus tetap berjalan dan tumbuh. Kemudahan penanaman modal akan berefek pada lingkungan hidup. Kami berharap ke depan Penanaman Modal yang ada juga harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan hidup di sekitarnya dan Kota Medan, ” harapnya lagi. (Adl)

The post Fraksi PKS Dukung Lahirnya Ranperda Insentif Penanaman Modal appeared first on SLN70-News.

Penolakan kenaikan ini terjadi karena kesalahan pemerintah dalam mengelola dan menginvestasikan dana haji. “Saya menolak keras rencana pemerintah dalam menaikkan ONH sebanyak 50 persen. Hal ini tidak pantas dilakukan pemerintah di saat ekonomi negara yang terpuruk,”ujarnya saat ditanya wartawan,Selasa (24/01/2023).

Seperti diketahui, berdasarkan temuan KPK keuntungan pengelolaan dan investasi setoran awal dana haji yang 25 juta per calon jamaah haji selama 20-30 tahun sudah tergerus dan habis digunakan pemerintah. Pemerintah sudah menggunakan semua keuntungan pengelolaan dana haji, pada waktu yang bersamaan, Badan Pengelolaan Keuangan Haji sebagai perusahaan juga tidak punya modal sama sekali.

Biaya pengelolaan dan gaji pegawainya diambil dari keuntungan dana haji juga. Anggota dewan dari Dapil II ini mengatakan saat ini masyarakat Indonesia sedang menata ekonomi yang terpuruk karena wabah Covid-19 akan sangat terbebani bila hal itu diperlakukan pemerintah.

“Masyarakat di Dapil II meliputi Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Belawan masih tergolong masyarakat menengah kebawah. Akan sangat keberatan bila pemerintah melambungkan ONH tersebut,”tegasnya.(adl)

The post Fraksi PKS Tolak Keras Kenaikan ONH Sebanyak 50 Persen appeared first on SLN70-News.

Program ini dinilai akan sangat membantu masyarakat yang saat ini mengalami kendala perekonomian. “Program ini sangat baik dan kami (Fraksi PKS-red) sangat mengapresiasi sebagai upaya meringankan orangtua murid yang secara finasial mengalami kesulitan, sehingga anak-anaknya tetap bisa bersekolah” kata Syaiful kepada wartawan, Jumat (20/1/2023).

Dalam persoalan ini, Politisi muda PKS ini menekankan pentingnya sosialisasi program ini agar masyarakat benar-benar memahaminya. “Kita tidak berharap tidak sampainya informasi kepada masyarakat mengakibatkan disinformasi yang kemudian mengakibatkan di komunikasi di lapangan sehingga program terhambat, ” harapnya.

Salah satu yang paling penting adalah soal syarat siswa yang sekolah di swasta pindah ke sekolah negeri. “Syarat perpindahan juga harus benar-benar difahami warga jangan sampai terjadi perpindahan besar-besaran yang justeru akan menimbulkan masalah baru, ” katanya.

Politisi asal Dapil 5 Kota Medan ini juga mengingatkan peran sekolah dalam menyampaikan informasi ini ke masyarakat menjadi hal yang paling penting. “Peran sekolah sangat besar di sini, sekolah akan menjadi tempat masyarakat untuk memperoleh informasi terkait program ini, ” katanya.

Pria yang akrab di sapa Bang SR ini mengharapkan program ini bisa memberikan dampak positif ke depan dalam membantu warga dalam mendapatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. “Kita sangat berharap tidak mendengar anak putus sekolah karena masalah ekonomi. Kita juga berharap pendidikan di Kota Medan terjangkau dan semakin berkualitas, ” pungkasnya.(adl)

The post Fraksi PKS Apresiasi Kebijakan Dinas Pendidikan & Kebudayaan appeared first on SLN70-News.