“Untuk itu kami mohon penjelasan apa yang menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya serapan anggaran di PUPR,” ujar Sekretaris Fraksi HPP Hendra DS saat menyampaikan pemandangan umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2023 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (4/6/2024)

Tidak sampai disitu, berikutnya Fraksi HPP mempertanyakan progress proyek pembangunan lapangan merdeka, Islamic Center, stadion teladan dan stadion mini kebun bunga serta proyek raksasa lain yang ada di kota Medan.

Begitu juga soal pembangunan trotoar jalan yang terkesan terbengkalai dan semraut sehingga menganggu kenyamanan para pengguna jalan. Apalagi, sekarang ini di setiap taman yang ada di persimpangan jalan inti kota sudah berdiri papan reklame berupa vidiotron-vidiotron.

“Kondisi ini, selain mengganggu estetika kota, juga bisa membahayakan pengendara kendaraan bermotor,” tandasnya.

Diakhir pemandangan umumnya, Fraksi ini juga mempertanyakan transparansi penyelesaian kasus proyek lampu pocong yang gagal karena pengerjaannya tidak profesional. “Kami berharap jangan ada lagi proyek-proyek yang kurang menyentuh masyarakat dengan anggaran besar seperti lampu pocong, namun hasilnya nihil, padahal menggunakan uang rakyat,” sebut Hendra.

Terkait hal itu, pihaknya mempertanyakan tindaklanjut dari proyek lampu pocong yang ada di 1.700 titik dengan anggaran Rp 25,7 miliar. (Adl)

The post Fraksi HPP DPRD Medan Pertanyakan Transparansi Progress Proyek Lampu Pocong appeared first on SLN70-News.

Sebab, Pemko bersama DPRD Medan telah mengalokasikan anggaran cukup besar di APBD Pemko Medan. “Pihak RS jangan sampai mengabaikan program UHC. Karena anggarannya sudah disiapkan Pemko Medan,” ujar Hendra DS yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan, Minggu (1/10/2023).

Dikatakan Hendra, Dinas Kesehatan Kota Medan harus memaksimalkan pengawasan, sehingga RS terus melakukan perbaikan pelayanan. “Saat ini lagi banyak pasien UHC JKMB ditolak RS dengan dalih kamar penuh,” sebut Hendra.

Ditegaskan Hendra, Dinas Kesehatan Kota Medan harus tegas menerapkan Perda No 4 Tahun 2012. “Bila pihak RS tidak berkenan memperbaiki pelayanan apalagi mengabaikan program UHC supaya izinnya dicabut saja sesuai sanksi dalam Perda,” tandasnya.(adl)

The post Fraksi HPP Minta Cabut Izin RS Abaikan Program UHC JKMB appeared first on SLN70-News.