“Kita mendorong masyarakat taat prosedur, karena kita melihat banyak persoalan di lapangan terjadi karena adanya dis-komunikasi dan dis-informasi antara masyarakat dan petugas pelayanan kesehatan,” kata Irwansyah kepada wartawan, Sabtu (09/09/2023).

Irwansyah mengatakan, di Kota Medan saat ini ada rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga mereka tidak bisa melayani masyarakat dengan program JKMB. “Masalah ini perlu masyarakat ketahui, bahwa ada beberapa rumah sakit yang tidak menjalin kerjasama dengan pihak BPJS sehingga mereka tidak melayani masyarakat yang akan menggunakan program JKMB,” katanya.

Untuk itulah, taat prosedur sebaiknya menjadi hal utama masyarakat yang akan menggunakan pelayanan kesehatan. “Warga diharapkan bisa mendatangi puskesmas di tempat mereka tinggal, kemudian nanti puskesmas akan memberikan rujukan ke mana rumah sakit yang pantas untuk memberikan pelayanan kepada warga yang dimaksud,” jelasnya.(adl)

The post FPKS Berharap Masyarakat Manfaatkan Program JKMB appeared first on SLN70-News.

Sebagai upaya mencari jalan keluar persoalan pengangguran dikalangan anak muda Kota Medan, Pemerintah Kota diminta memberikan fokus anggaran yang memadai. Hal ini ditekankan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan dalam lanjutan Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan yang membahas KUA PPAS PAPBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 di Ruang Badan Anggaran DPRD Kota Medan kemarin.

“Kami meminta meminta kepada Pemerintah Kota Medan untuk menambah anggaran untuk mengatasi pengangguran khusunya untuk anak kalangan anak muda di Kota Medan. Kita melihat banyak pengangguran dikalangan anak muda,” katanya, kemarin. Melihat persoalan ini, Politisi Muda PKS ini meminta Pemerintah Kota Medan menambah anggaran di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Saya melihat anggaran du Dinas Ketenagakerjaan sangatlah kecil, dari Rp 17 Milyar anggaran yang tersedia, saya lihat hanya Rp 2 Milyar saja yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya. Anggota Badan Anggaran DPRD Medan ini mengusulkan agar penambahan anggaran nantinya difokuskan untuk pelatihan pelatihan kepada anak muda sehingga mereka terpacu mengembangkan kreatifitasnya.

“Saya meminta adanya penambahan anggaran untuk pelatihan-pelatihan, mengingat anak-anak muda kita sekarang kreatif-kreatif, konten kreator dan mereka bisa mandiri dengan itu,” harapnya.(adl)

The post FPKS DPRD Medan Minta Anggaran di Disnaker Ditambah appeared first on SLN70-News.

“Bagaimana kesiapan perangkat dan SDM Pemerintah Kota Medan dalam mengurusi izin PBG ?. Mengingat permasalahan di masyarakat pada pengurusan izin IMB sebelumnya yang begitu sulit dan mengeluarkan biaya yang cukup besar sehingga banyak masyarakat yang tidak mengurus perizinan. Mohon Penjelasannya, ” kata juru bicara Fraksi PKS, Dr Rudiawan Sitorus dalam paripurna tentang Pemandangan Umum terhadap Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan, Selasa (04/07/2023).

Disampaikan Rudiawan, Pemerintah Kota Medan mengajukan Ranperda Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung yang merupakan Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Persetujuan Bangunan Gedung secara pokok merupakan perubahan atas bagian dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

“Dengan terbitnya Peraturan ini hendaknya mampu memberikan fungsi pengendalian kelayakan dan ketertiban bangunan, serta secara tidak langsung berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Dari aspek pengendalian, diharapkan setiap bangunan gedung sesuai standar baik posisi dan estetikanya maupun struktur dan dampaknya terhadap lingkungan. Begitu pula dari aspek pendapatan, diharapkan berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan Kota Medan, ” katanya.

Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan evaluasi Pemerintah Kota Medan terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, dimana pada ketentuan sebelumnya mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan pada ranperda yang akan dibahas ini IMB akan diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.(adl)

The post FPKS Pertanyakan Kesiapan Pemko Medan Urusi Izin PBG appeared first on SLN70-News.