Puluhan guru honor yang hadir di ruangan Banmus lantai 2 gedung DPRD Kota Medan ini juga meminta agar BKD dan Dinas Pendidikan Medan mengumumkan jumlah formasi yang dibutuh untuk penerimaan P3K termasuk bidang studi apa saja yang dibutuhkan.

Apalagi, bulan Mei tahun 2023 dikabarkan pengusulan formasi akan berakhir pada bulan Mei 2023. Selain itu, lambatnya pendistribusian insentif bagi tenaga guru honor menambah pahitnya perekonomian yang dirasakan, meski berharap adannya bantuan BOS yang jumlahnya juga tidak begitu besar.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST di dampingi Janses Simbolon, Drs Wong Cun Sen, Modesta Marpaung dan Johannes Hutagalung. Dalam pelaksanaan RDP tersebut, Komisi II mengaku komit memperjuangkan kesejahteraan ribuan guru honor di Kota Medan.

Sekretaris Komisi II DPRD Medan, Drs wong Chun Sen Tarigan mengatakan permasalahan yang dialami para guru honor tersebut merupakan permasalahan seluruh guru honor di Indonesia termasuk di kota Medan.

Politisi dari partai PDI Perjuangan kota Medan ini pun mengusulkan agar Komisi II bersama Dinas Pendidikan, BKD untuk menjemput bola dengan berkunjung menemui kemdikbud untuk berkonsultasi menanyakan langsung jumlah formasi bagi guru honor yang dibutuhkan di kota Medan.

“Ada baiknya komisi II DPRD Medan, BKD dan Dinas Pendidikan Medan bila perlu turut serta perwakilan FGTT kota Medan kunjungan kerja ke Kemdikbud menanyakan langsung berapa formasi guru honor dibutuhkan dan bidang apa saja, sehingga pemko Medan dapat dengan pasti mengumumkan,” kata Wong.

Karena sambung Wong lagi, ketika hal itu tidak dikejar maka permasalahan formasi bagi guru honor tidak akan selesai.

“Perlu harus jemput bola. Jadi kita akan ketahui apakah formasi tersebut masih ada dan berapa jumlah kuota yang dibutuhkan. Kalau saat ini pihak BKD juga tentunya tidak akan mampu menjawab pertanyaan para guru honor sebab belum ada kajian dan usulan dari pusat,”sebutnya yang disepakati oleh ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST sembari meminta staf komisi II menjadwalkan rencana kunjungan kerja tersebut, Senin (08/05/2023).

Selain itu komisi II juga meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Medan agar merealisasikan penyaluran gaji insentif guru honor setiap bulannya dan maksimal 3 bulan.Dikesempatan yang sama, Janses Simbolon pun mengimbau Pemko Medan tidak mengabaikan kebutuhan guru honor.

“Uang Pemko Medan cukup banyak. Tidak ada alasan keuangan minim karena untuk mendirikan bangunan mega proyek saja banyak. Bagusnya pembayaran gaji insentif guru honor diprioritaskan demi peningkatan mutu pendidikan,” tegas politisi asal partai Hanura kota Medan ini.

Perwakilan Disdikbud Kota Medan, Mujiono menyampaikan akan berupaya mempercepat pendistribusian. “Tapi yang pasti pertriwulan akan kami realisasikan,” tutup Mujiono. Hadir juga mewakili Disdikbud Kota Medan, Mujiono, mewakili BKDSDM Kota Medan, Beby dan ratusan perwakilan guru honor yang tergabung di Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan yang diketuai Rahmah Nasution Spd. (adl)

The post Komisi II Akan Berkonsultasi Ke Jakarta Terkait Formasi P3K appeared first on SLN70-News.

Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPRD Medan dengan FGTT yang dihadiri BKD dan Dinas Pendidikan Kota Medan, Senin (17/4). Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 Sudari, ST bersama Janses Simbolon dan Wong Chun Sen.

Dikatakan Ketua Ketua FGTT, Rahmah Nasution, klasifikasi penerima honor yang berubah ini pada guru honor dan guru yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tapi belum mendapatkan Surat Keputusan (SK). Untuk guru honor masa kerja 2-3 tahun mendapatkan insentif Rp 250 ribu, masa kerja 4-6 tahun sebesar Rp 600 ribu, masa kerja diatas 6 tahun hingga 8 tahun mendapatkan Rp 800 ribu dan guru masa kerja diatas 9 tahun mendapatkan Rp 1 juta.

“Kalau kesepakatan ditahun lalu, guru masa kerja 8 tahun ke atas sudah mendapatkan insentif Rp 1 juta dan masa kerja 1 tahun berhak mendapatkan Rp 250 ribu. Kalau memang alasan Dinas anggaran turun, jadi kenapa harua guru yang dikorbankan,” ucapnya.

Selain itu dalam rapat, FGTT juga meminta penempatan guru yang sudah lulus P3K tapi belum dapat formasi. Diharapkan tahun ini sudah dapat direalisasikan

formasinya, sehingga guru berstatus Tanpa Penempatan (TP) tidak tergeser oleh Kepala Sekolah.
“Sudah ada yang terjadi pergeseran ini oleh Kepala Sekolah baru. Makanya perlu secepatnya penempatan formasi,” katanya.

Selain itu, lanjut Rahmah, bermohon dibuat kotak pengaduan masalah-masalah guru honor agar dapat segera diselesaikan. “Jadi surat pengaduan nanti diteruskan ke Pemko hingga pemerintah pusat,” ucapnya.

Sebelumnya dalam rapat, Kabid Dinas Pendidikan, Linda Hasibuan mengatakan, insentif untuk guru honor nilainya berkurang hanya Rp 17 miliar yang dialokasikan untuk guru PAUD, guru MDTA, guru TK, kesejahteraan operator sekolah negeri, honorer guru negeri dan guru non PNS.

“Makanya kluster penerima insentif itu kita rubah yakni minimal 2 tahun masa kerja. Kita tidak sosialisasikan ini karena waktunya mepet. Bahkan saya tidak alasan kenapa dana ini berkurang sementara atasan menyuruh cepat dibayarkan. Jadi kalau ada guru yang sudah 5 tahun kerja belum dibayarkan silahkan ke kantor dinas tapi jangan berbondong-bondong,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Sudari ST, mengatakan rapat permasalahan guru honor ini akan dilanjutkan kembali selesai Idul Fitri. Karena ada empat reoomendasi yang harus dijawab Kepala Dinas Pendidikan yakni kenapa berkurang insentif guru honor dari yang sebelumnya dapat tapi kini tidak ada. Kemudian formasi yang telah lulus P3K tapi malah digeser oleh Kepala Sekolah.

“Kita juga pertanyakan sekolah yang tidak menginput Dapodik Guru Olahraga. Serta untuk guru TP, kita minta dengan Dinas Pendidikan dan BKD kira-kira dibulan berapa gambarannya untuk ditempatkan, agar guru ini dapat lepastian,” tutur Sudari. (adl)

The post Komisi II Gelar RDP Keluhan Guru Honor Soal Insentif appeared first on SLN70-News.