Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi HPP, Erwin Siahaan SE saat menyampaikan pemandangan Fraksinya atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di ruang paripurna gedung DPRD Medan, Selasa (14/5/2024).

Menurutnya, revisi Perda sangat penting dari sisi kemanfaatan dan tujuan serta menciptakan sistem pengelolaan persampahan yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi.

“Artinya dalam revisi Perda ini terutama yang mengatur tentang kewajiban rakyat membayar iuran harus dipertimbangkan secara arif dan bijaksana,” katanya.

Bahkan, alasan revisi Perda, Erwin memberikan sejumlah argumen yakni terkait laju pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan secara nyata meningkatan produksi sampai dari berbagai sektor sesuai dengan bidang kehidupan rakyat.

Begitu juga soal sistem pengelolaan sampah yang belum mampu menangani produksi sampah dari rakyat. Sehingga sampah menjadi sumber dari berbagai persoalan kesehatan dan keberlansungan lingkungan hidup. Termasuk pengelolaan persampahan belum sepenuhnya mengadopsi kemajuan teknologi yang ada.

Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 ini perlu dilakukan, sehingga nanti Kota Medan memiliki payung hukum penanganan dan pengelolaan persampahan yang lebih baik dan akomodatif terhadap segala bentuk perkembangan teknologi dan pola hidup masyarakat. (Adl)

The post Erwin Siahaan: Perda Persampahan Patut Direvisi Secara Arif dan Bijaksana appeared first on SLN70-News.

“Fakta itu, dinilai bukti kelemahan Pemko Medan dalam mengatasi pengangguran di Kota Medan,” kata anggota Komisi III DPRD Medan Erwin Siahaan SH kepada wartawan, Selasa (23/4/2024).

Menurut Erwin Siahaan asal politisi PSI itu, kebijakan tersebut merupakan salah satu kelemahan kinerja Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis yang tidak bijak menyikapi segala hal dan merupakan tindakan buru buru.

“Kebijakan itu harus dikaji ulang. Ini bukti buruknya kinerja Kadis Perhubungan Iswar Lubis. Kita minta Walikota Medan Bobby Nasution mengevaluasi kinerja Iswar Lubis. Atau Iswar mengundurkan diri saja,” ujar Erwin geram.

Dikatakan Erwin Siahaan, sangat disayangkan, hanya karena alasan tingginya kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir manual tepi jalan umum. Lantas dikeluarkan kebijakan penghapusan kutipan parkir konvensional alias gratis.

‘Kebijakan seperti apa ini. Kita masih memberi rasa salut kepada petugas parkir ketimbang mereka jadi maling. Kita hargai jasa mereka mengatur parkir sehingga meminimalisir kemacetan lalu lintas. Lagi pula, ribuan petugas parkir kehilangan pekerjaan yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya,” terang Erwin Siahaan.

Potensi PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum kata Erwin cukup tinggi dan mencapai miliaran rupiah perhari. “Kita asumsikan saja 500.000 ribu warga yang parkir setiap hari dengan membayar Rp 2.000 = 1.000.000.000 per hari. Di kali 30 hari = Rp 30 Miliar yang dihilangkan,’ terang Erwin.

Menurut Erwin soal kebocoran PAD tentu kelemahan kinerja Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar dan patut kinerjanya dipertanyakan. “Soal inovasi untuk ke E Parking, kita sependapat, tapi infrastrukturnya harus memadai seperti alat E Parking. Dan tentu, bagi masyarakat pemilik kendaraan apa sudah bisa kita pastikan memiliki kartu untuk membayar E Parking,” ungkap Erwin. (Adl)

The post Erwin Siahaan Kritik Kinerja Kadishub Medan appeared first on SLN70-News.