MEDAN, sln70-news.com – Sebagai bentuk sinergitas dan komitmen dalam penanganan/penyelesaian kasus hukum perkara perdata dan perkara tata usaha negara antara Pemko Medan dan Kejari Belawan.

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi dan Kajari Belawan Ikeu Bachtiar SH MH melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Perjanjian Kerjasama di Balai Kota Medan, Rabu (26/8).

Selain itu, perjanjian kerjasama yang dilakukan sebagai wujud pendampingan Kejari Belawan kepada Pemko Medan terutama dalam menjaga, menyelamatkan dan mengamankan aset-aset pemerintah daerah (pemda).

Di samping itu, untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemko Medan sehubungan dan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pemko Medan.

Dengan perjanjian kerjasama tersebut, Akhyar mengucapkan terima kasih kepada Kejari Belawan. Sebab, hal tersebut sangat membantu pemda dalam menjaga, mengamankan dan menyelamatkan aset yang dimiliki Pemko Medan. Apalagi, lanjut Akhyar, banyak aset Pemko Medan yang harus diamankan agar tidak beralih kepemilikan.

“Atas nama Pemko Medan kami mengucapkan terima kasih. Penandatanganan MoU hari ini menjadi wujud sinergitas bersama. Hal ini juga sejalan dengan upaya dan concern Pemko Medan yang hingga kini terus mendata dan mengamankan seluruh aset yang dimiliki. Semoga sinergitas ini memberikan hasil yang signifikan,” kata Akhyar.

Sementara itu, Kajari Belawan Ikeu Bachtiar SH MH mengungkapkan penandatanganan kerjasama merupakan wujud tugas tanggungjawab kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Apalagi jelas Ikeu, salah satu keharusan yang ada di dalam undang-undang yaitu adanya surat kuasa khusus (SKK) yang diwujudkan dengan MoU.

“Jadi, nantinya setiap gerak dan langkah kita dilakukan dengan prinsip keperdataan sesuai SKK dan itu sangat fundamental. Dengan begitu outputnya kita harapkan dapat memberi hasil optimal termasuk dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan,” ungkap Kajari Belawan didampingi Kasi Datun Andre Wanda Ginting, Kasubsi Perdata William dan Kasintel Teuku Hendra. (adl)

The post Kejari Belawan Dukung Pemko Medan Jaga & Amankan Aset appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan sangat mendukung pengelolaan kawasan hutan mangrove yang berlokasi di Jalan Pulau Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan menjadi Ekowisata Manggrove.

Selain melestarikan hutan mangrove yang berfungsi mencegah terjadinya abrasi, kehadiran ekowisata mangrove yang dibangun mulai sejak tahun 2015 itu kini menjadi salah satu destinasi wisata alam andalan yang ada di Kota Medan.

“Dengan dukungan yang diberikan, insya Allah Ekowisata Manggrove Sicanang menjadi salah satu destinasi wisata alam yang diandalkan di Kota Medan. Untuk mewujudkan hal itu, saya mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan mendukung pengelolaan tersebut,” kata Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono ketika menghadiri kegiatan Penanaman Mangrove di Kelurahan Sicanang, Selasa (11/8).

Di acara yang turut dihadiri Kadis Lingkungan Hidup Sumut Binsar Situmorang, Program Director Yagasu Melinda Suriani Harefa serta segenap pegiat lingkungan hidup di Medan, Agus menambahkan, pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), juga untuk melestarikan lingkungan hidup sekaligus untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar.

Sebagai bentuk dukungan, jelas Agus, berbagai kegiatan telah dilakukan Pemko Medan untuk mendukung pengelolaan Ekowosata Mangrove Sicanang. Dikatakannya, Pemko Medan memandang penting upaya-upaya pelestarian sekaligus memberdayakan hutan mangrove di kawasan pinggiran Medan bagian Utara tersebut

Selain menggelar Festival Hutan Magrove, Agus mengungkapkan, Pemko Medan juga telah memperkenalkan kawasan Ekowisata Manggrove yang memiliki luas sekitar 450 hektar kepada operator biro perjalanan se-ASEAN. “Dukungan ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemko Medan dalam upaya mendukung pelestarian dan penyelamatan hutan mangrove,” ungkapnya.

Selanjutnya, Agus pun berharap, bila memungkinkan perlu juga diusulkan Ekowisata Mangrove Sicanang dapat dijadikan kawasan konservasi. Terkait itu, Agus pun mengajak Pemerintah Provinsi Sumut ukut mendukung pengusulan tersebut. Dengan demikian kawasan Ekowisata Mangrove Sicanang tidak dapat tersentuh apapun, terkecuali semata melakukan pengelolaan dan pelestarian, termasuk seluruh ekosistem yang ada di dalamnya.

“Pemko Medan melalui Dinas Pariwista Kota Medan siap bersinergi dan mendukung semua pihak yang ingin mengembangkan pariwisata di Kota Medan, termasuk Ekowisata Mangrove Sicanang. Mari kita bersama-sama mendukung pengelolaan Ekowisata Mangrove Sicanang. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, Program Director Yagasu Meilinda Suriani Harefa menyampaikan, apresiasi dan terima kasihnya atas dukungan dari Pemprovsu maupun Pemko Medan dalam pengembangan hutan mangrove menjadi ekowisata. Dikatakannya, baik Yagasu dan Pokdarwis tentunya tidak dapat bekerja dukungan dari pemerintah, termasuk masyarakat.

Sejak dimulai tahun 2015, jelas Meilinda, pengembangan kawasan hutan mangrove menjadi Ekowisata Mangrove Sicanang mulai membuahkan hasil. Dipaparkannya, jumlah pengunjung yang datang saat ini setiap minggunya mencapai 500-700 orang. “Semoga Ekowisata Mangrove Sicanang akan terus berkembang dan menjadi salah satu primadona wisata di Medan, sekaligus upaya dalam melestarikan lingkungan hidup,” harapnya.

Di kesempatan itu Meilinda juga berharap, agar Pemko Medan melalui pihak kelurahan maupun kecamatan dapat membantu penyediaan lokasi parkir yang baik sehingga masyarakat ketika berkunjung merasa tenang dan nyaman. Penerima penghargaan Kalpataru 2019 ini optimis, jika lokasi parkir baik, jumlah pengunjug yang datang akan meningkat lagi.

“Jika parkir mendukung, jumlah pengunjung yang akan datang semakin banyak lagi. Sebab, Ekowisata Mangrove Sicanang sangai indah dan satu-satunya ekowisata mangrove terindah yang ada di Provinsi Sumut, baik infrastruktur yang dimilikinya maupun kebersihannya. Semoga kawasan ini dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar,” harapnya.

Usai seremonial dan sejumlah sambutan, acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, Hari Konservasi Alam Nasional, Hari Hutan Nasional, serta memeriahkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan penanaman hutan mangrove. Baik Agus Suriono maupun yang lainnya turun ke dalam rawa-rawa untuk menanam pohon mangrove. (adl)

The post Pemko Medan Dukung Pengelolaan & Pengembangan Ekowisata Mangrove Sicanang appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Arjuna Sembiring menghadiri Rapat Evaluasi Penerapan Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman No 41 Kecamatan Medan Polonia, Selasa (4/8).

Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, juga dihadiri Wali Kota Binjai Muhammad Idaham dan Wakil Bupati Deli Serdang Yusuf Siregar, perwakilan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Kota Medan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.

Dalam arahannya Gubsu, menyatakan status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Provinsi Sumut berakhir pada 29 Mei lalu dan saat ini telah memasuki masa transisi new normal (normal baru). Dengan masuknya masa transisi new normal ini, masyarakat dapat menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam pedoman adaptasi kebiasaan baru di masa Covid-19 ini.

“Semuanya tertuang didalam buku ini dan menjadi pedoman untuk 33 kab/kota se Sumut, masing-masing berbeda ketentuannya. Ada daerah yang masuk zona merah, zona hijau, zona orange dan zona kuning, pedoman ini sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi terhadap 33 kab/kota se Sumatera Utara. Penegakan protokol kesehatan dengan ketat, pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya (harus ada Peraturan Daerah (Perda), sanksi pidana, denda/kurungan),” kata Gubsu.

Maka dari itu, Gubsu menegaskan akan melakukan pendisiplinan kepada masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan seperti masyarakat harus memakai masker saat beraktivitas diluar rumah, menjaga jarak antara satu sama lain serta mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer.

“Kita harus melakukan pendisiplinan kepada masyarakat, bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi mendisiplinkan masyarakat untuk menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Untuk itu kita fasilitasi di tempat keramaian yaitu tempat cuci tangan, jadi kita lakukan pendisiplinan dan semua harus disiplin,” jelasnya.

Usai menghadiri rapat tersebut, Arjuna mengatakan Pemko Medan siap bersama Pemprovsu untuk melakukan pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat seperti penggunaan masker saat beraktivitas diluar rumah menerapkan jaga jarak serta memperhatikan kebersihan diri misalnya mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer.

“Masih minimnya kesadaran masyarakat Kota Medan akan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Maka dari itu, Pemko Medan siap untuk terus melakukan pendisiplinan protokol kesehatan agar penyebaran wabah Covid-19 dapat diminimalisir,” ungkap Arjuna.(adl)

The post Pemko Medan Dukung Pemprovsu Disiplinkan Masyarakat Atasi Covid 19 appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pemko Medan akan menata dan menyusun seluruh arsip terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Harapannya, seluruh arsip tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus referensi sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kembali pandemi Covid-19 di masa mendatang.

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Asisten Administrasi Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat usai mengikuti Web Seminar (Webinar) Sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan-RB) No.62/2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Command Center Balai Kota Medan, Kamis (16/7).

“Sesuai instruksi yang disampaikan, kita akan melakukan penataan dan penyusunan semua arsip terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemko Medan. Sebab, nantinya kejadian yang saat ini dialami akan menjadi cacatan sejarah di masa mendatang. Dengan begitu, generasi ke depan dapat memiliki referensi untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa,” kata Asmum.

Didampingi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan Maya Fitriani, Asmum mengungkapkan bahwa arsip penanganan Covid-19 yang disusun mencakup berbagai hal di antaranya seperti proses perencanaan penanganan dan penganggaran. “Selain itu juga langkah, tindakan termasuk kebijakan konkrit yang dilakukan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia juga partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder terkait lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB RI Tjahjo Kumolo yang juga sekaligus membuka webinar tersebut mengaku bahwa SE Menpan-RB No.62/2020 bertujuan mendorong agar seluruh pemerintah daerah menyusun arsip penanganan Covid-19 sebagai upaya mendukung dan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain menjadi bahan referensi di masa mendatang, arsip juga menjadi bukti autentik pelaksanaan kegiatan pemerintah. Oleh sebab itu, kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat menyusun arsip terkait penanganan Covid-19 dengan tepat, jelas dan akurat,” pesan Menpan-RB mengingatkan.

 Sementara itu, Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M Taufik mengaku SE Menpan-RB No.62/2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejalan dengan program ANRI mendorong pemerintah daerah agar tertib dan sadar arsip.

  “Nantinya seluruh arsip yang disusun dapat disimpan dan terjaga dengan rapi dan baik. Apalagi jika sudah diinput dalam sistem digital sehingga memudahkan bagi siapa saja untuk melihat dan mengetahui langkah, upaya dan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani Covid-19 di masa mendatang jika diperlukan,” ungkap M Taufik. (adl)

The post Pemko Medan Dukung Menpan-RB Tata & Susun Arsip Penanganan Covid-19 appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Apresiasi dan dukungan penuh disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kota Medan Sulaiman Harahap diwakili Kabid Politik Dalam Negeri Lilik atas digelarnya Rapat Koordinasi Persiapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan di Hotel Emeral Garden, Senin (13/7) sore.

Hadir bersama Kabag Tata Pemerintahan Setdako Medan Ridho Nasution, Lilik menegaskan, Pemko Medan mendukung  pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh PPDP, sehingga pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020 dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Meski demikian dalam melaksanakan tugasnya, Lilik mengingatkan agar PPDP senantiasa disiplin menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Semoga pelaksanaan coklit berjalan dengan lancar. Untuk itu Pemko Medan melalui OPD terkait siap mendukungnya. Kita harapkan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020 lebih baik dibandingkan pelaksanaan yang sebelum-sebelumnya,” kata Lilik dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua KPU Kota Medan Agussyah Ramadani Damanik tersebut.

Dihadiri Komisioner KPU Nama Miranti, perwakilan Bawaslu dan unsur Forkopimda Kota Medan, Lilik selanjutnya mengungkapkan, proses coklit ini sangat penting untuk menghasilkan data pemilih yang valid. “Kerja coklit yang akan dimulai 15 Juli mendatang  merupakan pengalaman baru, karena dilakukan di masa pandemi Covid-19,” jelasnya.

Semenetara itu Kabag Tapem Setdakota Medan Ridho Nasution menambahkan,  PPDP dalam menjalankan tugasnya diminta harus patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Di samping itu, seluruh PPDP yang sebagian besar merupakan kepala lingkungan ini dapat bekerja secara profesional sehingga harus dibekali pengetahuan dan pemahaman peraturan.

“Dengan pembekalan pengetahuan dan pemahaman peraturan, PPDP dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berani, sehingga proses pemuktahiran data pemilih ini menghasilkan produk yang benar-benar valid.  Dengan demikian pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020 lebih baik dan berkualitas,” ungkap Ridho.

Sedangkan Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik, sangat mengharapkan dukungan Pemko Medan dan unsur Forkopimda untuk menyukseskan proses coklit ini. Dikatakannya,  bentuk dukungan dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemuktahiran data pemilih tersebut.

PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih, kata Agus, mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. “Jadi PPDP harus tepat dalam pencocokan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujar Agus.

Di kesempatan itu, Agus juga menjelaskan, PPDP yang telah direkrut KPU Medan akan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan menyesuaikan setiap tahapan yang dilakukan. “Hal ini kita lalukan untuk melindungi semua lapisan masyarakat,” tegasnya. (adl)

The post Dukung Pelaksanaan Coklit, PPDP Diminta Terapkan Protokol Kesehatan appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Pemko Medan siap mendukung berbagai upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam pemberantasan narkotika di Kota Medan.

Diharapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Medan dapat terbentuk guna mendukung upaya P4GN yang lebih masif di Kota Medan. Sehingga dapat mengintervensi kawasan rawan narkoba menjadi kawasan yang bersih dari peredaran gelap narkoba.

Adapun upaya Pemko Medan bersama stakeholder melaksanakan P4GN seperti tes urin dan sosialisasi, pembentukan regulasi untuk mengatasi permasalahan narkotika di Kota Medan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kota Medan, Sulaiman Harahap ketika memaparkan Kebijakan dan Sinergi Pemko Medan dalam Program Pemberdayaan Alternatif di Kawasan Narkoba Kota Medan pada kegiatan Rapat Kerja (Raker) Dalam Rangka Sinergi Stakeholder pada Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba di Provinsi Sumut melalui Video Conference (Vidcon) di Command Centre Kantor Wali Kota Medan, Rabu (8/7).

Dikatakan Sulaiman, implementasi kebijakan P4GN Pemko Medan yaitu pembentukan tim padu P4GN Kota Medan berdasarkan Permendagri No 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dari pada implementasi tersebut, Wali Kota Medan berdasarkan Surat Edaran No 264/160/22 Juni 2020 mengeluarkan surat kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di Kota Medan tentang implementasi impres No 2 Tahun 2020.

“Pemko Medan telah melakukan pemasangan imbauan anti narkoba pada media di lampu merah se Kota Medan, pembinaan siswa berwawasan anti narkoba di lingkungan SD dan SMP melalui kegiatan upacara bendera, pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan relawan anti narkoba di kelurahan, pelaksanaan tes urin di OPD, kecamatan dan kelurahan Pemko Medan,” ungkap Sulaiman.

Selanjutnya Sulaiman juga menerangkan, Pemko Medan telah melakukan Pencanangan 22 kelurahan/desa bersih narkoba “bersinar” di Sumut melalui pencanangan kelurahan bersinar di kawasan rawan narkoba yang dipusatkan di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal yang dihadiri langsung Kepala BNN RI.

“Pemko Medan telah memberikan pelatihan life skill pembuatan batik di Kelurahan Lalang dan Kecamatan Medan Sunggal. Selain itu, Pemko Medan juga telah mengubah salah satu tempat yang sangat mengkhawatirkan dan rawan narkoba menjadi tempat yang menarik yakni Kampung Kubur. Kampung kubur akan diubah namanya menjadi Kampung Sejahtera sehingga mengurangi pandangan dan anggapan buruknya tempat tersebut menjadi tempat yang jauh lebih bagus,” jelasnya.

Sebelumnya, Raker yang dibuka Kepala Badan Narkotika Nasional Plt Deputi Pemberdayaan Masyarakat Drs Anjan Pramuka Putra SH MHum mengatakan, ancaman penyalah gunaan dan peredaran narkoba saat ini kian nyata adanya. Narkoba telah menjadi musuh bersama, dimana hasil survey BNN dalam lembaga ilmu pengetahuan Indonesia komuniti menyatakan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba Tahun 2019 sebesar 1,80% atau sekitar 3.419.188 orang sebagai penyalahguna narkoba di Indonesia.

Oleh karena itu, jelas Anjan, perlunya memanfaatkan semaksimal mungkin terhadap kondisi ini, dimana salah satunya dengan mempersiapkan dan memastikan masyarakat bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini menjadi tugas dan perhatian bersama dan semoga terwujud sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Melalui program kewirausahaan yang akan dilaksanakan dikawasan rentan dan rawan narkoba ini, Anjan berharap dapat menjadi salah satu upaya kawasan untuk memulihkan kawasan tersebut menjadi lebih aman dan produktif.

“Kita juga berkeinginan memberikan masyarakat pilihan mata pencaharian demi menyongsong hidup yang lebih baik. Dalam program kewirausahaan ini masyarakat akan menerima pelatihan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di wilayah setempat, kemudian menghasilkan produk yang memiliki nilai jual,” jelas Anjan.(adl)

The post Dukung P4GN Berantas Narkoba, Pemko Medan Harap BNN Kota Medan Dibentuk appeared first on SLN70-News.

BELAWAN, sln70-news.com – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I (Persero) secara rutin dan berkesinambungan terus menyalurkan dana program kemitraan dan pembinaan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Selama masa Pandemi Covid-19 ini, Pelindo 1 juga bekerjasama dengan mitra binaan di seluruh cabang wilayah Pelindo 1 untuk menyediakan kebutuhan program bantuan sosial yang dilakukan oleh Pelindo 1, diantaranya menyediakan masker, handsanitizer, Alat Pelindung Diri (APD) dan sembako serta kebutuhan lainnya yang selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan terdampak covid-19.

Dalam mendukung keberlangsungan usaha UMKM di masa pandemi covid-19 ini kata Vice President Public Relation Pelindo 1, Fiona Saari Utmi kepada medanbisnisdaily.com, Sabtu (27/6/2020) sore, salah satu yang dilakukan Pelindo 1 adalah melibatkan UMKM binaan dalam penyediaan bantuan sosial yang diselenggarakan Pelindo 1.

“Selain itu, penyaluran dana tetap digulirkan dan Pelindo 1 juga secara aktif membantu memperkuat kompetensi pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan online kewirausahaan, branding secara online dan juga bagaimana bisa memasarkan produknya baik offline maupun online dengan maksimal terutama di masa pandemi covid-19 ini,” kata Fiona.

Sebagai BUMN katanya lagi, Pelindo 1 senantiasa terus menjalankan program yang mendukung kemandirian ekonomi salah satunya program kemitraan ini.

Program Kemitraan dan pembinaan UMKM ini telah dimulai sejak tahun 1991 dan hingga saat ini, Pelindo 1 memiliki 1.323 mitra binaan yang tersebar di seluruh wilayah kerja Pelindo 1 di empat provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau.

“Program tersebut berupa pemberian bantuan pinjaman permodalan kepada setiap UMKM yang dinilai layak, dan program pembinaan berupa pelatihan kepada UMKM, mengoptimalkan kompetensi bidang usaha yang mereka tekuni. Program ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pelindo 1 untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di tengah-tengah masyarakat,” tambah Fiona.

Menurut juru bicara Pelindo 1 itu,total anggaran yang telah disalurkan kepada UMKM selama tahun 2019 sebesar Rp. 17,1 Miliar. Sementara untuk tahun 2020 hingga bulan Mei, anggaran program kemitraan yang telah disalurkan sebesar Rp. 2,4 Miliar. Para mitra binaan ini berasal dari berbagai sektor seperti sektor perdagangan, jasa, industri, pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Syarat yang ditetapkan bagi para pelaku UMKM yang ingin ikut serta dalam program kemitraan Pelindo 1 cukup mudah, yaitu UMKM tersebut memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan, surat kuasa agunan/jaminan, Surat Izin Usaha atau keterangan lurah, fotokopi KTP dan KK, foto tempat usaha, dan denah lokasi usaha. Selanjutnya tim dari Pelindo 1 akan melakukan evaluasi terhadap pengajuan proposal dan melakukan survey ke lokasi usaha calon mitra.

Nilai pinjaman permodalan yang bisa didapatkan oleh calon mitra binaan maksimal Rp 200 juta, dengan jangka waktu pinjaman paling lama 3 tahun. “Para mitra binaan ini di berikan masa tenggang selama 3 bulan pertama sejak pinjaman diberikan, kemudian bulan ke-4 baru mulai membayar cicilan,” kata Vice President Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pelindo 1, Fatimah Zuhra.

sumber: medanbisnisdaily.com

The post Pelindo 1 Dukung UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 appeared first on SLN70-News.