“Kita minta Walikota Medan, Bobby Afif Nasution agar mengevaluasi Kadis dan sejumlah Kabid di Dinas PKPCKTR Kota Medan,” ujar Renville kepada wartawan usai menggelar RDP di komisi IV, Senin (24/6/2024).

Ditegaskan Renville, usulan Komisi IV untuk minta dievaluasi pejabat di Dinas PKPCKTR yang sudah menjadi rekomendasi sangat beralasan. Pasalnya, setiap Komisi IV mengundang pejabat yang menangani penataan Kota dan merupakan konterpat Komisi IV jarang hadir.

Terlebih RDP yang digelar di ruang komisi IV terkait penyimpangan sejumlah bangunan di Kota Medan, Senin (24/6/2024) sore. Pejabat Dinas PKPCKTR tidak hadir. “Sepatutnya, kalau Kadis berhalangan tentu ada yang mewakili atau pemberitahuan,” cetus Renville kesal.

Bukan itu saja tambah Renville, beberapa kali ada RDP di Komisi IV dan mengundangbpejabat di Dinas PKPCKTR tidak pernah hadir. “Bahkan, saat rapat evaluasi triwulan I realisasi anggaran dan kinerja OPD tidak juga hadir. Maka kami (Red-Komisi IV) sepakat agar pejabat disana dievaluasi,” sebut Renville Napitupulu asal politisi PSI yang duduk kembali di DPRD Medan periode 2024-2029.

Ketika hal diatas dikonfirmasi kepada Kadis PKPCKTR Kota Medan Alexander Sinulingga, terkait ketidakhadirannya dalam undangan RDP di Komisi IV belum berhasil dikonfirmasi. (Adl)

The post Komisi IV Minta Walikota Evaluasi Kinerja Pejabat di Dinas PKPCKTR Kota Medan appeared first on SLN70-News.

Demikian diutarakan Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti SE MM yang sekaligus memberikan dukungan atas tanggapan Walikota Medan, Bobby Afif Nasution pada paripurna Ranperda Kota Medan tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Selasa (11/07/2023).

Menurut Edwin Sugesti, pembangunan kota Medan selama ini terkesan sembrawut dan tidak beraturan. “Hampir semua lahan kosong di kota Medan ini dibangun gedung dan Rumah toko (Ruko), namun sayangnya banyak yang tidak memperhatikan rencana detail tata ruang dan tata wilayah dan peraturan zonasi. Jangan kemudian atas dasar pertimbangan ekonomi, bisnis dan investasi dengan mudahnya orang baik pribadi dan badan hukum mendirikan bangunan ditempat yang bukan peruntukannya,”kata politisi asal Dapil 3 kota Medan ini.

Edwin pun mencontohkan bangunan perumahan Singkarak Palace, di Jalan Danau Singkarak Gang Bintara Lingkungan 1, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat kota Medan. Di mana sambung Edwin Sugesti lagi, bangunan perumahan yang berjumlah 22 unit sudah ada memiliki PBG namun selanjutnya diketahui alamat PBG berbeda dengan alamat lokasi bangunan perumahan berada.

“Apalagi adanya didapat informasi warga keberatan dan keberadaan bangunan yang berdampingan dengan pemukiman warga belum pernah mendapatkan persetujuan dari warga. Warga juga mempertanyakan keberadaan bangunan di Gang Bintara. Sementara diketahui akses ke Gang Bintara tidak ada. Dan pada gambar rencana induk, posisi bangunan perumahan berada di bentangan Gang Bintara tembus ke Gang Mesjid dan selanjutnya ke Jalan Danau Singkarak,”ujarnya.

Untuk itu, Edwin Sugesti yang duduk di Komisi 4 DPRD Medan ini menilai saat permohonan PBG pihak dinas PKPCKTR Kota Medan kurang teliti dan sembarang saja mengeluarkan PBG, ini yang menjadi pertanyaan sehingga dia pun sangat mendukung Ranperda Kota Medan Tentang Persetujuan Bangunan Gedung dapat menjadi acuan yang benar benar tidak bertentangan dengan status fungsi atau peruntukan sebuah kawasan.(adl)

The post Dinas PKPCKTR Diminta Teliti Keluarkan PBG Kepada Pemohon appeared first on SLN70-News.