Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang Banmus gedung DPRD Medan, Senin (8/5/2023) menyepakati penyaluran insentif guru honor jangan diabaikan. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan yang Sudari ST didampingi Janses Simbolon, Wong Cun Sen, Modesta Marpaung dan Johannes Haratua Hutagalung.

Hadir juga mewakili Disdikbud Kota Medan Mujiono, mewakili BKDSDM Kota Medan Beby dan ratusan perwakilan guru honor yang tergabung di Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan yang diketuai Rahmah Nasution Spd.

“Pemko Medan jangan abaikan kebutuhan guru honor. Uang Pemko Medan cukup banyak. Tidak ada alasan keuangan minim karena untuk mendirikan bangunan mega proyek saja banyak. Bagusnya pembayaran gaji insentif guru honor diprioritaskan demi peningkatan mutu pendidikan,” tegas salah anggota DPRD Medan Janses Simbolon.

Ditambahkan Janses Simbolon asal politisi Hanura Kota Medan itu, untuk ke depannya pembayaran honor insentif dapat setiap bulannya. “Kasihan guru guru gaji yang minim malah sering terlambat. Kebutuhan mereka banyak,” sebut Janses.

Sebelumnya salah satu guru honor Meliana menyebutkan jika pendistribuasian insentif guru honor per triwulan. Meliana berharap ke depannya setiap bulan. “Tolong lah nasib kami, gaji tak seberapa tetapi terlambat. Tambahan lainnya hanya dari uang BOS. Kebutuhan kami juga banyak,” keluh Meliana.

Menanggapi hal itu perwakilan Disdikbud Kota Medan Mujiono menyampaikan akan berupaya mempercepat pendistribusian. “Tapi yang pasti pertriwulan akan kami realisasikan,” tutup Mujiono.(adl)

The post Komisi II DPRD Medan Komit Perjuangkan Nasib Guru Honor appeared first on SLN70-News.

Pelaksanaan Assessment yang berlangsung selama satu hari dan di ikuti sebanyak 169 peserta ini ditinjau oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Renward Parapat didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan Kiky Zulfikar. Dari hasil pantauan terlihat pelaksanaan assessment ini berjalan tertib dan lancar.

Usai melakukan peninjauan, Renward Parapat mengatakan pelaksanaan assessment untuk calon Kepala Sekolah ini merupakan yang pertama sekali diadakan. Diharapkan dengan adanya sistem penjaringan Kepala Sekolah ini kedepanya akan dihasilkan Kepala Sekolah yang berkompeten dan memiliki kualitas yang lebih unggul.

“Jadi kita melaksanakan assessment ini betul-betul untuk menjaring calon Kepala Sekolah yang memiliki kompetensi.”kata Renward Parapat.

Dikatakan Renward Parapat lagi, berdasarkan System Management Kepegawaian yang berlaku saat ini, assessment merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan secara rutin, hal ini juga sesuai dengan visi misi Wali Kota Medan Bobby Nasution yang ingin meningkatkan mutu pendidikan di kota Medan.

“Sehingga kalaupun ada penjaringan seperti ini mereka harus siap, bagi peserta yang memang memiliki kompeten pasti akan diangkat menjadi Kepala Sekolah, inilah kebijakan yang diambil oleh Bapak Wali Kota dalam mengangkat calon Kepala Sekolah agar nantinya mutu pendidikan di Kota Medan semakin baik.”ujar Renward Parapat.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Laksamana Putra Siregar diwakili Sekretaris Dinas Kiky Zulfikar menerangkan assessment bagi para calon Kepala Sekolah ini bertujuan untuk mendapatkan Kepala Sekolah yang terbaik dan berdedikasi tinggi serta kreatif dalam membangun pribadi anak-anak didik.

“Ujian ini baru pertama kali kita adakan, jadi untuk menjadi Kepala Sekolah itu harus ada asssessment yang harus dilewati sehingga nantinya dapat mengisih kekosongan jataban Kepala Sekolah baik di tingkat SD maupun SMP.”Jelas Kiky Zulfikar.

Tidak hanya bagi calon Kepala Sekolah saja, Kiky Zulfikar juga menyebutkan Kepala Sekolah yang definitif juga akan mengikuti ujian lagi, karena berdasarkan sistem kepegawaian harus ada uji kompetensi.

“Dengan adanya uji kempetensi tersebut kita dapat mengetahui sejauh mana kompetensi dan ilmu yang dimiliki Kepala Sekolah kita agar bisa diterapkan di Sekolah.”pungkas Kiky Zulfikar yang hadir didampingi oleh Kabid SMP Bambang Sudewo.

Sementara salah seorang peserta yang mengikuti assessment calon Kepala Sekolah Erwin Syahputra mengaku telah mempersiapkan diri untuk mengikuti assessment ini.

“Saya sudah cukup lama mempersiapkan diri untuk mengikuti assessment ini salah satunya dengan mempersiapkan berkas yang dibutuhkan dan kemampuan diri.”ujarnya.

Dirinya pun berharap melalui assessment ini nantinya penetapan Kepala Sekolah benar-benar sesuai kemampuan.

“Mudah-mudahan penetapan Kepala Sekolah ini nantinya sesuai kemampuan seperti yang kita harapkan.”harap Erwin Syahputra yang sehari-hari mengajar di salah satu Sekolah SD Negeri di Kec. Medan Deli.(adl)

The post Dinas Pendidikan Kota Medan Gelar Assessment, Wujudkan Kepala Sekolah Berkompeten appeared first on SLN70-News.

Hal ini dikarenakan Walikota Medan, Bobby Nasution sebagai Walikota Anti Pungli (Wangli) banyak menemukan perbuatan tidak terpuji, termasuk di bidang Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar mengatakan, pemberantasan pungli merupakan salah satu program yang tengah digalakkan. Dengan hadirnya Call Center 0853 7109 3888 ini, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan melaporkan langsung segala bentuk aduan termasuk tindakan pungli di bidang Pendidikan.

Menurut Laksamana Putra Siregar sejak dibuka layanan Call Center 0853 7109 3888, ratusan pesan masuk dalam layanan tersebut. Berbagai macam aduan disampaikan masyarakat, bahkan ada diantaranya masyarakat yang melaporkan untuk tingkat SMA. Meskipun SMA bukan ranah Disdik Medan, namun tetap dilayani dan diakomodir dengan menginformasikan ke Disdik Provinsi Sumut.

“Ratusan pesan dan berbagai macam aduan masyarakat masuk dalam layanan Call Center setiap harinya. Bahkan ada laporan masuk untuk tingkat SMA. Meskipun bukan ranah kita, tetap diterima dan kita sampaikan ke Disdik Provinsi Sumut. Semua
laporan pengaduan yang masuk ini kita seleksi dan segera ditindaklanjuti,” Jelas Kadis Pendidikan Kota Medan sembari mengungkapkan Call Center ini juga untuk mengontrol kualitas pelayanan pendidikan.

Ditambahkan Laksamana Putra Siregar, dari ratusan pengaduan masyarakat yang masuk, laporan Pungli dominan lebih banyak yang disampaikan, mulai dari pemindahan guru dan kebijakan Kepala Sekolah, sampai dengan pemindahan siswa yang diminta sejumlah uang dan bantuan PIP untuk siswa. Laporan ini segera kita tindaklanjuti dan ternyata benar adanya praktik pungli.

“Kemarin kita mendapatkan laporan dari orang tua siswa yang diminta uang pemindahan sekolah anaknya oleh Oknum di SMPN 39. Laporan itu langsung kita tindaklanjuti dan terbukti memang adanya praktik pungli,” Jelas Putra Siregar didampingi Sekretaris Kiki Zulfikar.

Laksamana Putra menjelaskan kronologi praktik pungli di SMPN39 berawal ketika ada seorang siswa yang akan pindah ke sekolah tersebut. Namun oleh oknum orang tua siswa tersebut diminta uang sebesar Rp 1.500.000 ribu, kemudian ditawar oleh orang tua siswa dan akhirnya diberikan uang sejumlah Rp 1.000.000. Oknum honorer yang bekerja sebagai tata usaha ini berdalih uang tersebut untuk administrasi pindah sekolah.

“Selain Oknum tata usaha sekolah, diketahui Oknum Wakil Kepala Sekolah juga terlibat dalam praktek pungli tersebut. Karena uang dari orang tua siswa yang memindahkan anaknya diterima juga oleh Wakil Kepala Sekolah. Bahkan saat kita disana diketahui juga Kepala Sekolah sudah tiga Minggu tidak masuk ke sekolah. Selain itu fasilitas sekolah juga banyak yang tidak terawat,” Ujar Laksamana Putra Siregar.

Kemudian Kadisdik menjelaskan atas temuan Pungli yang ada di SMPN39, pihaknya sudah meminta oknum tata usaha dan Wakil Kepala serta yang terlibat untuk segera mengembalikan uang senilai Rp 1.000.000 kepada orang tua siswa. Selain itu Wakil kepala sekolah tersebut juga sudah dilaporkan ke Inspektorat guna pemeriksaan lebih lanjut berkaitan dengan pungli yang ada di SMPN 39 Medan.

“Kita sudah minta kembalikan uang tersebut kepada orang tua siswa. Selain itu kita juga sudah melaporkan kepada Inspektorat terkait oknum wakil kepala sekolah SMPN 39 yang terlibat dalam praktek pungli untuk diperiksa. Sementara staf honorer bagian tata usaha sekolah yang terlibat, kita Evaluasi,” Sebut Kadisdik.

Selanjutnya Kadisdik meminta kepada masyarakat agar tidak ragu untuk memanfaatkan kanal-kanal pengaduan yang telah dibuka ini. Selain melalui nomor Call Center 0853 7109 3888 , masyarakat yang mengalami atau pun menemukan dugaan praktik pungli juga dapat menyampaikan pesan secara langsung melalui akun media sosial Dinas Pendidikan Medan.
(adl)

The post Ada Praktik Pungli di Sekolah, Laporkan ke Call Center 0853 7109 3888 appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Sekitar 20 massa mengatasnamakan Sapma IPK Kota Medan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Medan, Kamis (21/1).

Dalam aksi damai itu, mereka menuntut carut marutnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan. “Dalam aksi damai ini kita kritik keras Dinas Pendidikan Kota Medan,” ujar salah seorang pengurus Sapma IPK Kota Medan, Fachrul Rozi kepada wartawan.

Menurutnya, carut marut yang mereka maksud adalah soal penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Setoran sertifikasi guru dan pungli dana Paud, dan fungsi di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Medan,” sambungnya.

Dikatakannya, bukan rahasia lagi di Dinas Pendidikan Kota Medan melakukan praktek kotor. Bahkan, hal tersebut sudah berlangsung tanpa ada tindakan tegas.

Hal ini membuat membuat Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Medan merasa geram dan meminta Walikota segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dan juga Sekretarisnya

“Kita meminta walikota untuk mencopot kadis dan sekretarisnya karena dugaan praktek kotor tersebut,” tegasnya.

Tidak hanya itu, dugaan pungli tersebut juga imbas dari lemahnya Kadis Dinas Pendidikan Kota Medan dan Sekretaris Dinas menghadapi bawahannya. “Dunia pendidikan Kota Medan bisa hancur disebabkan Kadis yang tutup mata pada praktek kotor di instansinya dan tak memiliki power dan leadership memimpin instansi,” beber Fachrul.

Ironisnya, Kadis Pendidikan Kota Medan dan Sekretarisnya tak berdaya dan tidak memiliki power untuk menertibkan praktek kotor di lingkungan dinas yang dipimpinnya.

Sebagai organisasi yang mewadahi pelajar dan mahasiswa, Sapma IPK Kota Medan merasa terpanggil untuk mengkritisi.

“Sapma sebagai wadah bagi pelajar dan mahasiswa terpanggil untuk mengkritisi kondisi ini. Kita meminta kepada Walikota Medan untuk mencopot kadis dan memutasi pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan “dalang” carut marutnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan,” ucapnya mengakhiri.

Aksi damai dengan mematuhi protokol kesehatan itu tak hanya di Dinas Pendidikan Kota Medan saja, akan tetapi berlanjut ke kantor Walikota Medan dan Kejari Medan.

Usai melakukan aksi unjukrasa massa membubarkan diri yang berlangsung dengan aman dan tertib. (adl)

The post Lagi, Sapma IPK Minta Walikota Copot Kadis & Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan appeared first on SLN70-News.