JAKARTA, sln70-news.com – Kementerian Keuangan AS mengumumkan sanksi terbaru membidik 18 bank besar Iran. Embargo tersebut berpotensi memutus akses kepada sistem transaksi internasional bagi 80 juta warga Iran. Washington menepis kritik Uni Eropa bahwa isolasi keuangan terhadap Iran akan memicu penderitaan yang tidak perlu.

“Sanksi kami diarahkan kepada rejim dan pejabat yang korup dan menyalahgunakan kemakmuran rakyat Iran untuk membiayai gerakan radikal dan revolusioner, yang menciptakan penderitaan di seluruh Timur Tengah,” kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.

Menurutnya kebijakan Iran memperkuat anggaran militer, ketika negara sedang membutuhkan fasilitas kesehatan.

“Tekanan ekonomi maksimal dari kami akan terus berlanjut sampai Iran bersedia melakukan negosiasi menyeluruh untuk menanggulangi perilaku jahat rejim di Teheran,” imbuhnya.

Kemenkeu AS tidak merinci kejahatan yang dilakukan 18 institusi perbankan Iran tersebut, dan sebaliknya secara umum menyebut sektor keuangan Iran digunakan untuk membiayai program persenjataan pemerintah dan kebijakan regional.

Atas sanksi tersebut, Menlu Iran Mohammad Javad Zarif, menuduh AS berusaha “menghancurkan akses terakhir untuk membayar impor makanan dan obat-obatan,” di tengah pandemi.

“Rakyat Iran akan selamat dari kekejaman terbaru ini. Tapi berkonspirasi untuk membuat populasi Iran kelaparan adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan,” tulisnya via Twitter. “Dalang dan mereka yang bertanggungjawab membekukan uang kami akan menghadapi pengadilan.”

Pemerintah AS bersikeras sanksinya membebaskan transaksi keuangan untuk alasan kemanusiaan, seperti pembelian bahan pangan atau obat-obatan. Namun Uni Eropa meyakini sanksi tersebut akan tetap memicu dampak dramatis.

Barbara Slavin dari lembaga pemikir luar negeri AS, Atlantic Council, menggambarkan sanksi AS terhadap perbankan Iran sebagai “sadisme berjubah politik luar negeri,” dan hanya akan memaksa Teheran semakin mendekat ke Cina.

Menlu Iran melawat ke Beijing

“Pemerintahan Donald Trump menggunakan pekan-pekan terakhir di masa jabatan mereka untuk menggandakan strategi gagal menggunakan ‘tekanan maksimal’ yang hanya semakin memiskinkan rakyat Iran, memprovokasi konflik regional dan mengancam sanksi jangka panjang berbasis mata uang Dollar,” kata dia.

Sanksi AS dijatuhkan setelah pemerintahan Trump gagal meyakinkan Dewan Keamanan untuk menghidupkan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

Kemenkeu di Washington mengatakan sanksi baru akan berlaku dalam waktu 45 hari, untuk memberikan waktu bagi pelaku bisnis untuk menyudahi transaksi dengan Iran. Rentang waktu itu juga memberikan kesempatan bagi Partai Demokrat AS untuk mengubah kebijakan Trump menyusul Pemilu Kepresidenan, November mendatang.

Trump sebelumnya sudah lebih dulu mengembargo ekspor minyak mentah dari Iran dan mengundurkan diri dari Perjanjian Nuklir yang memaksa Teheran menempatkan program nuklirnya di bawah pengawasan internasional.

Sebagai reaksi, Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menjadwalkan kunjungan ke Cina pada Jumat (9/10), untuk membahas sanksi AS. Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan Javad Zarif datang atas undangan Menlu Wang Yi.

Selama ini Cina menjadi satu dari sedikit pintu bagi Teheran mengakses sistem pembayaran internasional. Pada 2010 silam, pemerintah di Beijing menunjuk Bank of Kunlun sebagai satu-satunya institut keuangan yang berwenang melakukan transaksi dengan Republik Islam tersebut.

Layanan itu sempat dihentikan pada 2018, diyakini atas tekanan Amerika Serikat. Namun pada pertengahan April 2019, Bank of Kunlun kembali melayani transaksi Iran, meski secara sporadis, bergantung pada sanksi ekonomi.

rzn/yp (ap, rtr, atlantic)

sumber: news.detik.com

The post Diembargo AS, Iran Minta Bantuan China Untuk Transaksi Internasional appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Australia mengecam keras klaim China di Laut China Selatan. Bahkan negara ini menyebut China tak memiliki dasar hukum untuk aneksasi teritorial dan maritim di wilayah tersebut.

“Australia menolak klaim China atas ‘hak bersejarah’ atau ‘hak dan kepentingan maritim’ sebagaimana ditetapkan dalam ‘praktik sejarah panjang’ di Laut Cina Selatan,” tulis The Guardian mengutip deklarasi Australia di PBB, diberitakan Sabtu (25/7/2020).

Australia pun menyampaikan keseluruhan keberatan sejumlah negara ASEAN. Yakni Filipina, Vietnam dan Malaysia.

“Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan 2016 pun menyebutkan klaim-klaim ini tidak sejalan dengan UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan … tidak valid,” tulis negara itu dalam catatanya.

“Australia menolak segara klaim atas perairan internal, laut teritorial, zona ekonomi eksulif (ZEE) dan landas kontinen (China).”

Sebelumnya, China mengklaim 80% wilayah Laut China Selatan. Ini diyakini negara itu berdasar konsep “Sembilan Garis Imajiner (Nine Dash Line)” dalam peta yang diterbitkan Pemerintah Kuomintang pada 1947.

Klaim China ini pun “memakan korban”. Vietnam terpaksa membatalkan kontrak pengeboran migas dan harus membayar kompensasi US$ 1 miliar kepada dua perusahaan minyak internasional.

Perusahaan minyak Malaysia Petronas juga dikabarkan dibuntuti kapal China awal 2020 lalu. Filipina juga melaporkan menenggelaman kapal nelayannya di area yang di klaim China.

Sementara itu, dua menteri Australia juga dikabarkan akan bertolak ke AS. Sebagaimana diketahui posisi AS senada dengan Australia di Laut China Selatan yakni menentang China.

AS, Australia, Jepang, India dan Filipina juga dikabarkan melakukan latihan bersama guna menolak aksi klaim China. Pekan ini India dan AS bersiaga di Laut Andaman, dekat Selat Malaka.

sumber: cnbcindonesia.com

The post Makin Panas! Australia ‘Tantang’ China di Laut China Selatan appeared first on SLN70-News.

CHINA, sln70news.com – Hasil uji coba klinis klinis tahap pertama dan tahap kedua kandidat vaksin Covid-19 di China menunjukkan kemajuan, baik dari segi keamanan maupun kemanjuran.

Demikian pernyataan resmi China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), badan usaha milik China yang memproduksi vaksin COVID-19, dikutip sejumlah media setempat, Jumat (19/6/2020).

Vaksin tersebut dikembangkan oleh Wuhan Institute of Biological Products dan China National Biotec Group (CNBG). Keduanya di bawah Sinopharm telah melibatkan 1.120 relawan berusia 18 hingga 59 tahun dalam uji coba yang mulai dilakukan sejak 12 April lalu.

“Hasilnya menunjukkan catatan keamanan yang bagus dan tidak ada dampak yang merugikan kesehatan dalam temuan uji klinis tersebut,” demikian Sinopharm seperti dilansir sejumlah media setempat.

Sinopharm mengungungkapkan, penerima vaksin yang diberi dua suntikan sesuai prosedur dan dosis yang berbeda telah menghasilkan kekuatan antibodi yang tinggi.

Bagi mereka yang menerima dua suntikan dosis menengah dengan interval antara 14 hingga 21 hari tingkat perkembangan antibodi penawarnya (serekonversi) mencapai 97.6 persen.

Sementara bagi yang menerima dua suntikan dengan interval 28 hari serekonversinya bisa mencapai 100 persen.

CNBG secara aktif mendukung kerja sama luar negeri dalam uji klinis tahap ketiga dan telah menjamin itikad baik beberapa perusahaan dan lembaga riset dari beberapa negara dalam kerja sama tersebut.

Perusahaan tersebut juga telah membangun ruang kerja produksi dengan keamanan biologi sangat ketat yang nantinya dapat membantu menjamin kelancaran distribusi vaksin dalam situasi darurat.

sumber: poskota.id

The post Hasil Uji Coba Klinis Vaksin Covid-19 di China Mampu Tingkatkan Antibodi appeared first on SLN70-News.