Hal ini disampaikan Rico Waas dalam paparan rencana kerja Direksi PUD Pembangunan masa jabatan 2026–2030 di Balai Kota Medan, Jumat (20/2/2026).

Menurut Rico Waas, perusahaan daerah itu tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama. Reformasi manajemen, disiplin bisnis, dan langkah konkret menjadi kunci. Dari lima unit usaha yang dikelola, Pergudangan Kota Tanjung Mulia (PKTM), Kolam Renang Deli, Gelanggang Remaja, Taman Margasatwa Medan (Medan Zoo), dan Rusunawa Amplas, Rico Waas menyebut empat di antaranya memiliki potensi profit jika dikelola serius dan profesional.

Salah satu yang paling disorot adalah PKTM seluas 12,5 hektare yang baru termanfaatkan sekitar 4 hektare. Artinya, masih ada 7–8 hektare lahan potensial yang belum digarap optimal. Oleh karena itu Rico Waas membuka opsi pembangunan mandiri maupun kerja sama pihak ketiga apabila kondisi fiskal daerah belum memungkinkan investasi penuh.

“Kalau keuangan kita berat, ayo kita kerja sama. Tapi ini harus bergerak. Jangan stagnan,” tegas Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, Pemko juga siap mendukung perbaikan akses jalan guna meningkatkan nilai bisnis kawasan tersebut.

Terkait Kolam Renang Deli dan Gelanggang Remaja yang berada di pusat kota, Rico Waas menilai keduanya seharusnya menjadi aset paling produktif. Namun ia mengingatkan, bisnis di kawasan strategis hanya akan berhasil jika didukung infrastruktur dan fasilitas memadai. Khususnya Kolam Renang Deli, ia menekankan agar fungsi utama tidak berubah.

“Jangan kehilangan asetnya, jangan berubah fungsi. Kalau kolam renang, tetap kolam renang. Silakan dikembangkan, tapi fungsi utamanya jangan hilang,” Jelas Rico Waas

Selanjutnya Rico Waas menyatakan Pemko Medan tidak menutup kemungkinan penyertaan modal. Namun ia menegaskan, suntikan dana hanya bisa diberikan jika rencana bisnis benar-benar komprehensif, terukur, dan realistis.

Sementara itu, Dirut PUD Pembangunan Septianus Bate’e memaparkan kondisi riil perusahaan yang masih defisit rata-rata Rp289 juta per bulan. Unit pergudangan menjadi penopang utama dengan kontribusi 73,25 persen dari total pendapatan. Namun beban operasional Rp367 juta per bulan, PBB sekitar Rp1,2 miliar per tahun, serta tunggakan hak pegawai membuat perusahaan belum sehat secara finansial.

“Kolam Renang Deli dan Taman Margasatwa Medan masih merugi, sementara Gelanggang Remaja dan Rusunawa Amplas mencatat surplus tipis”, jelasnya.

Menurut Septianus, jajaran Direksi periode 2026–2030 memulai pembenahan dari internal, termasuk digitalisasi sistem keuangan bekerja sama dengan Bank Sumut, audit operasional, penyusunan SOP dan KPI dengan target kepatuhan 95 persen, efisiensi biaya, serta nihil temuan audit material.

“Transformasi Medan Zoo juga disiapkan melalui rebranding dan perubahan konsep pengelolaan”, ujarnya. (Adl)

The post Rico Waas Prioritaskan 4 Aset untuk Profit, Dorong Kebangkitan PUD Pembangunan appeared first on SLN70-News.

Diantara kedua tersangka tersebut, yakni MT telah ditahan oleh tim penyidik Kejari.

Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan (Kejari Nisel) Rabani M. Halawa, SH., MH didampingi Kasi Pidsus Rafles Napitupulu, Kasi Intel Satria DP Zebua, Kasi Datun Yaatulo Hulu, SH dalam keterangannya, di Kantor Kejari, Jalan Diponegoro, Teluk dalam, Kamis (29/9/202) menuturkan, pihaknya telah melakukan penahanan terhadap MT (52) sebagai tersangka juga selaku penjual tanah Tahun 2014 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pembelian beberapa bidang tanah oleh PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kabupaten Nias Selatan dengan anggaran sebesar Rp.22.736.008.000.- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ribu Rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Nias Selatan TA. 2013-TA 2015.

Di samping itu, dalam pengadaan tanah tersebut tidak sesuai prosedur dan ada beberapa peraturan yang dilanggar salah satunya peraturan pertanahan tentang pendaftaran tanah yang pada akhirnya sertifikat yang sudah terbit itu tidak bisa dibalik namakan untuk atas nama pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

“Hal itu tidak bisa dicatat dalam barang milik negara/daerah,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, MT ditahan karena telah melanggar Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 Tahun penjara.

“Selanjutnya terhadap tersangka MT dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rumah Tahanan Polres Nias Selatan. Sementara untuk tersangka YD (Direktur BUMD) masih dilakukan pemanggilan dan apabila tidak hadir maka akan kita DPO-kan,” tandasnya.

Penetapan kedua tersangka, sambungnya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan (Kajari Nisel) dengan Nomor : PRINT-01/L.2.30/Fd.1/02/2021, tanggal 23 Februari 2021 jo. Nomor : PRINT-01.a/L.2.39/Fd.1/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 jo. Nomor : PRINT-01.b/L.2.30/Fd.1/09/2022 tanggal 09 September 2022 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ia menyebut, kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan hasil audit BPKP sebesar Rp.6,8 milyar lebih.

“Itu masih tahun 2014, untuk tahun 2013 dan tahun 2015 masih dalam pengembangan. Sepanjang ada alat bukti, siapapun dia pasti kita usut,” tegasnya. (Adl/ril)

The post Kejari Nisel Tahan 1 dari 2 Tersangka Dugaan Korupsi Pembelian Tanah oleh BUMD appeared first on SLN70-News.