Turut hadir pula dalam rapat tersebut Kasubag Umum BPPRD Kota Medan Mutiara F.A Manullang, Ketua Tim M. Luthfi dan Sekretaris Tim Tengku Yunita Rulina serta Seluruh anggota Tim Go SAPA Medan.

Dalam sambutan Sekretaris BPPRD Kota Medan M. Odi Anggia Batubara selaku Pembina Tim Go SAPA Medan berpesan bahwasnya tim ini dibentuk dalam rangka memaksimalkan fungsi situs resmi dan media sosial BPPRD Kota Medan dalam penyebaran Informasi kegiatan BPPRD Kota Medan serta mendukung visi dan misi dari Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah untuk pembangunan kota Medan.

Odi Anggia Batubara juga berpesan kepada seluruh tim untuk bekerja secara maksimal, penuh kreatifitas dan tentunya dengan konsep penyajian informasi yang uptodate atau dengan style yang sedang viral saat ini.

“Sajikan konten-konten tentang perpajakan, khususnya Pajak Daerah Kota Medan yang dikelola BPPRD Kota Medan semenarik mungkin sehingga Informasi yang disampaikan bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat.”Pesan Odi Anggia Batubara.

Dengan begitu Odi Anggia Batubara berharap tergerak hati masyarakat untuk membayar kewajiban pajaknya.

“Kita berharap masyarakat tergerak hatinya untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak dengan bijak dan tepat waktu dengan begitu target penerimaan pajak daerah kota Medan dapat tercapai guna mendukung pembangunan di kota Medan”harap Odi Anggia Batubara. (Adl)

The post BPPRD Kota Medan Bentuk Tim Go Sahabat Pajak (SAPA) appeared first on SLN70-News.

Rapat evaluasi yang diadakan di Kantor Wali Kota Medan ini dihadiri langsung Kaban Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Suherman,SH beserta jajaranya diantaranya Sekretaris, Kepala Bidang, Ka. UPT dan Kepala Seksi.

Wakil Wali Kota Medan mengatakan rapat evaluasi kinerja ini berkaitan dengan pendapatan daerah Kota Medan. Dimana dari hasil pantauan yang dilakukan Wakil Wali Kota Medan menunjukkan belum ada grafik peningkatan signifikan untuk pendapatan daerah. Tentunya ini menjadi catatan penting yang harus  terus diperbaiki karena Bapak Wali Kota Medan ingin agar PAD dapat digunakan untuk mencover kesehatan seluruh masyarakat Kota Medan.

“Pak Wali Kota Medan ingin bulan delapan tahun ini seluruh masyarakat dapat tercover kesehatanya, ini membutuhkan anggaran yang besar untuk mewujudkanya.”kata Wakil Wali Kota Medan.

Dari hasil pantauan yang telah dilakukan selama ini, Wakil Wali Kota Medan mengatakan masih banyak ditemukan wajib pajak yang belum ditagih pajaknya. Bahkan pergerakan peningkatan pajak dan retribusi yang diperoleh setiap harinya hanya 1%, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan harapan.

Karenanya melalui pertemuan ini, Wakil Wali Kota Medan meminta agar saling berdiskusi dan mencari solusi bersama dari setiap persoalan yang ada.

“Masih banyak tempat-tempat elit di kota Medan yang belum dimasukan ke aplikasi pajak, kedepanya ini harus diperbaiki, dan Bapak Wali Kota Medan ingin agar aplikasi ini disinkronkan ke aplikasi yang ada di Dirjen Pajak agar semakin mudah untuk di kontrol.”ujar Wakil Wali Kota Medan.

Apalagi lanjut Wakil Wali Kota Medan, potensi terbesar dari PAD Kota Medan berasal dari reklame, parkir dan PBB.

“Ini yang harus terus dikejar tanpa meninggalkan wajib pajak yang lain untuk peningkatan PAD kita, targetkan berapa persen kenaikannya dan langsung eksekusi, kalau memang saudara tidak sanggup silahkan mundur.”tegas Wakil Wali Kota Medan.

Sementara itu Kaban Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan,Suherman,SH

Mengaku siap untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan.

“Dengan adanya evaluasi ini kami akan meningkatkan kinerja agar target pajak dapat tercapai,” kata Suherman.

Begitu juga terkait dengan wajib pajak yang belum membayar pajak akan terus di kejar. (Wiku)

The post Wakil Walikota Medan Evaluasi Kinerja BPPRD Kota Medan appeared first on SLN70-News.

Dalam kegiatan yang dihadiri Korsupgah KPK RI, Mohammad Jhannatan, Kasidatun Kejari Medan, M. Ilham GB, S.H., M.H., Kabid Pemerintahan dan Korporasi Divisi Dana dan Jasa Bank Sumut, Sabar Ginting, Plt. Inspektur Kota Medan, Renward Parapat, dan Kepala BPPRD, Suherman itu, Sekda mengatakan, secara bertahap Pemko Medan akan melakukan pemasangan tapping box (alat perekam data transaksi) di seluruh tempat usaha Wajib Pajak.

Pemasangan tapping box ini, lanjut Sekda, merupakan salah langkah untuk mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan dan diharapkan meminimalisir praktik korupsi serta mewujudkan transparansi pengelolaan PAD.

Sekda menyampaikan, sesungguhnya pajak yang dibayarkan konsumen hotel, restoran, maupun usaha hiburan adalah hak Pemko Medan. Konsumen menitipkan pajak yang diberikannya kepada pelaku usaha.

“Pajak yang dibayarkan konsumen itu bukan bagian dari keuntungan usaha dan wajib disetorkan kepada Pemko,” tegas Sekda pada kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari itu.

Berkaitan program pemasangan 700 tapping box di berbagai tempat usaha di Medan pada tahun ini, Sekda mengingatkan, agar BPPRD memprioritaskan tempat-tempat usaha yang memiliki nilai transaksi yang besar.

“Selain itu, karena memang potensi transaksi di Medan besar, usahakanlah bisa bertambah lagi tapping box yang dipasang tahun ini. Jangan hanya 700,” harap Sekda.

Sekda mengatakan, Pemko Medan berharap kerja sama yang baik dari pengusaha untuk melaksanakan pembangunan. Dia menekankan, pajak yang dipungut oleh pemerintah itu tidak lain tidak bukan untuk membiayai pembangunan. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Medan, Suherman, melaporkan pemasangan tapping box Tahap I dilakukan pada 2018 sebanyak 100 unit . Kemudian Tahap II pada 2019 Pemko Medan bekerja sama dengan Bank Sumut memasang 50 unit lagi. Dan pada Tahap III pada 2020, juga dengan bekerja sama dengan Bank Sumut terpasang 151 ini. Dengan demikian, dari 2018 sampai 2020 telah terpasang 301 tapping box.

“Di tahun 2021 ini, direncanakan pelaksanaan pemasangan tapping box sebanyak 700 unit. Pada tahap awal sebanyak 200 unit terlebih dahulu yang dipasang di tempat usaha Wajib Pajak,” terang Suherman. 

Suherman mengatakan, dasar pelaksanaan sistem monitoring online pajak daerah melalui alat perekam data transaksi ini adalah Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran Pajak Daerah Non-PBB dan BPHTB Melalui Sistem Online dan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Daerah Secara Online. Di samping itu juga mengacu pada Penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi di kantor Gubsu dengan KPK pada 14 Maret 2019, Perjanjian Kerja Sama antara Pemko Medan dengan Bank Sumut tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Delivery Channel Bank Sumut menggunakan teknologi host to host dan Layanan Penyediaan Alat Perekaman Data Transaksi, serta Pemuktahiran Tata Kelola Perpajakan Daerah Kota Medan.

Tujuan pemasangan alat perekam data transaksi tersebut, terang Suherman, adalah akuntabilitas, meningkatkan transparansi, efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir, menciptakan instrumen untuk mengukur besaran omset pada wajib pajak secara realtime dan akurat, mendapatkan laporan pendapatan yang menjadi acuan perbandingan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir. (Wiku)

The post Pemko Sosialisasikan Sistem Monitoring Online Pajak Daerah Melalui Alat Perekam Data Transaksi appeared first on SLN70-News.