Penyerahan LKPD Audited ini mendapat apresiasi dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan karena tepat waktu. Usai menerima LKPD Audited tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan yang telah diserahkan tersebut.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengucapkan terima kasih kepada Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut yang akan melakukan pemeriksaan atas LKPD Unaudited Pemko Medan TA 2022. Diharapkannya, seluruh perangkat daerah mampu memberikan laporan keuangan yang transparan, benar, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga Pemko Medan mampu meraih kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau berbasis akuntansi komprehensif lainnya,” kata Bobby Nasution.

Sementara itu, Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemko Medan yang telah memberikan laporan keuangannya tepat waktu.

Oleh sebab itu, Eydu mengapresiasi Pemko Medan yang menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk diperiksa. “Kami akan memeriksanya mulai tanggal 29 Maret hingga 12 Mei,” ungkap Eydu.(adl)

The post BPK Apresiasi Pemko Medan, Serahkan LKPD TA 2022 Tepat Waktu appeared first on SLN70-News.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2020 ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., C.A., CSFA kepada Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. dan Ketua DPRD Medan, Hasyim, S.E., Kamis (27/5) petang di aula kantor BPK RI Perwakilan Sumut.

Acara diawali dengan penandatanganan berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut oleh Kepala Perwakilan BPK Sumut, Wali Kota, dan Ketua DPRD Medan ini. Turut hadir dalam acara itu  antara lain Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, T. Ahmad Sofyan, Plt. Inspektur Kota Medan, Laksamana Putra, S.H., M.S.P. 

Kepala Perwakilan BPK Sumut mengatakan, opini WTP terhadap LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 ini telah sesuai syarat serta ketentuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Sumut selama kurun waktu yang ditentukan.

Eydu menyatakan, Pemko Medan telah menunjukkan kepatuhan dan upaya perbaikan atas permasalahan-permasalahan. Maka, lanjutnya, BPK mencatat tidak ada lagi permasalahan signifikan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2020. 

“Kami juga menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu Pemko Medan dalam menyerahkan laporan keuangan, yakni pada 29 Maret 2021,” Eydu.

Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., mengungkapkan rasa syukurnya atas opini WTP yang diberikan BPK terhadap LKPD Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 ini.

Menurut Wali Kota, ini sebuah prestasi juga amanah serta tanggung jawab, karena itu euforia harus dihindari.

“Kami berprinsip, opini ini menjadi pemacu kinerja kami agar terus meningkat dan lebih baik lagi,” ujar Wali Kota seraya mengatakan, Pemko Medan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.

Wali Kota juga mengatakan, Pemko Medan akan berupaya dengan keras untuk meningkatkan kinerja dan mengikuti peraturanperundangan. Karena itu, Wali Kota senantiasa mengharapkan masukan dan saran dari BPK serta pengawasan dari DPRD Medan.

Sementara itu, Ketua DPRD Medan, Hasyim, S.E., menyampaikan apresiasi yang tinggi pada kerja keras Pemko Medan, terutama dalam hal pengelolaan aset dan menindaklanjuti rekomendasi BPK sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

“Kami berharap prestasi ini dapat tetap dipertahankan. Dan kami yakin, di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Pemko Medan bisa mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang,” harap Ketua DPRD Medan.

Usai acara penyerahan LHP LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2020 ini, Wali Kota Medan ikut membubuhkan tanda tangan Dukungan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di atas baliho yang dipampangkan di salah satu bagian dinding kantor BPK Perwakilan Sumut. (Wiku)

The post Pemko Medan Raih Opini WTP dari BPK appeared first on SLN70-News.

Penyerahan LKPD merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih tiga kali secara beruntun.

Penyerahan LKPD tersebut langsung diserahkan Bupati Asahan H. Surya, BSc kepada Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, SE, MM, CSFA, AK, didampingi Sub Auditor Sumut III Syafruddin Lubis,SE, Ak, CA, Pengendalian Teknis Rina L Sihombing, SH, Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi, Pj. Sekdakab Asahan Drs. Jhon Hardi Nasution, M.Si, Asisten Adminustrasi Umum Khaidir Afrin, SE, Inspektur Kabupaten Asahan Zulkarnain Nasution, SH, Kepala BPKAD Ismet, SH, Kepala Bapenda Drs. Sorimuda dan Kepala Dinas Kominfo Kab. Asahan H. Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, MSi.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah (SAP), ada tujuh laporan keuangan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten kepada pihak BPK. Tujuh laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK tersebut antara lain realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan tahun 2020, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, dan laporan operasional.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga menyerahkan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta penjelasan lain guna memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas sehingga mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.

Dalam kesempatan itu Bupati Asahan mengatakan penyerahan LKPD merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten pada tahun 2020.

Dikatakan, penyerahan LKPD dilakukan sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 56 ayat (3). Sesuai regulasi, LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir hingga akhir Maret.

“Alhamdulillah, sebelum batas akhir tersebut, kami sudah menyerahkan LKPD tahun 2020 kepada BPK,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan harapannya kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara agar Kabupaten Asahan selalu mendapat arahan demi peningkatan tata kelola keuangan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas tugas ASN di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Asahan sehingga dapat menyerahkan tepat waktu laporan keuangan sesuai amanat UU.

“Ini sesuai UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa Laporan Keuangan disampaikan kepala daerah kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.

Eydu berharap agar laporan keuangan yang telah diserahkan ini sesuai dengan sejumlah aspek, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Lebih jauh Eydu menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal selama 30 hari di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemeriksaan tersebut akan dilanjutkan kembali dalam waktu dekat.

“BPK akan melakukan audit berikutnya, dari situ akan muncul opini terhadap pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Sekadar diketahui, LKPD Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2019 lalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Pemerintah Kabupaten Asahan selama tiga tahun berturut-turut.

Penilaian WTP Murni yang diraih Kabupaten Asahan, salah satunya karena Kabupaten Asahan dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.

“Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus diperbaiki,” ujar Eydu. (Wiku)

The post Pertahankan Opini WTP, Bupati Asahan Serahkan LKPD Tahun 2020 ke BPK Tepat Waktu appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan dituntut untuk menyelesaikan laporan keuangan (LK) secara baik, lengkap dan komprehensif.

Hal tersebut disampaikan Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM ketika memberikan Pengarahan atas Pemeriksaan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumut terhadap LK Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat III, Balai Kota Medan, Selasa (26/1).

Dengan LK yang baik, maka diharapkan dapat menghindari terjadinya kekeliruan dalam proses audit yang dilakukan tim BPK.

“Sudah beberapa hari ini tim BPK melakukan audit terhadap kelengkapan administrasi di semua OPD. Secara keseluruhan, LK Pemko Medan akan baik, jika LK masing-masing OPD pun baik. Maka dari itu, kami ingatkan agar semua OPD membenahi LK T.A 2020 secara teliti,” kata Sekda.

Didampingi Asisten Administrasi Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat, Kepala Bappeda Irwan Ritonga, Plt Kepala Inspektorat Saruddin Hutasuhut dan Kepala BPKAD T Ahmad Sofyan, Sekda berpesan agar setiap pimpinan OPD mengawasi dan mengikuti progress kinerja pegawai yang berkaitan langsung dengan penyelesaian LK.

“Kepala OPD harus mengontrol semua kinerja pegawainya. Dengan begitu, maka akan diketahui letak kesulitan, kendala dan mungkin hambatan yang dihadapi. Jangan sampai kurangnya atensi dan koordinasi berdampak pada hasil audit yang dilakukan tim BPK,” pesannya mengingatkan.

Selanjutnya, di hadapan para kadis, camat dan kepala bagian di lingkungan Pemko Medan, Sekda pun mengajak untuk bekerja semakin baik dan terus termotivasi termasuk dalam penyelesaian LK sehingga nantinya dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Saya minta kita semua bekerja dengan sebaik-baiknya agar meraih WTP. Jadikan tahun-tahun sebelumnya sebagai pembelajaran untuk menyelesaikan LK. Jangan sampai ada OPD yang LK-nya tidak lengkap,” tegasnya seraya mengungkapkan bahwa LK secara final akan diserahkan pada minggu kedua bulan Februari untuk selanjutnya tim BPK akan melakukan audit terinci.(adl)

The post BPK Audit Laporan Keuangan Pimpinan OPD Pemko Medan appeared first on SLN70-News.