LHP ini diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., kepada Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., dan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E.

Acara ini diawali dengan penandatanganan berita acara Penyerahan LHP oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Wali Kota Medan, dan Ketua DPRD Kota Medan.

Diketahui bahwa Tahun 2024 ini Pemerintah Kota Medan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut atas Laporan Keuangan yang sebelumnya juga diraih pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 lalu.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Inspektur Kota Medan, Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Drs. Zulkarnain, M.Si., Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., serta para jajaran dan Tim Pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, S.E., mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah Kota Medan terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Medan”, kata Hasyim.

Atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan, Hasyim juga menyampaikan ucapan kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas dedikasi, loyalitas, dan kerja kerasnya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

“Kami juga mengapresiasi rekomendasi yang diberikan BPK yang akan menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD Kota Medan demi perbaikan dalam mengelola keuangan daerah di Kota Medan”, tandas Hasyim. (Adl)

The post Ketua DPRD Medan Hadiri Penyerahan LHP Keuangan Pemko Medan oleh BPK appeared first on SLN70-News.

Diterimanya opini WTP tersebut merupakan hasil kerja keras Pemkab Asahan di bawah kepemimpinan Bupati Asahan H Surya BSc dan Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin beserta seluruh jajaran dalam menyampaikan pertanggungjawaban Bupati Asahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Opini WTP tersebut langsung diterima Bupati Asahan H Surya BSc, dalam kesempatan itu, Bupati mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumut atas opini WTP yang diterima Pemkab Asahan tersebut.

Saya memberikan apresiasi kepada seluruh instansi terkait, karena tahun ini Pemkab Asahan kembali menerima opini WTP dan telah memperoleh opini WTP selama 4 tahun berturut-turut,” ucap Bupati Asahan saat menerima opini WTP di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Rabu (19/05/2021).

“Mari kita bersama mempertahankan opini ini dan kalau bisa terus kita tingkatkan,” ajak Bupati Asahan yang didampingi Ketua DPRD, Wakil Bupati, Pj Sekda serta sejumlah pejabat Pemkab Asahan lainnya.

Dalam kesempatan itu juga Ketua DPRD Asahan H Baharuddin Harahap SH MH menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada BPK perwakilan Sumut yang telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dengan baik. Untuk lebih maksimalnya pemakaian anggaran yang akuntabel, transparan dan efektif sesuai undang undang .

“Saya dan seluruh masyarakat Asahan berterimakasih juga kepada Bupati Asahan yang telah memperoleh opini WTP selama 4 Tahun berturut” ucap Baharuddin.

Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Provsu Eydu Oktain Panjaitan SE MM Ak CA CSFA dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provsu ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akutansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Eydu Oktain Panjaitan juga mengatakan, terkait dengan efektivitas SPI serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan masih terdapat 9 hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Asahan dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk dapat menindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari kedepan.

Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara itu juga mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Asahan sehingga dapat menyerahkan tepat waktu laporan keuangan sesuai amanat UU.

“Ini sesuai UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa Laporan Keuangan disampaikan kepala daerah kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.

Diakhir acara Bupati, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD asahan Menandatangani Dukungan Pembangunan Zona Integritas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penyerahan LKPD dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan SE MM CSFA AK kepada Bupati Asahan H Surya, BSc, didampingi Sub Auditor Sumut III Syafruddin Lubis SE Ak CA, Pengendalian Teknis Rina L Sihombing SH, Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin SSos MSi, Pj Sekdakab Asahan Drs Jhon Hardi Nasution MSi, Asisten Administrasi Umum Khaidir Afrin SE, Inspektur Kabupaten Asahan Zulkarnain Nasution SH, Kepala BPKAD Ismet SH, Kepala Bapenda Drs Sorimuda dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan H Rahmat Hidayat Siregar SSos MSi. (WK)

The post Pemkab Asahan Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI, Ada 9 Hal Yang Harus Diselesaikan Dalam Waktu 60 Hari appeared first on SLN70-News.