Keistimewaan ini diperoleh karena Medan telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Sampai Mei 2024, Dinas Kesehatan Medan mencatat sudah 723 warga Medan berobat gratis menggunakan KTP pada 48 rumah sakit di luar Kota Medan, antara lain di Jogjakarta, Jawa Barat, Tangerang, Jakarta, dan Aceh.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, M. Kes., Senin (10/6) di kantornya.

“Selain di Medan, pelayanan kesehatan melalui UHC Jaminan Kesehatan Medan Berkah ini dapat diperoleh di rumah-rumah sakit yang berada di luar Medan. Syaratnya, rumah sakit itu telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dengan pencapaian ini, sebutnya, maka seluruh warga Medan dapat berobat di dalam maupun luar kota pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dengan menggunakan KTP.

“Ini pencapaian Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution, seluruh masyarakat Medan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis hanya dengan menggunakan KTP yang telah aktif minimal tiga bulan,” ungkapnya.

Surya mengatakan, pasien UHC ini dirawat di Ruang Kelas III yang akses pelayanannya sama dengan Kelas II maupun I. “Hanya berbeda di fasilitasnya, tetapi pelayanan kesehatannya tetap berkeadilan.”

Dia menerangkan, pelayanan kesehatan dalam program ini bisa dilakukan di puskesmas (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan rumah sakit. Dia menambahkan, apabila dokter kondisi pasien membutuhkan perawatan lanjutan, barulah pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit.

“Tentunya puskesmaslah yang mendaftarkan pasien itu ke BPJS Kesehatan, tanpa memperhatikan kepesertaan sebelumnya, apakah memang belum terdaftar atau tidak aktif karena menunggak,” ucapnya.

Jika dalam keadaan emergensi, lanjutnya, warga bisa langsung ke IGD rumah sakit hanya dengan membawa KTP. Nantinya, rumah sakit itu yang akan mendaftarkan pasien tersebut sebagai penerima manfaat UHC Jaminan Kesehatan Medan Berkah dan pembiayaannya tentunya mengikuti regulasi yang ditetapkan BPJS Kesehatan.

Surya menekankan, dengan adanya program ini masyarakat Medan bisa berobat kapan saja. “Kapan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan tidak bisa diprediksi, karena itu kita membentuk tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan.”

“Perlu diketahui, sistem UHC di Medan non cut off, artinya saat didaftarkan masyarakat didaftarkan sebagai peserta JKMB saat itu juga kepesertaan BPJS Kesehatannya aktif, tanpa harus melewati masa tunggu,” ungkapnya seraya mengatakan, dengan kolaborasi ini kendala di lapangan dapat diatasi dengan cepat.

Tim kolaboratif ini, lanjutnya, bertujuan agar seluruh penduduk Medan yang sakit bisa mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik yang ada di Medan, di luar Medan, Sumut, maupun seluruh Indonesia.

“Yang penting pasien itu penduduk Medan dengan NIK yang aktif, baik dia tinggal di Medan ataupun sedang berada di luar kota Medan, termasuk yang sedang menempuh pendidikan,” tandasnya. (Adl)

The post Pakai KTP Warga Medan Bisa Berobat Gratis di Seluruh Indonesia appeared first on SLN70-News.

Netty mengajak masyarakat agar proaktif mengikuti program pemerintah masalah Kesehatan dan bantuan sosial. “Guna mendapatkan segala jenis bantuan sosial, harus dipastikan terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya, Senin (30/10/2023).

Sementara untuk mendapatkan berobat gratis bagi warga Medan cukup menunjukkan KTP lewat program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB). “Saat ini tidak perlu kuatir kendati belum memiliki kartu berobat gratis. Semuanya sistem online dan bagi yang memiliki KTP Medan otomatis dilayani berobat gratis,” ujar Netty.

Sebelumnya, perwakilan BPJS Kesehatan Medan Fery Oliver Sinaga menjelaskan, warga belum terdaftar sama sekali sebagai peserta BPJS dengan adanya UHC otomatis dapat berobat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) hanya menunjukkan KTP.

Sedangkan bila peserta memiliki tunggakan di BPJS Mandiri tidak menjadi kendala. “Tunggakan dikesampingkan namun beralih ke UHC,” papar Guru Bala Dewa seraya menjelaskan bila ada kendala, petugas BPJS ada disetiap RS untuk membantu.

Masalah bantuan sosial, Hj Netty Siregar dibantu kordiantor PKH Kota Medan Dedy Irwanto Pardede mengajak warga kurang mampu mendaftarkan diri di DTKS. “Silahkan jumpai Kepling atau pihak Kelurahan. Nanti melalui musyawarah Kelurahan ditetapkan masuk DTKS. Semua penerima bantuan harus terdaftar dulu DTKS,” ujar Netty.(adl)

The post Hj Netty Siregar Sahuti Keluhan Warga Soal Bansos & Berobat Gratis appeared first on SLN70-News.

“Kepada seluruh Kepling di Medan agar membantu warganya masuk peserta BPJS Kesehatan PBI. Masyarakat punya hak kesehatan dasar mendapat pelayanan dari pemerintah,” ujar Hasyim SE saat menggelar sosialisasi Perda.

Sosialisasi Perda (Sosper) ke II Tahun 2022 Pemko Medan No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl Bilal Komplek Bilal Centre lingkungan 2 Kelurahan Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Senin sore (28/2/2022). Hadir saat sosialisasi Plh Lurah Brayan Darat I Nurdamayanti Siregar, Staf Puskesmas Glugur Darat drg Hikmah Nurmasitah, Kordinator PKH Dedy Irwanto Pardede, tokoh agama, tokoh masyarakat kader partai dan ratusan masyarakat.

Disampaikan Hasyim, Pemko Medan diharapkan dapat segera nerealisasikan pelayanan kesehatan prima kepada warga Kota Medan melalui program UHC paling lambat Tahun 2023. Menurut Hasyim, program UHC sangat penting, mengingat masih banyak warga Medan kurang mampu namun belum tercover BPJS Kesehatan PBI.

Sebelumnya, Hasyim juga telah mengelar sosialisasi Perda (Sosper) ke II Tahun 2022 Pemko Medan No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl Bambu 3 lingkungan 7 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur, Senin siang (28/2/2022). Di tempat ini juga dihadiri Lurah Durian Harun Alrasy Siregar, perwakilan BPJS Oliver Sinaga, Kordinator PKH Dedy Irwanto Pardede, tokoh agama, tokoh masyarakat, para Kepling dan ratusan masyarakat.

Hasyim SE masih banyak menerima keluhan terkait kepesertaan BPJS. Mendapat keluhan itu, Pemko Medan diharapkan dapat menerapkan Perda No 4 Tahun 2012 dengan baik. Untuk itu, Walikota Medan segera menerbitkan Perwal sebagai turunan penerapan Perda.

Dalam pelaksanaan Sosper di dua tempat tersebut, Hasyim SE melalui nara sumber staf ahli Fraksi PDI P DPRD Medan Waldemar Sihombing memaparkan isi Perda. Seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Disampaikan, Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkan dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat. Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.

Seiring tujuan Perda, maka Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesenambungan.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

(adl)

The post Hasyim, SE: Pemko Medan Segera Wujudkan Berobat Gratis Gunakan KTP appeared first on SLN70-News.