JAKARTA, sln70-news.com – Nasib pekerja rumah tangga (PRT) segera mendapat perlindungan dan kekuatan hukum. Itu setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meloloskan agar rancangan undang-undang (RUU) terkait PRT segera diputus untuk dibahas.

Mayoritas fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan setuju apabila RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi usulan badan untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR. Terkait hal ini, diputuskan dalam rapat Baleg, Rabu 1 Juli 2020.

Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, mengatakan, ada tujuh fraksi yang setuju. Yakni Fraksi Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Fraksi-fraksi tersebut setuju, namun memberikan sejumlah catatan dan juga masukan.

“Setelah kita dengarkan pandangan dari fraksi-fraksi terkait draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hasil penyusunan dari Badan Legislasi, ada tujuh fraksi menyetujui dengan memberikan catatan-catatan yakni penyempurnaan-penyempurnaan yang itu menjadi bagian tidak terpisahkan,” kata pria yang akrab disapa Awiek, Rabu 1 Juli 2020.

Sementara itu, dua fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Golkar memberikan catatan dan menyerahkan keputusan kepada forum. Untuk Fraksi PDIP, meminta waktu penundaan untuk RUU Perlindungan PRT tersebut.

“Fraksi yakni F-PG sudah menyampaikan pendapat dan memberikan catatan yang sangat kritis, tentu ini menjadi perhatian nanti, dan Fraksi Golkar menyerahkan pada mekanisme forum pengambilan keputusan terkait dengan status dari RUU Perlindungan PRT ini. Fraksi dari PDIP meminta waktu untuk melakukan penundaan,” ujarnya.

Catatan yang disampaikan oleh tujuh fraksi tersebut, akan disampaikan kepada sekretariat Baleg dan itu akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari yang disampaikan dalam forum rapat ini. Catatan itu akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan nanti.

“Nanti dilengkapi dengan surat secara tertulis, sehingga itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan ini yang juga akan kita sampaikan pada rapat paripurna. Sehingga nanti menjadi bahan review juga bagi pemerintah ketika kita menyusun DIM (Daftar Isian Masalah) nya bahwa dari fraksi-fraksi draf RUU-nya ada sekaligus catatan-catatannya ada,” ujarnya.

sumber: vivanews.com

The post Segera Dibahas, Pekerja Rumah Tangga Akan Dilindungi UU appeared first on SLN70-News.

JAKARTA, sln70-news.com – Pemerintah memberikan isyarat menyetujui pembahasan RUU Revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) saat melakukan rapat kerja secara virtuahl dengan Komisi II DPR RI.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam raker yang digelar pada 22 Juni tersebut.

Menteri Tjahjo mengungkapkan, bahwa wabah covid-19 menciptakan hal-hal baru dalam manajemen ASN. Pasalnya, abdi negara harus responsif, adaptif, dan memiliki kemampuan kepemimpinan digital sangat dibutuhkan.

Salah satu yang disinggung oleh Menteri Tjahjo yakni akan mengurangi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dengan jabatan administrasi.

Meski akan mengurangi jumlah PNS, pemerintah juga kembali membuka penerimaan CPNS dengan formasi untuk mengisi jabatan-jabatan yang strategis.

Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu yang paling dibutuhkan adalah tenaga pendidikan dan pengajar. Selain itu, tenaga kesehatan juga nantinya akan jadi fokus pemerintah dalam mencari tenaga PNS.

Saat ini tenaga pengajar atau guru masih kekurangan 700.000 baik di pusat maupun daerah. Selain itu, ada 270.000 tenaga kesehatan juga yang masih kekurangan pegawai.

Selain itu, pemerintah juga akan membuka tenaga penyuluh. Mengingat baik itu penyuluh pertanian, kehutanan, hingga perkebunan membutuhkan sekitar 100.000 tenaga ASN baru.

“Ini dalam konteks Bapak Presiden melakukan penyederhanaan birokrasi. Saya kira ini harus kita cermati bersama,” pungkas Menteri Tjahjo Kumolo

sumber: Antaranews.com

The post PNS Akan Dikurangi, Pak Menteri Buka Lowongan Ini….. appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Menyikapi usulan DPRD Kota Medan terhadap perbaikan tata kelola parkir dengan menerapkan sistem lelang terbuka, dan penggunaan parkir meter dengan tarif progresif di kawasan strategis. Pemko Medan akan menerapkan penggunaan parkir meter yang didukung oleh pihak ketiga.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Wiriya Al-rahman MM saat membacakan Nota Jawaban Wali Kota Medan atas Pandangan Umum DPRD Kota Medan pada Sidang Paripurna Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (29/6) siang.

Dijelaskannya, saat ini Pemko Medan telah menerapkan E-Parking pada kawasan tertentu di ruas jalan Kota Medan dengan menjalin kerjasama dengan PT Bank Sumut. “Diharapkan penerapan E-Parking ini akan menjadi kawasan percontohan atau uji coba parking elektronik yang nantinya akan dikembangkan pada kawasan lainnnya”, ungkap Sekda.

Sekda juga memberikan tanggapan mengenai pandangan umum dari Partai Gerindra perihal Infrastruktur yang kualitasnya kurang dan tidak maksimal serta mengenai proyek pengerjaan drainase, Sekda menjelaskan bahwa Pemko Medan tetap berupaya maksimal dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

“Selain mengatasi permasalahan-permasalahan Drainase, Pembangunan Jembatan Sicanang akan tetap dilanjutkan untuk menjaga aksesibilitas masyarakat di kawasan Utara Kota Medan. Untuk menjaga kualitas pekerjaan, Dinas PU tetap menggunakan jasa konsultan supervisi dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan sehingga kualitas pekerjaan dapat ditingkatkan”, Ujar Sekda.

Sekda juga menjawab pertanyaan 6 fraksi lainnya dari F-PDIP, F- PKS, F, PAN , F-Golkar, F-Nasdem, F-Demokrat, dan F-Hanura, F- PSI serta F- PPP. Nantinya hasil jawaban ini akan menjadi pertimbangan anggota dewan dalam pengambilan keputusan penetapan Ranperda LPJ APBD Kota Medan 2019.(adl)

The post Penggunaan Parkir Meter Akan Diterapkan di Kota Medan appeared first on SLN70-News.