Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Medan menunjukkan adanya penambahan 132.522 layanan dalam kurun satu tahun. Capaian ini menjadi indikator percepatan reformasi pelayanan publik di lingkungan Pemko Medan.

Peningkatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Medan menghadirkan pemerintah yang responsif dan dekat dengan masyarakat. Ia menekankan pelayanan publik harus maksimal agar warga memandang pemerintah sebagai tempat mengadu sekaligus bagian dari keluarga mereka.

Penegasan itu kemudian ditindaklanjuti jajaran Disdukcapil melalui penguatan inovasi layanan langsung ke masyarakat. Kepala Disdukcapil Kota Medan, Baginda P. Siregar, Rabu (18/2/2026) di kantornya, menyatakan pihaknya mengoptimalkan berbagai program percepatan agar seluruh warga memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, mudah, dan merata.

Menurutnya, lonjakan hampir 30 persen layanan tersebut tidak lepas dari penerapan strategi jemput bola. Melalui pendekatan ini, petugas tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, melainkan aktif turun ke wilayah untuk membuka layanan langsung di tengah warga. Program ini juga difokuskan bagi masyarakat terdampak bencana agar hak administrasi mereka tetap terpenuhi meski dalam kondisi darurat.

Dari 18 jenis layanan yang didata, sebagian besar mengalami peningkatan. Dokumen dasar menjadi penyumbang volume tertinggi, terutama KTP elektronik yang naik dari 183.243 menjadi 201.972 layanan serta Kartu Keluarga dari 136.470 menjadi 152.853.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada Kartu Identitas Anak (KIA) yang melonjak lebih dari dua kali lipat, dari 30.560 menjadi 67.787. Akta kelahiran juga meningkat drastis dari 29.438 menjadi 59.099. Layanan perpindahan penduduk turut naik, yakni SKPWNI dari 25.341 menjadi 39.504 dan SKDWNI dari 23.408 menjadi 35.478.

Sementara itu, beberapa layanan tercatat stabil atau menurun tipis, antara lain Akta Pengangkatan Anak tetap 9, Kutipan Kedua Akta Perceraian tetap 12, Perjanjian Kawin turun dari 36 menjadi 30, serta penerbitan NIK OA dari 132 menjadi 109.

Secara keseluruhan, capaian 590.516 layanan sepanjang 2025 memperlihatkan transformasi pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah kota dalam memperkuat kualitas layanan administrasi kependudukan. (Adl)

The post Melonjak 28,9 Persen, Disdukcapil Medan Terapkan Strategi Jemput Bola appeared first on SLN70-News.

Pada kesempatan itu Aulia mengedukasi warga agar wajib melengkapi identitas administrasi kependudukan (adminduk).

“Biar bagaimana pun, agar bantuan apa saja dari pemerintah sampai ke tangan warga dan pelayanan berjalan lancar harus memiliki identitas yang benar. Untuk itu pertama sekali lengkapi identitas Adminduk,” ujar Aulia Rachman.

Selain itu kata Aulia, masyarakat diharapkan diharapkan proaktif mengikuti program pemerintah. Dan bersama DPRD Medan bisa memberikan masukan agar Pemko Medan dapat membetikan pelayanan lebih baik.

“Saat ini program berobat gratis (Red-UHC) di Medan sudah lama berjalan, mari kita persiapkan identitas kita masing masing. Silahkan berobat ke RS milik Pemko Medan (RS Bachtiar Djafar dan RS Pirngadi) yang saat ini pelayanan cukup bagus telah banyak berubah dari sebelumnya,” ajak Aulia Rachman.

Ditambahkan Aulia, nantinya segala aspirasi warga akan menjadi bahan evaluasi oleh Pemko Medan untuk memberikan pelayanan lebih bagus ditengah masyarakat. (Adl)

The post Wakil Walikota Medan Hadiri Reses dr Faisal Arbie appeared first on SLN70-News.

Hal ini dirasakan perlu mengingat banyak di antaranya masyarakat masih menganggap kurang peduli dengan administrasi kependudukan. Belakangan, jika terjadi masalah baru masyarakat mulai melakukan pengurusan Adminduk. Melihat fenomena ini, Anggota DPRD Medan, Irwansyah menilai perlu dilakukannya sosialisasi terkait pentingnya adminduk sebagai upaya meningkatkan kesadaran kepada warga.

“Kita melihat tingkat kepahaman dan kesadaran warga masih kurang, untuk itu kita melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 ini kepada masyarakat,” kata Irwansyah kepada wartawan baru-baru ini.

Politisi PKS asal Dapil 3 Kota Medan ini menegaskan, dengan adanya Perda ini masyarakat diharapkan menghilangkan paradigma terkait pengurusan adminsuk itu suit dan harus berbayar.

“Perda ini sudah sangat tegas mengatur secara rincia terkait pengurusan Adminduk bagi masyarakat. Dan hari ini pengurusan Adminduk tidak dipungut biaya atau gratis,” katanya. Anggota Komisi III DPRD Medan ini mengajak warga untuk mengurus Adminduk-nya sendiri ke Kantor Kelurahan, Kecamatan dan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sil.

“Jika masih ditemukan adnya pungutan berupa uang dalam pengurusan adminduk, warga diharapkan segera melaporkannya,” kata Irwansyah seraya mengatakan pihaknya siap memberikan advokasi kepada warga yang memerlukan dalam pengurusan Adminduk. Dalam persoalan ini, pihaknya mengapresiasi Pemko Medan dalam upayanya memperbaiki pelayanan adminduk.

“Kita mengapresiasi Pemko Medan dalam memperbaiki pelayanan Adminduk kepada warga, dan diharapkan kedepan warga sudah bisa memahami pentingnya adminduk bagi mereka,” pungkasnya.(adl)

The post DPRD Medan Ingatkan Warga Agar Peduli dengan Adminduk appeared first on SLN70-News.

Pada laporannya Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Rahmanto, S. Sos, M. Si menyampaikan, tujuan layanan Adminduk adalah sebagai bentuk perpanjangan tangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, di Kecamatan-Kecamatan yang ditunjuk. Dirinya juga menjelaskan, layanan tersebut juga berfungsi untuk mendekatkan pelayanan admnistrasi kependudukan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan administrasi kependudukan karena berdomisili jauh dari pusat pelayanan.

Rahmanto juga menyampaikan bahwa target penyebaran layanan administrasi kependudukan akan dilakukan pada 4 (empat) titik hingga tahun 2026. “Sebelumnya telah dilakukan penempatan titik layanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pulau Rakyat, yang mengcover pelayanan penerbitan administrasi kependudukan bagi 6 (enam) Kecamatan disekitarnya, yaitu Kecamatan Pulau Rakyat, Kecamatan Aek ledong, Kecamatan Aek Kuasan, Kecamatan Bandar Pulau, Kecamatan Aek Songsongan, dan Kecamatan Rahuning. Rahmanto berharap penempatan titik layanan di Kecamatan Buntu dapat mengcover kebutuhan layanan administrasi kependudukan masyarakat untuk Kecamatan Buntu Pane, Kecamatan Tinggi Raja, Kecamatan Setia Janji dan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya Bupati Asahan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Indentitas Anak (KIA) secara simbolis yang disaksikan Camat Buntu Pane, Tinggi Raja, Setia Janji, Bandar Pasir Mandoge, Forkopimcam Buntu Pane dan tamu undangan lainnya.

Selanjutnya dalam sambutannya Bupati mengatakan, penempatan titik layanan di Kecamatan Buntu Pane ini bukanlah tanpa alasan, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan telah melakukan kajian yang mendalam terkait dengan efektifitas dan efisiensi proses pelayanan yang akan dilakukan nantinya, mulai dari pertimbangan jarak tempuh dengan titik pusat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dukungan sarana dan prasarana jaringan listrik dan internet yang dibutuhkan untuk proses pelayanan, hingga kompetensi aparatur yang akan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya pelayanan Adminduk di Kecamatan Buntu Pane ini, Bupati berharap hal ini dapat mejadi kabar baik bagi masyarakat yang rentan administrasi kependudukan, karena melalui inovasi ini segala akses pelayanan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan dapat diperoleh dengan lebih mengefisienkan waktu dan jarak bagi masyarakat. Lebih lanjut Bupati berpesan kepada Camat Buntu Pane, agar lebin aktif untuk mempersiapkan lokasi pelayanan yang lebih nyaman bagi masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen kependudukannya dengan menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan lokasi parkir yang teratur. “Semoga inovasi yang dilahirkan ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Asahan dengan harapan melalui terlengkapinya dokumen kependudukan maka tingkat kesejahteraan masyarakat Asahan dapat lebih baik”, ucap Bupati mengakhiri bimbingan dan arahannya.(WK)

The post Bupati Asahan Launching Pelayanan Adminduk di Kecamatan Buntu Pane appeared first on SLN70-News.

MEDAN, sln70-news.com – Di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang masih menerpa Kota Medan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan tetap melakukan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Sebab, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sangat diperlukan masyarakat, khususnya dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi yang melibatkan masyarakat sehari-harinya.

“Meski di tengah pandemi Covid-19, namun pelayan di Kantor Disdukcapil tetap berjalan seperti biasa guna memenuhi berbagai permohonan pendaftaran dokumen administrasi kependudukan (adminduk) yang diajukan dan dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Kadis Dukcapil Kota Medan Zulkarnain di Kantor Disdukcapil, Jalan Iskandar Muda Medan, Kamis (30/7).

Namun pelayanan yang dilakukan bilang Zulkarnain, tetap mengacu sekaligus berpedoman pada protokol kesehatan sebagai wujud adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Kota Medan. Artinya, seluruh pegawai maupun masyarakat yang datang untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan wajib mematuhi protokol kesehatan, salah satunya harus mengenakan masker.

Lebih jauh, Zulkarnain mengungkapkan saat ini, dalam semester I tahun 2020, Disdukcapil Kota Medan tercatat telah menerbitkan 1.400 dokumen per hari. Dikatakannya, data itu menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran adminduk selama masa pandemi Covid-19 relatif tinggi baik itu untuk permohonan E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Perkawinan dan Kematian, Surat Pindah Masuk dan Keluar dan lain sebagainya.

Terkait itu, guna memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat sekaligus mendukung penerapan AKB lanjut Zulkarnain, Disdukcapil Kota Medan telah menerapkan berbagai langkah strategis guna mewujudkan sistem dan prosedur serta SOP yang mengacu kepada protokol kesehatan yang ditetapkan. Adapun langkah strategis itu salahs atu diantaranya yakni pelayanan adminduk berbasis online system lewat aplikasi SIBISA.

“Melalui aplikasi SIBISA yang dapat didownload langsung masyarakat melalui smartphone, maka masyarakat tidak lagi harus datang ke Kantor Disdukcapil. Dengan begitu pelayanan manual dapat berkurang dan meminimalisir terjadinya kerumunan karena kondisi pandemi saat ini mengharuskan kita melakukan jaga jarak fisik (physical distancing),” jelasnya.

Selain itu bilang Zulkarnain, penggunaan aplikasi untuk pengurusan adminduk juga dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari calo. “Kita juga bermaksud mendorong masyarakat untuk mengurus adminduknya tepat waktu. Yang sangat menggembirakannya lagi, 80% pelayanan adminduk sudah dilakukan dengan menggunakan sistem online,” terangnya.

Kemudian imbuh Zulkarnain lagi, Disdukcapil Kota Medan juga memasang berbagai media sosialisasi protokol kesehatan baik yang bersifat indoor, outdoor serta sosialisasi melalui media cetak dan elektronik. Dijelaskannya, media sosialisasi itu berisikan ajakan agar semua yang terlibat dalam proses pelayanan dapat mematuhi protokol kesehatan seperti pemakaian masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak serta tidak memegang benda-benda yang tidak diperlukan di dalam kawasan pelayanan. “Harapan kita melalui media sosialisasi ini, kawasan Kantor Disdukcapil menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Selain itu papar Zuikarnain, Disdukcapil menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang nyaman, tertib dana aman bagi semua pengunjung sehingga pelayanan seperti halnya pelayanan service dan pendaftaran pendudukan dilakukan dengan duduk bersama-sama antara petugas dan pemohon. Kemudian penyediaan tempat duduk dengan pembatasan, free wi-fi, pendingin ruangan televisi serta berbagai sarana keindahan ruangan.

“Kita juga menyediakan tenaga pemandu dan juga petugas-petugas yang melakukan monitoring agar proses pelayanan tetap mematuhi protokol kesehatan tanpa terkecuali. Lalu proses pelayanan yang kita terapkan sesuai dengan SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepastian waktu mendapatkan dokumen kependudukan yang dimohonkan,” paparnya.

Guna memberikan kemudahan dan ksederhanaan penyelesaian permohonan pendaftaran penduduk, jelas Zulkarnain, Disdukcapil segera menerapkan Anjungan Dukcapil Mandiri sehingga masyarakat nantinya dapat mencetak sendiri berbagai dokumen kependudukan yang dimohonkan apabila terkonfirmasi telah dapat dicetak dalam Aplikasi Pelayanan.

Di penghujung penjelasannya, Zulkarnain mengungkapkan, Disdukcapil berkomitmen penuh untuk menerapkan Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM. Ditegasknnya, komitmen itu dilakukan guna membangun citra pelayanan public yang semakin berkualitas serta mencerminkankemudahan, kecepatan, kesederhanaan dan ketapatan waktu dalam pelayanan. “Semua ini kita lakukan guna memwujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat,” pungkasnya. (adl)

The post Selama Pandemi Covid-19, Pendaftaran Adminduk di Disdukcapil Tinggi appeared first on SLN70-News.